LensaDaily - Anggaran sebesar Rp1,3 triliun digelontorkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Anggaran tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) yang diusung Gubernur Sumut, Bobby Nasution.“Anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2026 ini ada sebesar Rp1.372.497.925.000. Anggaran ini dibagi untuk program PHTC, dukungan program Proyek Strategis Daerah (PSD) dan lainnya,” ujar Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa 26 Mei 2026.Chandra menjelaskan, untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI), Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp672,22 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis melalui 52 kegiatan utama.“Anggaran ini diperuntukkan pembangunan jalan sepanjang 86 kilometer, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 11,91 kilometer, rehabilitasi jalan sepanjang 1 kilometer, pembangunan turap/talud/bronjong sebanyak 17 titik, pembangunan jembatan sepanjang 32 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 25 meter dan pembangunan saluran drainase sepanjang 250 meter,” kata Chandra.Sementara itu, untuk dukungan Proyek Strategis Daerah (PSD), khususnya pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis, dialokasikan anggaran sebesar Rp320,2 miliar. Program tersebut mencakup pembangunan jalan sepanjang 55 kilometer melalui delapan kegiatan utama.“Hingga saat ini jalan mantap di Sumut itu 74,12 persen atau 3.006 kilometer dan jalan yang kondisinya rusak berat dan ringan ada 25,88 persen. Untuk pembangunan jalan di Sumut ini kita lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan daerah. Untuk tahun ini dari program PHTC dan PSD ada 141 kilometer jalan yang akan kita bangun,” papar Chandra.Untuk penanganan infrastruktur pascabencana, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp137 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk 24 kegiatan utama, meliputi pembangunan turap/talud/bronjong di 19 titik, pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 30 meter, rehabilitasi satu unit jembatan, dan pembangunan tiga unit box culvert.Selain itu, Pemprov Sumut turut menyiapkan anggaran afirmasi untuk pembangunan di Kepulauan Nias sebesar Rp83,875 miliar. Program tersebut mencakup pembangunan jalan sepanjang 8,4 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter.“Kita juga mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp16.200.000.000 untuk pembangunan jalan sepanjang 2,7 kilometer dan penambahan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp143.000.000.000 dengan target pembangunan jalan sepanjang 22 kilometer dan pembangunan turap/talud/bronjong sebanyak dua titik,” ujar Chandra.Tak hanya fokus pada jalan dan jembatan, Dinas BMBKCK Sumut tahun ini juga melaksanakan pembangunan penyediaan infrastruktur dasar melalui sektor keciptakaryaan. Program tersebut antara lain penyusunan dokumen perencanaan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah di kawasan afirmasi Kepulauan Nias dengan anggaran Rp3,9 miliar.Selain itu, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran Rp12 miliar untuk peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Cemara dengan target peningkatan kapasitas pengelolaan sebesar 100 meter kubik.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengungkapkan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk segera menindaklanjuti kebutuhan pembangunan infrastruktur Jalan Batu Pane Kabupaten Asahan sepanjang 2,5 kilometer.Hal ini usai Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Surya menerima kunjungan kerja Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin 18 Mei 2026. Menanggapi berbagai usulan yang disampaikan, Bobby Nasution menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk segera menindaklanjuti kebutuhan pembangunan di daerah tersebut. Ia memastikan tim terkait akan turun langsung melakukan peninjauan lapangan.“Kami menyambut baik seluruh aspirasi dari Kabupaten Asahan. Pemprov Sumut akan segera mengkaji dan mengupayakan pembangunan jalan tersebut. Mengenai grand design yang diminta, akan segera dikoordinasikan agar semuanya terencana dengan baik,” ujar Bobby Nasution.Menurut Bobby, langkah awal yang menjadi prioritas adalah memastikan kondisi riil di lapangan sebelum pelaksanaan anggaran dilakukan.“Kita akan cek dulu ke lapangan untuk melihat secara langsung. Pastinya semua dikoordinasikan terlebih dahulu. Kalau memang bisa tahun ini kita kerjakan, ya sudah kita kerjakan segera. Dan saya minta semuanya dapat dikerjakan dengan kualitas yang baik,” katanya.Sebelumnya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memaparkan sejumlah agenda prioritas yang dinilai mendesak bagi masyarakat, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan yang saat ini menghambat mobilitas warga.“Kami berkoordinasi mengenai grand design pembangunan infrastruktur. Salah satunya terkait pembangunan Jalan Batu Pane sepanjang 2,5 kilometer. Jalan ini sangat vital bagi masyarakat. Akibat kerusakan jalan tersebut, perekonomian masyarakat saat ini menjadi lumpuh,” ujar Taufik.Selain infrastruktur jalan, Taufik juga menyampaikan aspirasi di sektor pendidikan dan keamanan wilayah. Ia meminta Pemprov Sumut segera meresmikan SMA Negeri Rahuning agar dapat menerima siswa baru dari masyarakat sekitar.Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Asahan juga berencana memfasilitasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam pembangunan pos mercusuar untuk memantau wilayah Selat Malaka. Untuk mendukung rencana tersebut, dibutuhkan pembangunan akses jalan menuju lokasi.

LensaDaily - Nasib malang dialami seorang ibu di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang kehilangan bayinya sesaat baru dilahirkan. Nestapa itu dialaminya yang harus ditandu sejauh 30 kilometer selama enam jam akibat akses jalan rusak dan jauhnya fasilitas kesehatan.Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan belasungkawa atas peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa persoalan pelayanan kesehatan di daerah terpencil harus menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah.“Kami dari provinsi menyampaikan belasungkawa atas kejadian ini. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat lebih mudah dijangkau,” ujar Bobby Nasution saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa 12 Mei 2026.Menurut Bobby, persoalan utama di wilayah terpencil bukan hanya fasilitas kesehatan, tetapi juga akses infrastruktur menuju layanan kesehatan yang masih terbatas.Karena itu, Pemprov Sumut mendorong peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap, khususnya di daerah yang memiliki jarak lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit.“Puskesmas yang jaraknya lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit kita dorong menjadi Puskesmas rawat inap. Program ini sudah kita siapkan dan dipercepat mulai tahun ini,” katanya.Bobby menjelaskan, Pemprov Sumut telah meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan pengecekan terhadap standar fasilitas Puskesmas di masing-masing daerah.Menurutnya, apabila standar pelayanan telah terpenuhi, Pemprov Sumut siap memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan.“Standarnya sudah ada. Ketika sudah memenuhi standar, Pemerintah Provinsi akan membantu agar Puskesmas tersebut bisa menjadi Puskesmas rawat inap,” ujarnya.Ia mengatakan program peningkatan Puskesmas rawat inap sebelumnya direncanakan dimulai pada 2027. Namun, pelaksanaannya dipercepat tahun ini setelah adanya dukungan bantuan pemerintah pusat.“Awalnya direncanakan mulai 2027, tetapi kita percepat tahun ini karena ada dukungan bantuan dari pemerintah pusat,” kata Bobby.Selain program peningkatan layanan kesehatan, Pemprov Sumut juga terus mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan menuju wilayah terpencil agar akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan cepat.Bobby menegaskan, Pemprov Sumut telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk membantu kabupaten/kota, namun realisasinya tetap memerlukan pengajuan dari pemerintah daerah setempat.“Kita bukan hanya mendorong programnya, tetapi juga menyiapkan dukungan keuangannya. Tinggal bagaimana kabupaten dan kota mengajukan sesuai kebutuhan daerahnya,” pungkasnya.

LensaDaily - Pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah (Tapteng) akan dioptimalkan melalui percepatan perbaikan infrastruktur, pembangunan hunian tetap (huntap), normalisasi sungai, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.Hal ini dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution saat bertemu dengan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Feriyanto Pawenrusi di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat 10 April 2026.“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sudah melakukan pendataan serta mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur di Tapteng dengan fokus utama pada pemulihan konektivitas dan sistem pengairan pascabencana banjir serta longsor yang melanda wilayah tersebut,” kata Gubernur.Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Pemprov Sumut pun bersinergi dengan BPN, Pangdam I/BB, dan Kapolda Sumut guna mempercepat penanganan di Tapteng.“Jadi Pak Bupati sudah bisalah menampung apa-apa saja aspirasi dari masyarakat dan fokuskan bantuan ke masyarakat,” ucapnya.Sementara itu, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya saat ini fokus pada pendataan serta percepatan penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) dan Dana Tunggu Hunian (DTH) agar tepat sasaran.Selain itu, Pemkab Tapteng juga mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) dan hunian sementara (Huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Perbaikan infrastruktur mendesak seperti jalan, jembatan, sistem air bersih, dan sanitasi juga terus dilakukan.Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghadirkan inovasi guna membangkitkan kembali sektor pertanian, seperti pencetakan sawah baru, serta menghidupkan kembali UMKM yang terdampak.“Setelah pertemuan ini saya akan berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda untuk mengawal pemulihan pasca banjir dan tanah longsor,” ucapnya.

LensaDaily - Perbaikan dan pembangunan dua ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Toba dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) akan segera pada tahun ini oleh Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut.“Ada dua ruas jalan provinsi yang menghubungkan atau mengkoneksikan Kabupaten Toba dan Kabupaten Labuhanbatu Utara akan dikerjakan tahun 2026 ini,” ujar Kadis BMBKCK Provinsi Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, Senin 30 Maret 2026.Dua ruas jalan yang akan diperbaiki yaitu jalan provinsi di ruas Jalan Silimbat-Parsoburuan di Kabupaten Toba sepanjang 8,30 Km dengan anggaran sebesar Rp49,8 miliar dan jalan provinsi pada ruas Parsoburuan- batas Labura di Kabupaten Toba sepanjang 7 Km dengan anggaran sebesar Rp42 miliar.Pekerjaan ini diharapkan dapat memperlancar arus transportasi dan mendorong peningkatan ekonomi lokal, terutama untuk distribusi hasil pertanian masyarakat.“Pembangunan dua ruas jalan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dengan jalan yang lebih baik, mobilitas barang dan jasa, khususnya hasil pertanian dari Kabupaten Toba dan Labuhanbatu Utara, akan lebih lancar sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat setempat,” kata Chandra.Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan proyek, menurut dia, Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten Toba dan Labuhanbatu Utara, aparat keamanan, serta pihak-pihak terkait di tingkat kecamatan dan desa.“Pengawasan kualitas pekerjaan juga akan dilakukan secara rutin agar hasilnya tahan lama dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Chandra.Sebelumnya, masyarakat di Kecamatan Habinsaran, Borbor, dan Nassau (Habornas) yang sudah puluhan tahun merasakan jalan rusak, mendorong percepatan perbaikan jalan tersebut kepada pemerintah provinsi Sumut.Perbaikan dua ruas jalan provinsi ini sangat krusial karena dapat mempercepat distribusi hasil pertanian, mengurangi biaya angkutan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang selama ini terhambat oleh keterbatasan infrastruktur.