LensaDaily - Sebanyak 1,050 ton cabai merah dari Kabupaten Karo dikirim ke Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pengiriman ini merupakan bagian dari kerja sama antardaerah (KAD) untuk menjaga keseimbangan pasar antara daerah penghasil (surplus) dan daerah konsumen (defisit).Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melepas pengiriman 1,050 ton cabai merah dari Kabupaten Karo ke Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pelepasan cabai merah tersebut berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu 22 April 2026.Selain menjaga keseimbangan pasokan, Bobby menegaskan, KAD diharapkan mampu mengendalikan inflasi dan menstabilkan harga, baik di tingkat petani maupun konsumen. Program ini juga diyakini dapat menjamin ketersediaan pasokan, meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas akses pasar.“Tolong jadikan KAD ini sebagai salah satu program unggulan. Kalau sudah banyak kabupaten/kota yang menjalin kerja sama antardaerah, maka prioritaskan daerah yang telah membuat komitmen KAD,” ujarnya.Pemprov Sumut, lanjut Bobby, menargetkan pelaksanaan KAD di 12 kabupaten/kota pada tahun ini. Ia optimistis program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.“Ini terobosan luar biasa, sudah menolong para petani cabai di Karo. Yang kami lakukan ini pure untuk kesejahteraan para petani,” katanya.Bobby juga mengingatkan pentingnya komitmen dari pemerintah daerah dan petani dalam menjalankan kerja sama tersebut. Menurutnya, komitmen akan memperlancar distribusi, menjamin harga di tingkat petani, menstabilkan ekonomi, serta memastikan ketersediaan pasokan bagi pembeli.Ia memastikan kerja sama ini tidak akan mengurangi pasokan cabai merah di Sumut. Menurutnya, ketersediaan cabai masih mencukupi, terutama setelah melewati periode hari besar keagamaan.Sementara itu, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemkab Karo dan Palangkaraya baru terjalin tahun ini. Pengiriman saat ini merupakan tahap ketiga, dengan total 1,050 ton cabai merah yang didistribusikan dalam tiga tahap.“KAD ini sangat membantu para petani di Karo. Karena harga cabai merah di tingkat petani sempat turun. Pernah turun hingga Rp9.000 per kilogram. Setelah KAD, harganya kemudian naik, hingga kini berada di harga Rp25.000 per kg,” ucapnya.Kabupaten Karo merupakan salah satu sentra produksi cabai merah di Sumut, dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare. Selain ke Palangkaraya, cabai merah dari daerah ini juga dipasok ke Sumatera Barat dan Riau.Ketua Gapoktan Terpuk Sisiwa, Pedoman Ginting, menilai sinergi antardaerah menjadi solusi efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Dampak positifnya kini mulai dirasakan para petani.Ia menjelaskan, Gapoktan yang dipimpinnya terdiri dari 13 kelompok tani dengan kapasitas produksi cabai merah mencapai 3–4 ton per hari.“Setelah adanya KAD, harga cabai merah di pasaran berangsur naik, dari Rp9 ribu per kilogram, naik ke harga Rp18 ribu per kilogram. Terakhir harganya Rp25 ribu per kilogram. Untuk harga kesepakatan KAD dengan Palangkaraya kami sepakati Rp21.000 per kilogram. HPP (harga pokok produksi) di Karo Rp18.000 per kg. Harga segitu masih bisa untung,” sebutnya. 

LensaDaily - Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas inflasi di wilayah Sumatera, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatera yang diluncurkan di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 11 Februari 2026.Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pelaksanaannya dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan serta menjaga ketersediaan pasokan pangan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sekaligus mengantisipasi risiko curah hujan ekstrem.Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melanjutkan keberhasilan pengendalian inflasi sekaligus mendukung ketahanan pangan.“GPIPS merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujar Poppy, Selasa 10 Februari 2026.Dijelaskannya, penyempurnaan program dilakukan seiring meningkatnya tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan penajaman fokus program serta penguatan sinergi yang lebih erat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.“Dibandingkan program sebelumnya, GPIPS dirancang lebih terfokus pada penguatan ketersediaan pasokan pangan dari sisi hulu, lebih komprehensif dalam mendukung stabilisasi harga pangan, serta lebih menekankan pentingnya sinergi pusat–daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah,” kata Poppy.Tema kegiatan, yakni “Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan Periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Antisipasi Risiko Curah Hujan Ekstrem”, menurut Poppy, menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan guna mendukung program prioritas pemerintah serta pengendalian inflasi pangan secara lebih efektif.Ia menyebutkan, terdapat tiga isu sentral yang akan dibahas dalam Rakor tersebut, yaitu pemulihan sektor pertanian di Sumatera pascabencana alam, antisipasi risiko curah hujan ekstrem untuk menjaga ketahanan pangan, serta pengendalian inflasi pada periode HBKN melalui upaya menjaga ketersediaan pasokan pangan.Kegiatan ini akan dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BULOG, Bank Indonesia, serta pejabat pemerintah daerah di Wilayah Sumatera.Poppy juga menjelaskan, di tengah tantangan bencana, anomali iklim, dan siklus permintaan musiman HBKN, sebagian besar daerah di Wilayah Sumatera mencatatkan deflasi bulanan kelompok bahan makanan pada Januari 2026.Kondisi tersebut didukung oleh meningkatnya pasokan komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah, peningkatan produksi di daerah sentra, serta kelancaran distribusi pangan. Diharapkan, berlanjutnya pemulihan pascabencana pada lahan pertanian, penguatan pasokan di daerah sentra, dan terjaganya kelancaran distribusi menjadi kunci dalam menjaga kecukupan pasokan serta mengantisipasi peningkatan permintaan pada periode HBKN Imlek dan Lebaran 2026.“Penyelenggaraan kegiatan GPIPS dan Rakor TPIP-TPID 2026 diharapkan semakin memperkuat implementasi kerangka kerja program strategis ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Wilayah Sumatera, guna mendukung pencapaian target inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1% pada 2026,” ujar Poppy.

LensaDaily - Seluruh daerah di Sumatera Utara diminta untuk menjaga ketersediaan stok bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri, yang akan terjadi peningkatan harga dan menjadi tradisi  tiap tahunnya. Upaya tersebut penting agar inflasi tetap terkendali dan harga kebutuhan pokok tidak melonjak.Hak ini dikatakan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution pada kegiatan high level meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 6 Februari 2026. Peningkatan harga ini juga disebabkan tingginya permintaan, tidak hanya dari Sumut, tetapi juga dari provinsi lain.“Jaga betul barang-barangnya, seluruh wilayah di Sumut sama-sama puasa, semua meningkat kebutuhan bahan pokoknya, daerah lain sering meminta supply bahan pokok dari kita, jangan sampai kita kekurangan dan harga-harga jadi naik di daerah kita sendiri,” kata Bobby Nasution.Bobby Nasution menyarankan salah satu upaya agar bahan pokok tidak keluar ke provinsi lain, yakni dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sejumlah komoditas yang kerap menjadi penyebab inflasi di Sumut antara lain cabai, cabai rawit, tomat, bawang merah, daging sapi, telur, dan ayam. Menurutnya, BUMD dapat membeli langsung dari petani dengan harga yang bersaing sehingga komoditas tersebut tidak bergerak keluar daerah.“Perhatikan betul-betul distribusinya, saya juga minta tolong kepada Pak Kapolda dan Pak Kajati ikut memonitor ini, Pemda bisa memanfaatkan BUMD-nya, beli langsung ke petani dengan harga yang kompetitif,” kata Bobby Nasution.Berdasarkan data per 2 Januari 2026, inflasi Sumut berada di angka 3,81 persen (yoy), menurun signifikan dibandingkan Desember 2025 yang mencapai 4,66 persen (yoy). Menurut Bobby Nasution, capaian tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi dalam pengendalian inflasi di Sumut.“Akhir tahun lalu, kita di urutan keempat inflasi tertinggi, dan sekarang 3,81 persen, angka ini bukan sekadar angka, tetapi menunjukkan lebih dari itu, menunjukkan kolaborasi kuat kita menjaga inflasi, menjaga harga-harga barang tetap stabil,” katanya.Sementara itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut Rudy Brando Hutabarat menegaskan perlunya komitmen setiap daerah dalam pengendalian inflasi. Hal tersebut tertuang dalam enam kesepakatan road map Pengendalian Inflasi Sumut menjelang Ramadan dan Idulfitri.Keenam kesepakatan tersebut meliputi peningkatan frekuensi gerakan pasar murah, penambahan pasokan daging sapi/kerbau, serta kerja sama dengan produsen daging ayam ras dan telur. Selain itu, juga direncanakan pengendalian kenaikan tarif administered price, early warning inflasi, serta kerja sama TPID–SPPG agar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak monoton.“Pasar murah misalnya harus dilakukan di pasar tradisional, bukan di kantor kecamatan, kantor wali kota, karena dampaknya akan berbeda, kemudian tarif air, transportasi, distribusi juga perlu dikendalikan, jangan malah naik saat tekanan inflasi tinggi dan juga kita bersinergi dengan SPPG agar menunya tidak melulu telur, ayam, agar permintaan komoditi ini tidak meningkat,” kata Rudy Brando Hutabarat.Hadir dalam high level meeting tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kajati Sumut Harli Siregar, dan Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi. Turut hadir Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut, serta OPD terkait Pemprov Sumut dan kabupaten/kota.

LensaDaily - Stok pangan di Sumatera Utara (Sumut) dalam kondisi surplus menjelang bulan suci Ramadan, Februari mendatang. Bahan pangan pokok seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng di Sumut berada dalam kondisi surplus.Hal ini dikatakan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Medan, Jumat 30 Januari 2026. Diketahui, sejumlah bahan pangan pokok seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng di Sumut berada dalam kondisi surplus.Kondisi pangan di Sumut surplus ini beberapa waktu lalu cabai merah sempat menjadi salah satu penyebab inflasi di Sumut. “Ini kalau dilihat surplus semua, dari jumlah kebutuhan dan produksi, surplus,” kata Bobby.Bobby mengungkapkan, pada Oktober 2025 cabai merah sempat menjadi pemicu inflasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kemudian melakukan intervensi dengan mendatangkan cabai dari Jawa Timur. Setelah memasuki masa panen, cabai merah tidak lagi menjadi penyebab inflasi.Pemprov Sumut juga memiliki berbagai upaya pengendalian inflasi yang dirangkum dalam 11 aksi cepat. Langkah tersebut antara lain pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP murah dengan cabai merah, percepatan program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tata niaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, penguatan kerja sama antardaerah, penugasan BUMD untuk mengelola cabai dan bawang merah, antisipasi pangan program MBG, serta penetapan toko pantau inflasi.Selain itu, Bobby memaparkan kepada Komisi XI DPR RI bahwa pada tahun 2026 Pemprov Sumut akan membangun tiga cold storage di daerah penghasil dan daerah konsumsi. Pemprov Sumut juga akan membangun solar dryer dome di beberapa wilayah Sumut.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menilai inflasi di Sumut cukup tinggi. Namun, menurutnya kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kebijakan atau kelangkaan permanen, melainkan faktor bencana dan cuaca.Dari kunjungan tersebut, Hanif juga menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut telah bekerja dengan baik. Sinergi antara Pemprov Sumut dan Bank Indonesia dinilai berjalan positif.“TPID Sumut kinerjanya cukup baik, sinergi Bank Indonesia dengan Pemprov berjalan, operasi pasar berjalan, monitoring harga berjalan dengan baik, ke depan kita dorong hal bersifat positif ini dipertahankan,” kata Hanif.

LensaDaily - Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus lakukan penguatan ekosistem ekonomi dengan mendukung daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sumut, dan membangun iklim investasi yang kondusif dan progresif.Hal ini terlihat dari indikator sasaran pembangunan pada triwulan III tahun 2025 yang menunjukkan capaian sangat tinggi, ditandai oleh keberhasilan pengendalian tingkat kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perbaikan Gini Ratio serta capaian PDRB per kapita yang jauh melampaui target.Kepala Biro Perekonomian Sumut, Poppy Marulita Hutagalung mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, pada Triwulan III tahun 2025 ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 4,55 % secara year on year (YoY). Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang masih berjalan stabil. PDRB Sumatera Utara triwulan III tahun 2025 menyumbang kontribusi tertinggi di Pulau Sumatera sebesar 23,58%.“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumut triwulan III tahun 2025 sebesar 5,32 % turun dari tahun 2024 sebesar 5,6 %,” ujar Poppy di Medan, Rabu 14 Januari 2026.Selain itu, persentase kemiskinan di Sumut juga masih mengalami tren penurunan pada Maret 2025 tercatat 7,36 % di bawah target penurunan 2025 sebesar 7,46-6,96 %. Sedangkan Gini Ratio Maret 2025 mencapai 0,295 poin dari target 0,305-0,303 poin. Angka ini menurun sebesar 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2024 dan juga turun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024.Sumatera Utara juga mampu mengendalikan inflasi tahun 2025 yang berhasil ditekan dari 5,32% pada September (year on year/yoy) menjadi 3,96% pada November 2025, sekaligus memperkuat stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.Poppy menjelaskan, untuk mengendalikan inflasi di Sumut, Pemprov Sumut telah merumuskan kebijakan pengendalian inflasi jangka menengah yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/839/KPTS/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut Periode 2025–2027. Kebijakan ini mengusung stategi 4K untuk pengendalian inflasi yakni; Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.Sepanjang tahun 2025, Gubernur Bobby Nasution juga telah membangun iklim investasi Sumut yang kondusif dengan persentase peningkatan investor yang berinvestasi di Sumut sebesar 53,5 persen dengan peningkatan nilai investasi sebesar 25%.Pemprov Sumut terus berkomitmen untuk meningkatkan investasi, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Inisiasi ini mewujudkan harapan warga Sumatera Utara akan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat daya saing daerah.Selain itu, Gubernur Bobby Nasution juga telah melakukan penguatan ekosistem ekonomi dengan mendukung kemajuan UMKM. Hal ini terlihat dari capaian tahun 2025 yang menunjukkan dari 6.100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) telah terindentifikasi 328 usulan titik lahan, dengan 4.613 koperasi (75,62%) telah terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih