LensaDaily - Rombongan pelayaran persahabatan internasional Asean Plus Cadet Sail (APCS) 2026 tiba di Kota Medan, Sumatera Utara sebagai salah satu titik persinggahan kegiatan pelayaran persahabatan internasional yang diikuti oleh negara-negara ASEAN dan negara sahabat lainnya.Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima courtesy call Satuan Tugas (Satgas) Kartika Jala Krida 2026 di Medan. Rombongan terdiri dari taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) TNI serta perwakilan kadet dari berbagai negara di dunia.Sebanyak 76 taruna AAL TNI dan 56 taruna mancanegara mengikuti pelatihan tersebut. Dalam pertemuan itu, hadir kadet dari Jepang, Singapura, Korea Selatan, Pakistan, Kanada, Kenya, Filipina, Prancis, Australia, Uni Emirat Arab, Kamboja, Malaysia, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.Gubernur Bobby Nasution menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun hubungan baik antar-kadet lintas negara, yang diharapkan berdampak pada stabilitas dan ketenteraman global di masa depan.“Pada satu titik, hubungan tersebut dapat membawa keputusan penting, membawa kebijakan penting, dan hubungan itu tentu akan berdampak pada ketenteraman global,” kata Bobby pada courtesy call Satgas Kartika Jala Krida 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Senin 6 April 2026.Ia juga mengapresiasi TNI AL yang telah memilih Sumut sebagai salah satu titik persinggahan dalam pelayaran tersebut. Selain menjalankan misi pelayaran, para kadet juga melaksanakan kegiatan bakti sosial selama berada di Sumut.Para kadet diketahui telah berangkat dari Surabaya sejak Maret lalu dan akan menempuh perjalanan selama 124 hari. Adapun rute pelayaran meliputi Colombo, Singapura, Vietnam, China, Korea Selatan, Rusia, Jepang, Filipina, Sulawesi Utara, sebelum kembali ke Surabaya.Komandan Komando Daerah Angkatan Laut I (Dankodaeral I), Laksamana Muda TNI Deny Septiana menyampaikan bahwa Kartika Jala Krida mengemban misi diplomasi maritim. Selain itu, para taruna juga akan mengikuti berbagai kegiatan sosial dan budaya di setiap daerah yang disinggahi.Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut Mulyono.

LensaDaily - Dorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menawarkan sejumlah peluang investasi kepada investor asal Jepang, di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan pengembangan transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT). Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan pimpinan PT Hankyu Hanshin di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 27 Maret 2026.“KEK Sei Mangkei merupakan kawasan industri terpadu. Bapak-bapak dan ibu bisa melihat apa saja investasi yang pas, sekaligus bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang investasi apa saja di kawasan itu,” kata Sulaiman.Menurut Sulaiman, Provinsi Sumut memiliki banyak potensi investasi, seperti sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, pendidikan, kesehatan, hingga sumber daya mineral, baik yang sudah ada maupun terbarukan. Namun, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri dan memerlukan kolaborasi dengan para investor.“Kami menyambut baik kedatangan PT Hankyu Hanshin di Sumut. Harapannya PT Hankyu Hanshin bisa mengembangkan investasinya yang sudah ada di Sumut, bukan hanya di sektor properti dan residensial saja,” ujarnya.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut Nurbaiti Harahap menambahkan, saat ini investasi di Sumut masih didominasi investor asal Malaysia dan Singapura. Ia berharap PT Hankyu Hanshin dapat memperluas investasi ke sektor industri, khususnya di KEK Sei Mangkei.“Sudah ada 25 perusahaan yang berdiri di KEK Sei Mangkei. Unilever adalah perusahaan dengan investasi terbesar di sana. Rencananya ada dua perusahaan Jepang yang juga menyusul dan sedang dalam tahap pembangunan,” katanya.Selain KEK Sei Mangkei, Nurbaiti juga menawarkan peluang investasi di sektor transportasi, seiring pengembangan transportasi massal BRT di Sumut.Sementara itu, President Director PT Hankyu Hanshin Takeda Takashi menyampaikan bahwa selama ini investasi perusahaan diarahkan ke kota-kota yang memiliki potensi besar. PT Hankyu Hanshin, kata dia, selama ini fokus pada sektor properti dan residensial.PT Hankyu Hanshin memiliki investasi di delapan negara, dengan sekitar 50 persen berada di Indonesia. Nilai investasinya di Indonesia mencapai hampir Rp15 triliun. Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan tersebut awalnya bergerak di sektor transportasi.“Jadi di Jepang itu awalnya adalah perusahaan yang bergerak di sektor transportasi, BRT, LRT, dan lainnya. Kalau ada transportasi maka ada terminal dan mal, begitu juga ada kawasan hunian yang semuanya terkoneksi,” ujarnya.Di Indonesia, PT Hankyu Hanshin telah berinvestasi pada sejumlah proyek properti premium dan komersial, termasuk kepemilikan mayoritas Central Park Mall dan Neo Soho Mall di Jakarta, serta proyek residensial di BSD dan Sentul. Di Medan, perusahaan tersebut juga telah berinvestasi di Deli Park dan Podomoro.Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kabinda Sumut Brigjen TNI Muhammad Nasrulloh Nasution, Vice President PT Hankyu Hanshin Properties Indonesia Arnes Lukman, Vice President Director PT Central Park Assets Indonesia Ueda Yuji, Anggota Kadin Sumut Iwan Habib Nasution, Kepala Biro Perekonomian Sumut Poppy Marulita Hutagalung, serta pimpinan PT Hankyu Hanshin lainnya.

LensaDaily - Upaya menekan angka pengangguran dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut salah satunya dilakukan membuka kesempatan magang kerja, baik nasional maupun internasional ke Jepang. Program magang kerja di dalam negeri merupakan program magang nasional yang menjadi salah satu asta cita Presiden RI Prabowo Subianto dan telah dimulai sejak 2025.“Program magang ada yang di dalam negeri dan ada yang magang ke luar negeri yakni ke Jepang. Kesempatan ini kita buka untuk mengurangi angka penangguran di Sumatera Utara,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumut, Yuliani Siregar, Kamis 19 Februari 2026.Yuliani menjelaskan, di Sumatera Utara melalui program ini sebanyak 2.800 tenaga kerja telah terserap bekerja di berbagai perusahaan dan rumah sakit. Untuk mengikuti program tersebut, pencari kerja mendaftar melalui aplikasi milik Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu maganghub.kemenaker.go.id.Selanjutnya, peserta akan melalui proses seleksi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta yang lolos akan diumumkan dan ditempatkan di perusahaan yang telah terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).“Yang lolos akan bekerja di perusahaan yang sudah ditentukan selama 6 bulan, dan seluruh biaya magang ditanggung oleh negara. Setelah itu kita berharap dia bisa tetap melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut,” kata Yuliani.Selain magang nasional, Disnaker Sumut juga membuka program magang ke Jepang melalui kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang (IM Jepang). Program ini dibuka dua kali dalam setahun, yakni pada April dan September, dengan kuota masing-masing gelombang sebanyak 200 orang. Pendaftaran untuk gelombang April telah dibuka dan dapat dilakukan langsung di kantor Disnaker Sumut.Peserta akan diseleksi berdasarkan kemampuan akademik seperti matematika, kemampuan fisik, serta kemampuan berbahasa Jepang. “Untuk magang kerja melalui seleksi Disnaker tidak dipungut biaya apapun, baik saat pengujiannya maupun pelatihannya nanti, karena setelah dinyatakan lolos di tingkat pusat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, maka seluruh biaya mereka di Jepang akan ditanggung oleh perusahaan yang menerima magang,” terang Yuliani.Masyarakat juga dapat mengikuti program magang ke Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Saat ini terdapat 40 LPK terdaftar di Sumut, namun hanya 11 LPK yang memiliki kewenangan mengirim peserta magang ke Jepang. Melalui jalur ini, peserta menanggung biaya sendiri sebesar Rp42 juta yang mencakup biaya keberangkatan, pelatihan, dan kemahiran bahasa Jepang.“Selama ini masyarakat kita yang berkeinginan magang ke Jepang rata-rata dari kalangan menengah ke bawah. Kita sampaikan ke pak Gubernur bagaimana agar Pemprov Sumut melalui Bank Sumut dapat mengucurkan KUR untuk masyarakat yang akan magang ke Jepang melalui LPK,” katanya.Disnaker Sumut telah berkoordinasi dengan Bank Sumut untuk membahas formulasi pinjaman yang tepat. “Saat ini sedang dalam pembahasan mekanismenya bagaimana, penjaminnya seperti apa, jangan sampai nanti kredit macet. Kita berharap dari pinjaman ini anak-anak yang mau magang bisa berangkat ke Jepang, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran kita di Sumut,” ujar Yuliani, seraya menyebutkan bahwa skema serupa telah diterapkan di Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur.Program magang dinilai efektif menekan angka pengangguran di Sumatera Utara. Saat ini jumlah pengangguran tercatat sebanyak 448 ribu orang, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 458 ribu orang. Peserta magang ke Jepang selama tiga hingga lima tahun diharapkan dapat kembali ke Indonesia dengan keterampilan yang meningkatkan kemandirian ekonomi.“Kita berharap apa yang mereka peroleh di Jepang dapat dikembangkan di Sumatera Utara, seperti sistem pertanian, sehingga Sumut juga bisa bangkit. Ada alumni yang sudah magang ke Jepang, kembali ke Sumut dan bekerjasama dengan kelompok tani di Tapanuli Utara, mereka sukses mengembangkan pertanian cabai,” katanya.Ke depan, Disnaker bersama Dinas Pendidikan dan LPK akan memberikan pembekalan awal terkait program magang Jepang kepada siswa SMA dan SMK di Sumut. “Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan nanti kita akan sosialisasi bersama LPK ke SMA/SMK apa yang harus dilakukan siswa sejak dini jika ingin magang ke Jepang, karena selama ini masyarakat yang ingin magang belum mendapatkan pembekalan sejak di sekolah,” ujar Yuliani.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengingatkan waspada terhadap modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang saat ini sedang tren dengan menjanjikan kerja di negara maju seperti Malaysia, Jepang, dan Hongkong, ternyata dikirim ke Kamboja.Hal itu terungkap saat pada temu pers dengan Tema Perkuat Kolaborasi, Cegah Pekerja Migran Illegal dan Korban TPPO di Sumut, bersama Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu 24 September 2025.“TPPO terjadi biasanya diawali janji kerja tidak di Kamboja, melainkan kerja di negara lainnya seperti Malaysia, Jepang, Hongkong. Mereka diiming-imingi dengan gaji tinggi. Namun setelah itu, ujung-ujungnya ke Kamboja,” ujar Kepala Dinas P3AKB Sumut Dwi Endah Purwanti.Saat ini Indonesia sedang darurat TPPO, khususnya ke Kamboja. Dia menyebutkan ada sekitar 166.795 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kamboja, dengan berbagai macam pekerjaan. Dari jumlah tersebut, 52% berasal dari Sumut, baik pekerja legal dan ilegal.Pada Maret 2025, pemerintah Indonesia membantu memulangkan PMI ilegal dari Kamboja sebanyak 645 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 141 PMI ilegal berasal dari Provinsi Sumut, yang turut dipulangkan.Namun dari 141 PMI ilegal tersebut, sebanyak 32 PMI ilegal tidak bisa dipulangkan lantaran tidak mempunyai biaya. Sehingga Pemprov Sumut membantu memulangkan para PMI ilegal tersebut dengan menggunakan APBD.Ia menyebutkan, terdapat 13 kabupaten/kota sebagai daerah sumber TPPO di Provinsi Sumut, di antaranya dari Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deliserdang, Langkat, dan Asahan.Dwi menilai, jumlah WNI yang bekerja di Kamboja secara ilegal sangat tinggi. Sehingga, karena tingginya kasus TPPO, pemerintah telah mengeluarkan larangan resmi bagi WNI untuk mencari pekerjaan di Kamboja, Myanmar, dan Thailand per April 2025. Meskipun demikian, masih banyak WNI yang bekerja di sana secara non-prosedural, sering kali diawali dengan visa turis.Dijelaskan, TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara melanggar hukum seperti ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, demi tujuan eksploitasi.“Seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, asisten rumah tangga yang tanpa digaji tidak sesuai, mempekerjakan anak, itu merupakan TPPO juga,” ujarnya.Mengapa Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal Sumut lebih banyak dibanding provinsi lainnya? Dwi menjelaskan, bahwa hal ini tidak lepas dari letak geografis Provinsi Sumut yang berdekatan dengan negara-negara tersebut. Kemudian, banyak daerah yang menjadikan Provinsi Sumut sebagai tempat transit seperti dari Jawa.Untuk mencegah TPPO, Pemprov Sumut berkolaborasi dengan OPD dan stakeholder terkait, memberikan sosialisasi, advokasi, Bimtek Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak di provinsi maupun kabupaten/kota. Kemudian pihaknya juga berkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.“Pencegahan TPPO ini termasuk ke dalam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Bapak Bobby Afif Nasution dan Bapak Surya. Yakni memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh,” pungkas Dwi.

LensaDaily - Enam negara sahabat memperkuat hubungan dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) antara lain pada bidang perdagangan, kesehatan, pendidikan, energi, olahraga, dan lainnya. Keenam negara tersebut yakni Singapura, Malaysia, Amerika, India, Jepang, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hal itu terungkap pada pertemuan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong dengan enam Konsul Jenderal (Konjen) enam negara sahabat, di Ruangan Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa 22 Juli 2025.Keenam Konjen yang hadir yakni Konjen Singapura Edmun Chia, Plt Konjen RRT Xu Chunjuan, Konjen Malaysia Shahril Nizam Abdul Malek, Konjen Amerika Serikat Bernard Uadan, Konjen Jepang Furugori Toru, dan Konjen India Ravi Shanker Goel.Di hadapan Sekda Sumut, sejumlah Konjen tersebut memaparkan capaian kerja sama bilateral yang telah berlangsung sejak lama. Seperti Konjen Singapura Edmun Chia, yang ingin menjajaki kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti beasiswa, pertukaran pelajar, dan membuka peluang bagi lulusan di bidang kesehatan di Sumut.Begitupula dengan Plt Konjen RRT Xu Chunjuan menyebutkan, bahwa hubungan Indonesia dengan RRT sangat baik. Bahkan, nilai perdagangan RRT dengan Sumut pada tahun 2024 mencapai US$150 miliar.“Kerja sama lokal menjadi pondasi penting bagi kedua negara. Provinsi Sumut sudah membentuk hubungan sister city di Provinsi Guangdong, dan menghasilkan kerja sama yang baik. Tahun lalu Provinsi Guangdong mengirim pelatih Wushu agar para atlet mencapai hasil yang maksimal,” ucapnya.Sementara Konjen Malaysia Shahril Nizam Abdul Malek menyampaikan tujuan Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, untuk memperluas dan memperkuat hubungan diplomatik dan konsuler, antara Malaysia dan Indonesia, khususnya di wilayah Sumut.“Meningkatkan kerja sama bilateral, penanganan isu-isu konsuler, fasilitasi dan peningkatan layanan, diplomasi publik, promosi budaya dan pariwisata, kerja sama regional, pengawasan dan perlindungan warga, serta kerja sama di bidang pendidikan,” katanya.Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong mengucapkan terima kasih atas kunjungan seluruh Konjen dari sejumlah negara tersebut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, katanya, pasti mendukung dalam upaya meningkatkan kerja sama, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya.Menurutnya, kerja sama yang sudah terjalin perlu ditingkatkan lagi dengan kolaborasi antar-negara, agar menghasilkan kesepakatan yang baik, membawa keuntungan kedua belah pihak.“Jangan segan-segan untuk berkomunikasi langsung, saya welcome. Saya menyampaikan, pertemuan setelah ini akan terus ditindaklanjuti untuk mengelaborasi/berkolaborasi agar pencapaian target kerjasama antar negara tercapai,” kata Togap. **