LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyatakan siap menjadi tuan rumah ‘BI Investment Day Sepulau Sumatera’ yang akan digelar di Hotel Adimulia Medan, Kamis 23 Juli 2026. Forum tersebut akan mempertemukan para gubernur se-Sumatera, investor, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi investasi di kawasan.Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Ameriza M Moesa beserta jajaran di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa 21 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait pengembangan investasi regional di Pulau Sumatera.Bobby menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Sumatera Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan BI Investment Day. Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Pulau Sumatera perlu dikelola secara terintegrasi agar mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional."Potensi Sumatera ini sangat luar biasa. Melalui kegiatan BI Investment Day ini, kita berharap arus investasi tidak hanya masuk ke satu daerah saja, tetapi dapat terintegrasi dan memberi dampak ekonomi yang nyata bagi seluruh masyarakat di Pulau Sumatera," ungkap Bobby.Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan sinergi antardaerah, sehingga peluang investasi yang masuk dapat memberikan manfaat bagi seluruh wilayah di Sumatera.Selain membahas promosi investasi regional, pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemprov Sumut dan Bank Indonesia dalam mendorong kemudahan berusaha, penguatan UMKM, serta percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan ketahanan ekonomi Sumatera Utara.Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Ameriza M Moesa mengatakan, BI Investment Day dirancang sebagai forum yang mempertemukan pemerintah daerah, investor, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas peluang investasi di Pulau Sumatera. Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri sedikitnya lima gubernur dari provinsi di Sumatera."Melalui BI Investment Day, kami ingin memperkuat kolaborasi lintas provinsi di Pulau Sumatera. Acara ini menjadi wadah untuk mempromosikan berbagai potensi keunggulan daerah, menarik arus investasi baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara lebih inklusif dan berkelanjutan," ujar Ameriza.Menurutnya, penguatan investasi di Pulau Sumatera sangat penting agar potensi yang dimiliki setiap daerah, mulai dari sektor infrastruktur, komoditas unggulan, hingga pariwisata, dapat dikembangkan secara optimal sehingga mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.***

LensaDaily - Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) tahun 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) siap pun siap mengelar forum kerja sama ekonomi subregional tersebut melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam kerangka ASEAN.  Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut Ahmad Yamin menyampaikan, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah IMT-GT 2026 merupakan hasil keputusan pada 31st IMT-GT Ministerial Meeting yang berlangsung di Trang, Thailand, 4 September 2025. Selanjutnya, Sumut ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri ke-32 tersebut.Hal itu disampaikan Ahmad Yamin pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu 17 Juni 2026.Menurut Yamin, kerja sama IMT-GT selama ini telah memberikan dampak nyata terhadap pengembangan ekonomi regional. Beberapa di antaranya adalah pengembangan Kawasan Industri Sei Mangkei dan kawasan Kaldera Toba.“Penunjukan Sumut sebagai tuan rumah merupakan kesempatan besar untuk menghadirkan berbagai gagasan dan proyek strategis yang dapat masuk dalam blueprint IMT-GT lima tahun ke depan. Momentum ini tidak boleh terlewat karena menjadi peluang untuk memperkuat daya saing Sumut di tingkat internasional,” ujarnya.Yamin menjelaskan, dalam forum IMT-GT berbagai program prioritas akan dibahas melalui delapan kelompok kerja yang kemudian dirumuskan dalam blueprint pembangunan ekonomi kawasan untuk lima tahun mendatang. Beberapa sektor yang menjadi fokus pembahasan meliputi pertanian dan agribisnis, pariwisata, produk dan layanan halal, serta infrastruktur dan transportasi.Menurutnya, seluruh usulan proyek harus memiliki keterkaitan kepentingan bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand sehingga mampu menciptakan manfaat yang saling menguntungkan.“Ide proyek yang diajukan harus memiliki nilai manfaat bersama. Bukan hanya baik untuk Sumatera Utara atau Indonesia, tetapi juga memberikan keuntungan bagi Malaysia dan Thailand sehingga tercipta kerja sama yang saling menguatkan,” kata Yamin.Ia berharap peran Sumut sebagai tuan rumah IMT-GT 2026 dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas investasi, memperkuat sektor unggulan daerah, serta mendorong lahirnya berbagai proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan secara berkelanjutan.Puncak kegiatan IMT-GT 2026 dijadwalkan berlangsung pada September 2026 di Sumut.

LensaDaily - Kelangkaan minyak goreng di Sumatera Utara disorot Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang menilai tidak masuk akal. Sebab, provinsi ini merupakan salah satu satu penghasil kelapa sawit, yang menjadi ironi dan harus segera dibenahi melalui kebijakan distribusi yang lebih berpihak kepada daerah produsen.Pernyataan itu disampaikan Bobby saat membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PISU) 2026 ke-12 yang dirangkai dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis 11 Juni 2026."Kita daerah penghasil sawit, tetapi masih ada persoalan ketersediaan minyak goreng. Kalau kata pepatah ibarat tikus mati dilumbung padi. Ini menjadi perhatian yang harus dicari solusinya agar distribusi lebih berpihak kepada daerah penghasil," kata Bobby.Menurut Bobby, kondisi tersebut menjadi ironi karena banyak perusahaan sawit dan minyak goreng besar justru beroperasi di Sumatera Utara. Ia menyinggung hasil pengumuman pemerintah terkait perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam distribusi minyak goreng, di mana sebagian besar perusahaan tersebut berasal dari Sumatera Utara.Karena itu, Pemprov Sumut sedang mengkaji skema agar sebagian produksi minyak sawit mentah (CPO) dapat dimanfaatkan langsung untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat di daerah penghasil.Bobby mengungkapkan pihaknya telah berdiskusi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengenai kemungkinan penerapan kebijakan serupa Domestic Market Obligation (DMO) yang selama ini berlaku secara nasional untuk CPO.Menurutnya, selama ini distribusi minyak goreng cenderung mengikuti wilayah dengan harga yang lebih tinggi, seperti Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur. Akibatnya, daerah penghasil sawit justru kerap mengalami kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng."Jangan sampai kita sebagai daerah penghasil malah kesulitan mencari minyak goreng. Ini yang sedang kami pikirkan solusinya," ujarnya.Bobby kemudian mengusulkan adanya skema khusus bagi daerah penghasil yang disebutnya sebagai Domestic Market Obligation Daerah (DMOD). Melalui skema tersebut, sebagian kuota DMO nasional yang berasal dari daerah penghasil dapat diwajibkan untuk diolah dan dipasarkan kembali di wilayah asal produksi.Sebagai contoh, jika suatu daerah seperti Deli Serdang menghasilkan CPO, maka sebagian dari kuota DMO yang telah ditetapkan pemerintah pusat dapat diwajibkan untuk diolah menjadi minyak goreng dan dipasarkan terlebih dahulu di wilayah Deli Serdang.Namun, Bobby menegaskan skema tersebut harus dijalankan secara transparan dan tidak boleh melibatkan perusahaan yang saling terafiliasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pengelolaan distribusi dapat dilakukan melalui BUMD yang bertugas menampung dan menyalurkan minyak goreng hasil pengolahan tersebut.Ia meyakini langkah tersebut dapat membantu menjamin ketersediaan minyak goreng di Sumatera Utara sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng.Bobby juga meminta para kepala daerah di wilayah penghasil kelapa sawit untuk serius mengkaji gagasan tersebut. Selain menjaga pasokan, keberadaan BUMD penyalur minyak goreng juga dapat membantu pemerintah daerah menyediakan minyak goreng dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat.Selain menyinggung persoalan minyak goreng, Bobby mengajak seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.Menurut Bobby, hasil sensus ekonomi akan menjadi referensi strategis bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat sasaran karena menggambarkan kondisi riil dunia usaha hingga tingkat terkecil."Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini sangat penting karena menjadi landasan dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di daerah," ujarnya.Bobby mengatakan tidak semua kepala daerah memiliki kesempatan memperoleh data Sensus Ekonomi selama masa jabatannya karena kegiatan tersebut hanya dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mendukung penuh pelaksanaan sensus hingga ke tingkat desa dan kelurahan.Pada kesempatan tersebut, Bobby juga menekankan pentingnya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, Sumatera Utara harus mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,7 hingga 7,1 persen agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional."Setiap daerah harus mengetahui target pertumbuhan ekonominya masing-masing dan menjadikannya sebagai target bersama," tegasnya.Untuk mencapai target tersebut, Bobby meminta pemerintah daerah memperkuat iklim investasi dan mendorong UMKM naik kelas. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah membantu pelaku UMKM menyusun studi kelayakan usaha atau feasibility study (FS) sehingga lebih mudah menarik investor.Menurut Bobby, banyak produk UMKM Sumut memiliki kualitas yang baik, namun belum didukung dokumen bisnis yang mampu meyakinkan investor untuk menanamkan modal."Produk UMKM kita bagus. Yang perlu diperkuat adalah bagaimana usaha tersebut dipresentasikan secara profesional sehingga investor tertarik masuk," katanya.Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif mendampingi UMKM agar tidak hanya fokus pada kualitas produk dan kemasan, tetapi juga memiliki data pasar, proyeksi bisnis, dan dokumen studi kelayakan yang memadai.Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Utara Nurbaiti Harahap menjelaskan bahwa PISU 2026 mengusung tema "Inovasi dan Kolaborasi Menuju UMKM Sumut Berkah".Kegiatan yang berlangsung pada 10-13 Juni 2026 di Open Stage Parapat tersebut menghadirkan pameran investasi daerah, business matching, investment forum, pameran produk unggulan UMKM, fasilitasi kemitraan usaha, hingga berbagai pertunjukan seni dan budaya.PISU 2026 juga dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026, peluncuran aplikasi layanan perizinan Provinsi Sumatera Utara, penandatanganan kemitraan usaha besar dengan UMKM, serta pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha dengan capaian investasi terbaik tahun 2025.Bobby menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat investasi, memberdayakan UMKM, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Sumut."Kalau rumah kita sudah rapi, UMKM kuat, investasi masuk, maka target pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan akan lebih mudah tercapai," pungkasnya.

LensaDaily - Pemangkasan birokrasi untuk mempercepat proses perizinan dan rekomendasi investasi minyak dan gas bumi (migas) di Sumut didorong Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya. Langkah tersebut dinilai penting agar investasi dapat segera terealisasi dan memberi manfaat bagi masyarakat.Hal itu disampaikan Surya saat menerima audiensi perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama jajaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin 11 Mei 2026.Dalam pertemuan tersebut, Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mendukung kelancaran investasi sektor migas di daerah. “Segala sesuatu yang disampaikan akan menjadi catatan kami untuk dilaporkan kepada Bapak Gubernur. Kami minta proses perizinan dipercepat agar investasi segera terealisasi,” ujar Surya.Selain percepatan investasi, Surya juga meminta Pertamina dan instansi terkait membantu menuntaskan legalisasi sumur-sumur tua milik masyarakat. Menurutnya, langkah itu penting agar pengelolaan sumur minyak rakyat dapat dilakukan secara legal, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.“Kita ingin sumur-sumur yang selama ini ilegal bisa diinventarisir dan dilegalkan, agar produksinya bagus dan masyarakat mendapat manfaatnya. Meskipun proses di Sumut terkesan lebih lambat dibanding provinsi lain, namun kualitas koordinasinya dinilai jauh lebih baik dan komplain terhadap aturan tetap terjaga,” tambahnya.Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) CW Wicaksono memaparkan, wilayah Sumbagut memiliki peran strategis dengan kontribusi sekitar 30% terhadap total produksi migas nasional. Dari sekitar 900 hingga 1.000 sumur yang ada, sebanyak 60% kegiatan operasional berada di wilayah Sumbagut.SKK Migas juga berkomitmen membawa investasi bernilai besar ke Sumut. “Kami berupaya membawa investasi sekitar US$300 juta ke wilayah ini. Kami sangat menghargai dukungan pemerintah daerah, karena tantangan investasi di masa depan (2025-2030) akan semakin sulit,” ungkap Wicaksono.Selain itu, SKK Migas berencana memfasilitasi pemerintah daerah dan BUMD melakukan studi banding ke Jambi atau Sumatera Selatan guna mempelajari tata kelola sumur tua yang melibatkan koperasi dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi regulasi pengelolaan sumur tua secara tepat.Pada kesempatan yang sama, Deputi General Manager (GM) Pertamina Reza Rahardian menyampaikan, Pertamina bersama perusahaan asal Jepang, Japex, akan fokus mengembangkan wilayah Langkat, khususnya Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura. Pengeboran dua sumur direncanakan dimulai pada Agustus 2026 dengan target produksi perdana pada Juni 2027.Pertamina juga melaporkan perkembangan positif di lapangan migas tertua Indonesia di Pangkalan Susu. Setelah pengujian di Pulau Panjang menunjukkan hasil yang baik, Pertamina berencana mengebor dua sumur gas baru di kawasan Hamparan Perak, Deliserdang, guna mendukung pasokan gas industri di Sumut.

LensaDaily - Fondasi ekonomi Sumut saat ini berada dalam posisi yang kuat, dengan salah satu penopangnya adalah semangat kewirausahaan yang terus tumbuh, khususnya di kalangan generasi muda. Capaian positif ekonomi Sumut, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,53%, realisasi investasi yang melampaui target dengan nilai lebih dari Rp58 triliun, serta tingkat pengangguran yang menunjukkan tren penurunan secara konsisten.Hal ini dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda), serta Forum Bisnis Daerah (Forbisda) Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sumut Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Medan, Sabtu 2 Mei 2026.Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan bahwa HIPMI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global.“Ini adalah sinyal bahwa fondasi ekonomi kita cukup kuat, dan salah satu penopangnya adalah semangat kewirausahaan yang terus tumbuh, khususnya di kalangan generasi muda,” ujar Sulaiman Harahap.Menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian global, Sulaiman memberikan lima arahan utama bagi kader HIPMI Sumut. Pertama, mengubah pola ekspor dari bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Kedua, mengadopsi praktik usaha ramah lingkungan demi keberlanjutan. Ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menembus pasar global.Selanjutnya, kader HIPMI diharapkan mampu menjadi pembina bagi lebih dari 100.000 pelaku usaha mikro di Sumut agar bisa “naik kelas”. Terakhir, memastikan investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi pengusaha lokal melalui transfer teknologi.Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Sumut, Dian Iskandar Nasution, menyambut baik kehadiran pemerintah provinsi. Ia menilai kehadiran Pj Sekdaprov memberikan suntikan semangat bagi para pengusaha untuk terus bersinergi.“FORBISDA ini merupakan ajang silaturahmi antar kader untuk berkolaborasi membangun Sumut. Kami berharap pertemuan ini melahirkan gagasan dan ide segar untuk kemajuan organisasi serta daerah,” ungkap Dian.Kegiatan yang berlangsung khidmat ini diharapkan mampu menghasilkan program kerja yang adaptif serta menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor inovatif berbasis teknologi