LensaDaily - Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) Nasution membenahi infrastruktur jalan provinsi dengan peningkatan struktur jalan sepanjang 44,95 kilometer yang tersebar di berbagai wilayah Sumut. Upaya tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Bobby Nasution melalui program Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI).Sejumlah ruas jalan yang telah dibenahi di antaranya Hilimbuasi–Mandrehe, Gunungsitoli–Afia, Lolowua–Dola, Dola–Duria, Afia–Tuhemberua, Miga–Lolowua, Silimbat–Parsoburan, Onan Ganjang–Pakkat, Perbaungan–Pantai Cermin, Simpang Belidahan–Dolok Masihul, Tanjung Beringin–Bandar Khalifah, serta Simpang Beringin–Tandem Hilir.“Sepanjang 44,9 km jalan provinsi (dibenahi), termasuk jembatan Idano Noyo (Nias Barat). Ditargetkan bulan ini atau bulan depan sudah dilakukan peresmian, dan sudah bisa digunakan masyarakat,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut Dikky Anugrah pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu 22 Januari 2026.Selain perbaikan jalan, di Kepulauan Nias juga dilakukan pembenahan box culvert di Kota Gunungsitoli guna memperlancar aliran air dan mencegah kerusakan jalan akibat banjir. Sementara itu, Jembatan Aek Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Jembatan Aek Pardomuan di Kabupaten Tapanuli Utara turut direhabilitasi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang lebih efisien.Tidak hanya infrastruktur jalan dan jembatan, Gubernur Bobby Nasution juga membenahi saluran irigasi. Pembenahan dilakukan pada saluran irigasi sepanjang 420 meter di Daerah Irigasi Pekan Kamis, Kecamatan Dolokmasihul, Kabupaten Serdangbedagai, serta rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi Bah Kora II/Negeri Bosar, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun. Kegiatan tersebut mencakup perbaikan saluran dan pembangunan terjunan saluran irigasi sepanjang hingga 100 meter.Komitmen Pemerintah Provinsi Sumut dalam memperluas akses hunian terjangkau juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025. Pergub ini menekankan kolaborasi strategis dengan pengembang perumahan (REI) dan Bank Sumut untuk memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.Program penyediaan hunian tersebut telah menjangkau berbagai kabupaten dan kota, antara lain Tapanuli Tengah, Asahan, Langkat, Karo, Deliserdang, Simalungun, Labuhanbatu, Dairi, Pakpak Bharat, Serdangbedagai, Batubara, Labuhanbatu Selatan, serta Kota Medan, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Binjai, Tebingtinggi, dan Padangsidimpuan. Total capaian mencapai 10.039 unit rumah melalui penyediaan hunian murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN melalui skema KPR subsidi FLPP.Selain itu, program ini juga memastikan perbaikan 400 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan permukiman kumuh seluas 10 hingga kurang dari 15 hektare yang tersebar di Kabupaten Batubara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias Utara, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, serta Kota Padangsidimpuan dan Pematangsiantar.

LensaDaily - Lahan pertanian seluas 37.318 hektare terdampak bencana di Sumatera Utara pada November 2025 lalu akan direhabilitasi. Pemulihan lahan pertanian ini, Kementerian Pertanian memberikan bantuan senilai total Rp78,5 miliar untuk di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan komitmen penuh Pemprov Sumut dalam memulihkan sektor pertanian pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Groundbreaking Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana yang dipusatkan di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kamis 15 Januari 2026.Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual bersama Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Turut hadir di lokasi mendampingi, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu serta Staf Ahli Mentan Bidang Infrastruktur Pertanian Ali Jamil.Dalam arahannya, Wagub Sumut Surya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi titik balik penguatan ketahanan pangan di Sumut. Ia mengungkapkan, kerusakan lahan sawah di Sumut mencapai 37.318 hektare, dengan rincian 22.274 hektare rusak ringan, 10.690 hektare rusak sedang, dan 4.354 hektare rusak berat. Khusus di Kabupaten Tapteng, kerusakan lahan mencapai 3.205 hektare yang tersebar di berbagai kecamatan."Kecamatan Tukka adalah bagian penting dari sentra pertanian rakyat. Gangguan pada lahan dan irigasi di sini menurunkan produktivitas dan pendapatan petani secara drastis. Oleh karena itu, groundbreaking hari ini adalah komitmen nyata untuk memulihkan kembali fungsi lahan dan sistem irigasi," ujar Surya.Surya juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam program rehabilitasi tersebut. Menurutnya, pembangunan pertanian tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan.Sementara itu, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dalam arahannya menyampaikan bahwa pemerintah pusat bergerak cepat memberikan bantuan senilai total Rp78,5 miliar untuk pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut meliputi pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga kebutuhan pokok masyarakat. Mentan menekankan agar pelaksanaan rehabilitasi menggunakan skema padat karya."Saudara-saudara kita yang punya sawah yang bekerja (rehabilitasi), kemudian upahnya dibayar oleh pusat. Kami ingin masyarakat punya lapangan kerja di tengah masa sulit ini," tegas Amran.Amran juga memerintahkan jajarannya untuk tetap berada di lokasi hingga proses pemulihan selesai. Jangan pernah mengosongkan personel di Aceh, Sumut, dan Sumbar.“Saya tugaskan direktur dan tim untuk standby. Tolong dipercepat, saudara kita butuh uluran tangan segera," pungkasnya.Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi atas langkah sigap dan sinergi pemerintah daerah. Menurutnya, upaya tersebut berdampak signifikan terhadap stabilitas nasional dan daerah."Pak Mentan melaksanakan hal yang sangat signifikan dalam pemulihan lahan pertanian di Sumatera. Kita apresiasi kegiatan ini, karena tentunya akan berdampak positif bagi Indonesia dan juga pemerintah kabupaten. Kita harapkan pemulihan ini berjalan cepat, terutama pada sektor pertanian agar membawa keberkahan bagi masyarakat," tutur Bima Arya.Kegiatan ini menandai dimulainya perbaikan besar-besaran terhadap infrastruktur pertanian yang rusak, termasuk penyediaan traktor roda empat, rotavator, serta pembangunan kembali jalan usaha tani di wilayah terdampak.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan infrastruktur berkualitas melalui program Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI). Seluruh proyek INSTANSI tahun 2025 ditargetkan selesai tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat Sumut.Hal itu disampaikan dalam Temu Pers bertema “Progres Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Provinsi Sumut”, yang dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Hendra Dermawan Siregar bersama Kepala Bidang Infrastruktur Bappelitbang Sumut Habibi Lubis. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut tersebut berlangsung di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis 13 November 2025.“INSTANSI ini merupakan pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, maupun irigasi yang berada dalam satu kawasan dan saling mendukung. Tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas komoditas barang dan jasa menuju pusat perdagangan dan ekonomi dalam rangka mencapai ketahanan pangan (swasembada pangan),” ujar Hendra.Untuk mempercepat pembangunan, Dinas PUPR Sumut melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui INSTANSI serta Program Strategis Daerah (PSD). Tujuannya adalah membangun infrastruktur yang berkualitas, tepat waktu, dan tepat mutu, sehingga hasil pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat, termasuk mempermudah akses ke pusat pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.Pada Program PHTC, Bidang Bina Marga mengerjakan enam kegiatan peningkatan struktur jalan provinsi sepanjang 16,997 kilometer dengan total anggaran sekitar Rp106,32 miliar. Selain itu, terdapat pembangunan dan penggantian lima unit jembatan sepanjang 217 meter dengan perkiraan biaya Rp82,62 miliar.Di Bidang SDA terdapat rehabilitasi/peningkatan dua daerah irigasi (DI) yang terdapat di Kabupaten Simalungun dan Serdangbedagai dengan totoal biaya Rp7,36 milairSelain itu, Hendra melanjutkan, PUPR juga melaksanakan Program Strategis Daerah (PSD) yang terdiri dari tiga bidang, yakni Bina Marga, SDA, dan Cipta Karya. Pada bidang Bina Marga, terdapat pengerjaan enam ruas jalan dengan panjang 26,6 km di Kepuluan Nias dengan anggaran diperkirakan Rp160,15 miliar.Untuk Bidang SDA, PSD Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai terdiri empat kegiatan. Perkuatan Tebing Sungai Aek Rukkare di Kota Padangsidimpuan sepanjang 24,5 meter, Rehabilitasi Tanggul Sungai pada Sungai Kualuh Kecamatan Kualuh Selatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara sepanjang 1.156 meter, pembangunan perkuatan tebing Sungai Aek Sirahar Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang 78 meter, pembangunan perkuatan tebing pada Sungai Bah Lombut Kabupaten Simalungun sepanjang 200 meter. Anggarannya diperkirakan mencapai Rp14,95 miliar.Sementara di bidang Cipta Karya program strategisnya adalah memaksimalkan pelayanan distribusi Air Minum SPAM Regional Mebidang, terdiri dari dua kegiatan. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Martubung Kecamatan Medan Labuhan di Kota Medan dan pembangunan Ekstension Off Taker Binjai yang biayanya diperkirakan mencapai Rp59 miliar.“Dinas PUPR bekerja ekstra untuk push percepatan penyelesaian pekerjaan baik melalui penambahan sumberdaya dan pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

LensaDaily - Perbaikan jalan dengan total panjang 44,95 Km dan 2 irigasi serta 5 jembatan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sepanjang tahun ini. Proyek ini merupakan bagian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Program Strategis Daerah (PSD). Tujuanya untuk meningkatkan aksebilitas dan mobilitas barang/jasa ke pusat-pusat perdagangan dan ekonomi.“Kita menyebutnya Infrastruktur Strategis Terintegrasi, jadi jalan, jembatan, irigasi yang kita bangun saling mendukung dan terintegrasi, sehingga meningkatkan mobilitas dan aksebilitas masyarakat, dan ini kita selesaikan di tahun ini,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hendra Dermawan Siregar, saat temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin 22 September 2025.Pada PHTC, PUPR Pemprov Sumut tahun ini membangun dua Daerah Irigasi (DI) yang terletak di Bah Kora, Simalungun dan di Pekan Kemis, Serdangbedagai. Sementara itu, untuk jalan Pemprov Sumut melakukan peningkatan jalan sepanjang 37,96 Km, yang tersebar di Kepulauan Nias (27,6Km), Humbahas (4Km), dan Serdangbedagai (6Km).Dinas PUPR juga membangun tiga jembatan dan satu perbaikan jembatan. Ketiga jembatan yang dibangun antara lain Idano Noyo di Nias Barat, Titi Keramat di Deliserdang dan Aek Pordomuan di Taput, sedangkan untuk perbaikan yaitu jembatan Aek Batang Angkola di Padangsidimpuan.“Ini merupakan proyek tahun ini, jadi sekarang pengerjaan masih berlangsung, tetapi harus selesai di tahun ini,” kata Hendra Dermawan Siregar.Sementara itu, untuk Program Strategi Daerah (PSD) Pemprov Sumut melakukan penguatan tebing Sungai Aek Rukkare (Padangaidempuan), Aek Sirahar (Tapteng) dan Sungai Bah Lombot (Simalungun), serta merehabilitasi tanggul Sungai Kualuh, Labura. Kemudian selain itu juga melakukan peningkatan struktur jalan di Dairi (3,87Km), Labura (3,1Km) dan pembangunan jembatan Aek Sipange Tapsel.Hendra berharap seluruh proyek ini mencapai target dan memberikan dampak signifikan ke masyarakat. “Kita belum bisa memantapkan semua jalan provinsi, tetapi kita sangat berharap berdampak signifikan dan langsung kepada masyarakat,” kata Hendra Dermawan.