LensaDaily - Pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan rantai pasok hortikultura, serta optimalisasi sistem perdagangan komoditas pangan diperkuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk memperkuat pengendalian inflasi. Hal ini, Pemprov menjajaki kerja sama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara (RTN).Hal tersebut mengemuka saat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap menerima audiensi jajaran Direksi PT Rumah Tani Nusantara bersama Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 3 Juli 2026.Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman Harahap mengapresiasi inisiatif PT Rumah Tani Nusantara yang menawarkan konsep kolaborasi dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat."Kita maunya masyarakat tenang dan nyaman. Belajar dari pengalaman lalu di mana harga komoditas seperti cabai sempat melonjak tinggi, kehadiran sistem penataan pasokan seperti ini sangat kita butuhkan. Saya berharap ada pembicaraan yang lebih teknis dan mendalam setelah ini untuk merumuskan formula kerja sama yang aman dan sesuai ketentuan," ujar Sulaiman.Ia juga meminta PT Rumah Tani Nusantara segera membangun komunikasi intensif dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut. Sinergi tersebut diharapkan dapat membuka peluang kemitraan perdagangan, mengoptimalkan jalur distribusi, sekaligus memperkuat kapasitas penyimpanan (storage) komoditas pangan.Sementara itu, Deputi Direktur BI Perwakilan Sumut Abdul Khalim mengatakan, Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat upaya pengendalian inflasi yang saat ini menunjukkan kondisi semakin kondusif. Kehadiran PT Rumah Tani Nusantara dinilai dapat menjadi mitra strategis Pemprov Sumut dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga komoditas pertanian."Harapan kami, jaringan yang dimiliki Rumah Tani Nusantara bisa berpartner terutama dari sisi manajemen penjualan saat produksi berlebih (surplus) agar harga di tingkat petani tidak anjlok. Sebaliknya, saat pasokan menipis, mereka bisa berkolaborasi menjadi pemasok pangan guna menekan laju inflasi," kata Abdul Khalim.Menurutnya, pemanfaatan sistem data perdagangan digital yang tengah disiapkan akan mendukung analisis pergerakan harga komoditas secara lebih dini. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah intervensi pasar secara tepat sasaran dan berbasis data.Direktur Utama PT Rumah Tani Nusantara Bachtiar menyampaikan, perusahaannya yang bergerak di bidang konsultan pertanian, kemitraan, dan perdagangan siap mendukung penguatan ketahanan pangan di Sumut. Ia menilai Sumut memiliki potensi pertanian yang besar sekaligus menjadi wilayah strategis dalam jaringan distribusi perusahaan yang mencakup Pekanbaru, Batam, hingga pasar ekspor."Sumatera Utara ini konsumsinya besar, tapi sering kali pasokan masuk tanpa filter dan aturan yang rapi, sehingga harga di tingkat petani lokal jatuh. Kami hadir untuk membantu tata kelola pasokan tersebut. Ketika Sumut mengalami surplus, kami siap membantu menyalurkannya ke pulau lain melalui jaringan kami. Sebaliknya, jika terjadi defisit, kami siap menyuplai kekurangan stok tersebut," ungkapnya.Dalam paparannya, PT Rumah Tani Nusantara juga memperkenalkan ekosistem bisnis yang telah mengelola kemitraan lahan lebih dari 15.000 hektare dan memberdayakan puluhan ribu petani, termasuk melalui program regenerasi petani muda.Pada 2026, perusahaan tersebut juga menyiapkan ekspansi sarana logistik untuk mempercepat distribusi komoditas hortikultura, seperti cabai, kentang, dan bawang, dari sentra-sentra produksi di Kabupaten Karo dan daerah lainnya.Pertemuan itu diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti rencana kerja sama dalam forum yang lebih formal dengan melibatkan perangkat daerah terkait serta BUMD. Langkah tersebut diharapkan dapat bermuara pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan penguatan stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara.***

LensaDaily - Sebanyak 1,050 ton cabai merah dari Kabupaten Karo dikirim ke Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pengiriman ini merupakan bagian dari kerja sama antardaerah (KAD) untuk menjaga keseimbangan pasar antara daerah penghasil (surplus) dan daerah konsumen (defisit).Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melepas pengiriman 1,050 ton cabai merah dari Kabupaten Karo ke Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pelepasan cabai merah tersebut berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu 22 April 2026.Selain menjaga keseimbangan pasokan, Bobby menegaskan, KAD diharapkan mampu mengendalikan inflasi dan menstabilkan harga, baik di tingkat petani maupun konsumen. Program ini juga diyakini dapat menjamin ketersediaan pasokan, meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas akses pasar.“Tolong jadikan KAD ini sebagai salah satu program unggulan. Kalau sudah banyak kabupaten/kota yang menjalin kerja sama antardaerah, maka prioritaskan daerah yang telah membuat komitmen KAD,” ujarnya.Pemprov Sumut, lanjut Bobby, menargetkan pelaksanaan KAD di 12 kabupaten/kota pada tahun ini. Ia optimistis program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.“Ini terobosan luar biasa, sudah menolong para petani cabai di Karo. Yang kami lakukan ini pure untuk kesejahteraan para petani,” katanya.Bobby juga mengingatkan pentingnya komitmen dari pemerintah daerah dan petani dalam menjalankan kerja sama tersebut. Menurutnya, komitmen akan memperlancar distribusi, menjamin harga di tingkat petani, menstabilkan ekonomi, serta memastikan ketersediaan pasokan bagi pembeli.Ia memastikan kerja sama ini tidak akan mengurangi pasokan cabai merah di Sumut. Menurutnya, ketersediaan cabai masih mencukupi, terutama setelah melewati periode hari besar keagamaan.Sementara itu, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan menyampaikan bahwa kerja sama antara Pemkab Karo dan Palangkaraya baru terjalin tahun ini. Pengiriman saat ini merupakan tahap ketiga, dengan total 1,050 ton cabai merah yang didistribusikan dalam tiga tahap.“KAD ini sangat membantu para petani di Karo. Karena harga cabai merah di tingkat petani sempat turun. Pernah turun hingga Rp9.000 per kilogram. Setelah KAD, harganya kemudian naik, hingga kini berada di harga Rp25.000 per kg,” ucapnya.Kabupaten Karo merupakan salah satu sentra produksi cabai merah di Sumut, dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare. Selain ke Palangkaraya, cabai merah dari daerah ini juga dipasok ke Sumatera Barat dan Riau.Ketua Gapoktan Terpuk Sisiwa, Pedoman Ginting, menilai sinergi antardaerah menjadi solusi efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Dampak positifnya kini mulai dirasakan para petani.Ia menjelaskan, Gapoktan yang dipimpinnya terdiri dari 13 kelompok tani dengan kapasitas produksi cabai merah mencapai 3–4 ton per hari.“Setelah adanya KAD, harga cabai merah di pasaran berangsur naik, dari Rp9 ribu per kilogram, naik ke harga Rp18 ribu per kilogram. Terakhir harganya Rp25 ribu per kilogram. Untuk harga kesepakatan KAD dengan Palangkaraya kami sepakati Rp21.000 per kilogram. HPP (harga pokok produksi) di Karo Rp18.000 per kg. Harga segitu masih bisa untung,” sebutnya. 

LensaDaily - Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas inflasi di wilayah Sumatera, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatera yang diluncurkan di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 11 Februari 2026.Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pelaksanaannya dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan serta menjaga ketersediaan pasokan pangan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sekaligus mengantisipasi risiko curah hujan ekstrem.Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melanjutkan keberhasilan pengendalian inflasi sekaligus mendukung ketahanan pangan.“GPIPS merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujar Poppy, Selasa 10 Februari 2026.Dijelaskannya, penyempurnaan program dilakukan seiring meningkatnya tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan penajaman fokus program serta penguatan sinergi yang lebih erat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.“Dibandingkan program sebelumnya, GPIPS dirancang lebih terfokus pada penguatan ketersediaan pasokan pangan dari sisi hulu, lebih komprehensif dalam mendukung stabilisasi harga pangan, serta lebih menekankan pentingnya sinergi pusat–daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah,” kata Poppy.Tema kegiatan, yakni “Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan Periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Antisipasi Risiko Curah Hujan Ekstrem”, menurut Poppy, menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan guna mendukung program prioritas pemerintah serta pengendalian inflasi pangan secara lebih efektif.Ia menyebutkan, terdapat tiga isu sentral yang akan dibahas dalam Rakor tersebut, yaitu pemulihan sektor pertanian di Sumatera pascabencana alam, antisipasi risiko curah hujan ekstrem untuk menjaga ketahanan pangan, serta pengendalian inflasi pada periode HBKN melalui upaya menjaga ketersediaan pasokan pangan.Kegiatan ini akan dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BULOG, Bank Indonesia, serta pejabat pemerintah daerah di Wilayah Sumatera.Poppy juga menjelaskan, di tengah tantangan bencana, anomali iklim, dan siklus permintaan musiman HBKN, sebagian besar daerah di Wilayah Sumatera mencatatkan deflasi bulanan kelompok bahan makanan pada Januari 2026.Kondisi tersebut didukung oleh meningkatnya pasokan komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah, peningkatan produksi di daerah sentra, serta kelancaran distribusi pangan. Diharapkan, berlanjutnya pemulihan pascabencana pada lahan pertanian, penguatan pasokan di daerah sentra, dan terjaganya kelancaran distribusi menjadi kunci dalam menjaga kecukupan pasokan serta mengantisipasi peningkatan permintaan pada periode HBKN Imlek dan Lebaran 2026.“Penyelenggaraan kegiatan GPIPS dan Rakor TPIP-TPID 2026 diharapkan semakin memperkuat implementasi kerangka kerja program strategis ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Wilayah Sumatera, guna mendukung pencapaian target inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1% pada 2026,” ujar Poppy.

LensaDaily - Seluruh daerah di Sumatera Utara diminta untuk menjaga ketersediaan stok bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri, yang akan terjadi peningkatan harga dan menjadi tradisi  tiap tahunnya. Upaya tersebut penting agar inflasi tetap terkendali dan harga kebutuhan pokok tidak melonjak.Hak ini dikatakan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution pada kegiatan high level meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 6 Februari 2026. Peningkatan harga ini juga disebabkan tingginya permintaan, tidak hanya dari Sumut, tetapi juga dari provinsi lain.“Jaga betul barang-barangnya, seluruh wilayah di Sumut sama-sama puasa, semua meningkat kebutuhan bahan pokoknya, daerah lain sering meminta supply bahan pokok dari kita, jangan sampai kita kekurangan dan harga-harga jadi naik di daerah kita sendiri,” kata Bobby Nasution.Bobby Nasution menyarankan salah satu upaya agar bahan pokok tidak keluar ke provinsi lain, yakni dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sejumlah komoditas yang kerap menjadi penyebab inflasi di Sumut antara lain cabai, cabai rawit, tomat, bawang merah, daging sapi, telur, dan ayam. Menurutnya, BUMD dapat membeli langsung dari petani dengan harga yang bersaing sehingga komoditas tersebut tidak bergerak keluar daerah.“Perhatikan betul-betul distribusinya, saya juga minta tolong kepada Pak Kapolda dan Pak Kajati ikut memonitor ini, Pemda bisa memanfaatkan BUMD-nya, beli langsung ke petani dengan harga yang kompetitif,” kata Bobby Nasution.Berdasarkan data per 2 Januari 2026, inflasi Sumut berada di angka 3,81 persen (yoy), menurun signifikan dibandingkan Desember 2025 yang mencapai 4,66 persen (yoy). Menurut Bobby Nasution, capaian tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi dalam pengendalian inflasi di Sumut.“Akhir tahun lalu, kita di urutan keempat inflasi tertinggi, dan sekarang 3,81 persen, angka ini bukan sekadar angka, tetapi menunjukkan lebih dari itu, menunjukkan kolaborasi kuat kita menjaga inflasi, menjaga harga-harga barang tetap stabil,” katanya.Sementara itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut Rudy Brando Hutabarat menegaskan perlunya komitmen setiap daerah dalam pengendalian inflasi. Hal tersebut tertuang dalam enam kesepakatan road map Pengendalian Inflasi Sumut menjelang Ramadan dan Idulfitri.Keenam kesepakatan tersebut meliputi peningkatan frekuensi gerakan pasar murah, penambahan pasokan daging sapi/kerbau, serta kerja sama dengan produsen daging ayam ras dan telur. Selain itu, juga direncanakan pengendalian kenaikan tarif administered price, early warning inflasi, serta kerja sama TPID–SPPG agar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak monoton.“Pasar murah misalnya harus dilakukan di pasar tradisional, bukan di kantor kecamatan, kantor wali kota, karena dampaknya akan berbeda, kemudian tarif air, transportasi, distribusi juga perlu dikendalikan, jangan malah naik saat tekanan inflasi tinggi dan juga kita bersinergi dengan SPPG agar menunya tidak melulu telur, ayam, agar permintaan komoditi ini tidak meningkat,” kata Rudy Brando Hutabarat.Hadir dalam high level meeting tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kajati Sumut Harli Siregar, dan Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi. Turut hadir Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut, serta OPD terkait Pemprov Sumut dan kabupaten/kota.

LensaDaily - Stok pangan di Sumatera Utara (Sumut) dalam kondisi surplus menjelang bulan suci Ramadan, Februari mendatang. Bahan pangan pokok seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng di Sumut berada dalam kondisi surplus.Hal ini dikatakan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Medan, Jumat 30 Januari 2026. Diketahui, sejumlah bahan pangan pokok seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng di Sumut berada dalam kondisi surplus.Kondisi pangan di Sumut surplus ini beberapa waktu lalu cabai merah sempat menjadi salah satu penyebab inflasi di Sumut. “Ini kalau dilihat surplus semua, dari jumlah kebutuhan dan produksi, surplus,” kata Bobby.Bobby mengungkapkan, pada Oktober 2025 cabai merah sempat menjadi pemicu inflasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kemudian melakukan intervensi dengan mendatangkan cabai dari Jawa Timur. Setelah memasuki masa panen, cabai merah tidak lagi menjadi penyebab inflasi.Pemprov Sumut juga memiliki berbagai upaya pengendalian inflasi yang dirangkum dalam 11 aksi cepat. Langkah tersebut antara lain pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP murah dengan cabai merah, percepatan program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tata niaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, penguatan kerja sama antardaerah, penugasan BUMD untuk mengelola cabai dan bawang merah, antisipasi pangan program MBG, serta penetapan toko pantau inflasi.Selain itu, Bobby memaparkan kepada Komisi XI DPR RI bahwa pada tahun 2026 Pemprov Sumut akan membangun tiga cold storage di daerah penghasil dan daerah konsumsi. Pemprov Sumut juga akan membangun solar dryer dome di beberapa wilayah Sumut.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menilai inflasi di Sumut cukup tinggi. Namun, menurutnya kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kebijakan atau kelangkaan permanen, melainkan faktor bencana dan cuaca.Dari kunjungan tersebut, Hanif juga menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut telah bekerja dengan baik. Sinergi antara Pemprov Sumut dan Bank Indonesia dinilai berjalan positif.“TPID Sumut kinerjanya cukup baik, sinergi Bank Indonesia dengan Pemprov berjalan, operasi pasar berjalan, monitoring harga berjalan dengan baik, ke depan kita dorong hal bersifat positif ini dipertahankan,” kata Hanif.