LensaDaily - Pemangkasan birokrasi untuk mempercepat proses perizinan dan rekomendasi investasi minyak dan gas bumi (migas) di Sumut didorong Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya. Langkah tersebut dinilai penting agar investasi dapat segera terealisasi dan memberi manfaat bagi masyarakat.Hal itu disampaikan Surya saat menerima audiensi perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama jajaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin 11 Mei 2026.Dalam pertemuan tersebut, Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mendukung kelancaran investasi sektor migas di daerah. “Segala sesuatu yang disampaikan akan menjadi catatan kami untuk dilaporkan kepada Bapak Gubernur. Kami minta proses perizinan dipercepat agar investasi segera terealisasi,” ujar Surya.Selain percepatan investasi, Surya juga meminta Pertamina dan instansi terkait membantu menuntaskan legalisasi sumur-sumur tua milik masyarakat. Menurutnya, langkah itu penting agar pengelolaan sumur minyak rakyat dapat dilakukan secara legal, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.“Kita ingin sumur-sumur yang selama ini ilegal bisa diinventarisir dan dilegalkan, agar produksinya bagus dan masyarakat mendapat manfaatnya. Meskipun proses di Sumut terkesan lebih lambat dibanding provinsi lain, namun kualitas koordinasinya dinilai jauh lebih baik dan komplain terhadap aturan tetap terjaga,” tambahnya.Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) CW Wicaksono memaparkan, wilayah Sumbagut memiliki peran strategis dengan kontribusi sekitar 30% terhadap total produksi migas nasional. Dari sekitar 900 hingga 1.000 sumur yang ada, sebanyak 60% kegiatan operasional berada di wilayah Sumbagut.SKK Migas juga berkomitmen membawa investasi bernilai besar ke Sumut. “Kami berupaya membawa investasi sekitar US$300 juta ke wilayah ini. Kami sangat menghargai dukungan pemerintah daerah, karena tantangan investasi di masa depan (2025-2030) akan semakin sulit,” ungkap Wicaksono.Selain itu, SKK Migas berencana memfasilitasi pemerintah daerah dan BUMD melakukan studi banding ke Jambi atau Sumatera Selatan guna mempelajari tata kelola sumur tua yang melibatkan koperasi dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi regulasi pengelolaan sumur tua secara tepat.Pada kesempatan yang sama, Deputi General Manager (GM) Pertamina Reza Rahardian menyampaikan, Pertamina bersama perusahaan asal Jepang, Japex, akan fokus mengembangkan wilayah Langkat, khususnya Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura. Pengeboran dua sumur direncanakan dimulai pada Agustus 2026 dengan target produksi perdana pada Juni 2027.Pertamina juga melaporkan perkembangan positif di lapangan migas tertua Indonesia di Pangkalan Susu. Setelah pengujian di Pulau Panjang menunjukkan hasil yang baik, Pertamina berencana mengebor dua sumur gas baru di kawasan Hamparan Perak, Deliserdang, guna mendukung pasokan gas industri di Sumut.

LensaDaily - Fondasi ekonomi Sumut saat ini berada dalam posisi yang kuat, dengan salah satu penopangnya adalah semangat kewirausahaan yang terus tumbuh, khususnya di kalangan generasi muda. Capaian positif ekonomi Sumut, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,53%, realisasi investasi yang melampaui target dengan nilai lebih dari Rp58 triliun, serta tingkat pengangguran yang menunjukkan tren penurunan secara konsisten.Hal ini dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda), serta Forum Bisnis Daerah (Forbisda) Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sumut Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Medan, Sabtu 2 Mei 2026.Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan bahwa HIPMI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global.“Ini adalah sinyal bahwa fondasi ekonomi kita cukup kuat, dan salah satu penopangnya adalah semangat kewirausahaan yang terus tumbuh, khususnya di kalangan generasi muda,” ujar Sulaiman Harahap.Menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian global, Sulaiman memberikan lima arahan utama bagi kader HIPMI Sumut. Pertama, mengubah pola ekspor dari bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Kedua, mengadopsi praktik usaha ramah lingkungan demi keberlanjutan. Ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menembus pasar global.Selanjutnya, kader HIPMI diharapkan mampu menjadi pembina bagi lebih dari 100.000 pelaku usaha mikro di Sumut agar bisa “naik kelas”. Terakhir, memastikan investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi pengusaha lokal melalui transfer teknologi.Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Sumut, Dian Iskandar Nasution, menyambut baik kehadiran pemerintah provinsi. Ia menilai kehadiran Pj Sekdaprov memberikan suntikan semangat bagi para pengusaha untuk terus bersinergi.“FORBISDA ini merupakan ajang silaturahmi antar kader untuk berkolaborasi membangun Sumut. Kami berharap pertemuan ini melahirkan gagasan dan ide segar untuk kemajuan organisasi serta daerah,” ungkap Dian.Kegiatan yang berlangsung khidmat ini diharapkan mampu menghasilkan program kerja yang adaptif serta menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor inovatif berbasis teknologi

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memfokuskan arah pembangunan daerah pada enam basis utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut tahun 2027. Enam basis tersebut meliputi akselerasi pertumbuhan berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution saat membuka Musrenbang RKPD Sumut 2027 di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu 22 April 2026. Dalam paparannya, Bobby menegaskan salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan di Kepulauan Nias guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.“Ini solusi yang harus kita lakukan, salah satunya yang akan kami lakukan di tahun 2027, di antaranya  di Kepulauan Nias,” kata Bobby.Untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut, Pemprov Sumut menetapkan tiga klaster pembangunan di Kepulauan Nias, yakni kawasan produksi, logistik, dan pariwisata.“Untuk jalur logistik ini paling penting, kami coba membangun pergudangan logistik, cold storage atau gudang, (logistik) akan kita stok di satu titik," ujarnya.Bobby juga menjelaskan bahwa rencana pembangunan tahun 2027 merupakan fase ekspansi dari program yang telah dimulai sejak 2025, dengan harapan memberikan dampak berkelanjutan hingga 2029.Selain sektor pembangunan fisik, Pemprov Sumut juga menggulirkan kebijakan pendidikan gratis yang akan dimulai pada tahun ajaran baru 2026. Program ini menyasar Kepulauan Nias dan wilayah terdampak bencana.“Perencanaan di 2026 itu untuk sekolah gratis contohnya hanya di wilayah Kepulauan Nias, seluruh SMA, SMK, SLB itu tidak ada lagi iuran apapun, termasuk di sekolah kita ini biasanya ada komite komite, ada komite komite yang mungkin secara nominalnya tidak ditetapkan sama setiap sekolah, ini juga kami larang, awalnya hanya di Kepulauan Nias, tapi karena ada bencana di akhir tahun 2025 kami perluas jadi kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana,” kata Bobby.Di sektor kesehatan, Pemprov Sumut juga memberikan beasiswa bagi calon dokter spesialis, dengan prioritas penempatan di Kepulauan Nias. Saat ini, terdapat 18 dokter yang tengah menempuh pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara.Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai indikator pembangunan Sumut menunjukkan tren positif, meskipun pemerataan masih perlu ditingkatkan. Ia juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut yang berada di atas rata-rata nasional."IPM menunjukkan kualitas masyarakat di Sumut, pendidikan, kesehatan dan lain lain, IPM Sumut ini tinggi 76,47, lebih tinggi daripada angka IPM nasional, 75,90, artinya kualitas SDM Sumut relatif bagus dibanding nasional,” kata Tito.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati dan walikota se-Sumatera Utara.

LensaDaily - Dorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menawarkan sejumlah peluang investasi kepada investor asal Jepang, di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan pengembangan transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT). Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan pimpinan PT Hankyu Hanshin di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 27 Maret 2026.“KEK Sei Mangkei merupakan kawasan industri terpadu. Bapak-bapak dan ibu bisa melihat apa saja investasi yang pas, sekaligus bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang investasi apa saja di kawasan itu,” kata Sulaiman.Menurut Sulaiman, Provinsi Sumut memiliki banyak potensi investasi, seperti sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, pendidikan, kesehatan, hingga sumber daya mineral, baik yang sudah ada maupun terbarukan. Namun, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri dan memerlukan kolaborasi dengan para investor.“Kami menyambut baik kedatangan PT Hankyu Hanshin di Sumut. Harapannya PT Hankyu Hanshin bisa mengembangkan investasinya yang sudah ada di Sumut, bukan hanya di sektor properti dan residensial saja,” ujarnya.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut Nurbaiti Harahap menambahkan, saat ini investasi di Sumut masih didominasi investor asal Malaysia dan Singapura. Ia berharap PT Hankyu Hanshin dapat memperluas investasi ke sektor industri, khususnya di KEK Sei Mangkei.“Sudah ada 25 perusahaan yang berdiri di KEK Sei Mangkei. Unilever adalah perusahaan dengan investasi terbesar di sana. Rencananya ada dua perusahaan Jepang yang juga menyusul dan sedang dalam tahap pembangunan,” katanya.Selain KEK Sei Mangkei, Nurbaiti juga menawarkan peluang investasi di sektor transportasi, seiring pengembangan transportasi massal BRT di Sumut.Sementara itu, President Director PT Hankyu Hanshin Takeda Takashi menyampaikan bahwa selama ini investasi perusahaan diarahkan ke kota-kota yang memiliki potensi besar. PT Hankyu Hanshin, kata dia, selama ini fokus pada sektor properti dan residensial.PT Hankyu Hanshin memiliki investasi di delapan negara, dengan sekitar 50 persen berada di Indonesia. Nilai investasinya di Indonesia mencapai hampir Rp15 triliun. Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan tersebut awalnya bergerak di sektor transportasi.“Jadi di Jepang itu awalnya adalah perusahaan yang bergerak di sektor transportasi, BRT, LRT, dan lainnya. Kalau ada transportasi maka ada terminal dan mal, begitu juga ada kawasan hunian yang semuanya terkoneksi,” ujarnya.Di Indonesia, PT Hankyu Hanshin telah berinvestasi pada sejumlah proyek properti premium dan komersial, termasuk kepemilikan mayoritas Central Park Mall dan Neo Soho Mall di Jakarta, serta proyek residensial di BSD dan Sentul. Di Medan, perusahaan tersebut juga telah berinvestasi di Deli Park dan Podomoro.Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kabinda Sumut Brigjen TNI Muhammad Nasrulloh Nasution, Vice President PT Hankyu Hanshin Properties Indonesia Arnes Lukman, Vice President Director PT Central Park Assets Indonesia Ueda Yuji, Anggota Kadin Sumut Iwan Habib Nasution, Kepala Biro Perekonomian Sumut Poppy Marulita Hutagalung, serta pimpinan PT Hankyu Hanshin lainnya.

LensaDaily - Dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu senilai Rp28 miliar digelapkan. Kasus yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara terungkap bila penggelapan tersebut diduga dilakukan mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara di bawah Cabang BNI Rantauprapat Andi Hakim Febriansyah alias AH.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol. Rahmat Budi Handoko mengatakan, tersangka berinisial AH yang diketahui bernama Andi Hakim Febriansyah merupakan mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara di bawah Cabang BNI Rantauprapat.“Kami sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu inisial AH. Kemudian, jabatan terakhir dari tersangka tersebut adalah mantan pimpinan BNI cabang, atau pimpinan kantor kas Bank BNI secara definitif,” ujar Rahmat, Rabu 18 Maret 2026.Ia menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan rangkaian penyelidikan dan menemukan alat bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana tersebut.Kasus ini dilaporkan pada 26 Februari 2026 oleh pimpinan Cabang BNI Rantauprapat, Muhammad Camel, dengan nomor laporan LP/B/327/II/2026.Namun, saat dipanggil untuk pemeriksaan, tersangka diketahui telah berada di luar daerah dan kemudian melarikan diri ke luar negeri.“Artinya, dua hari setelah dilaporkan, dia sudah bergerak dari Bali menuju Australia menggunakan pesawat,” kata Rahmat.Lebih lanjut, Rahmat mengungkapkan kasus ini bermula sejak 2019, saat tersangka menawarkan produk investasi bernama 'BNI Deposito Investment' kepada pihak gereja.“Jadi, sebenarnya produk ini tidak dikeluarkan oleh BNI. Namun beliau mengatakan bahwa ada produk yang dapat memberikan bunga sebesar 8% per tahun,” ujarnya.Padahal, lanjut dia, bunga deposito perbankan pada umumnya hanya berkisar sekitar 3,7 persen per tahun.Dalam praktiknya, tersangka diduga memalsukan dokumen, termasuk bilyet deposito dan tanda tangan nasabah, serta mengalihkan dana ke rekening pribadi, istrinya, dan perusahaan miliknya.Saat ini, Polda Sumut telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri, Interpol, dan Australian Federal Police (AFP) untuk memburu tersangka serta mengajukan penerbitan red notice.