LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat validasi data spesifik penerima manfaat bagi masyarakat terdampak bencana. Hal ini guna percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) dan realisasi pembangunan di lapangan.Hal tersebut mengemuka usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Hunian Tetap (Huntap) untuk wilayah Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar secara daring, Rabu 15 April 2026. Rakor dipimpin Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian."Kita ingin pembangunan hunian tetap ini dipercepat. Tahun ini kalau bisa sudah selesai. Kecepatan bisa diselesaikan melalui data spesifik. Kami perlukan kecepatan data yang kemudian akan divalidasi, apakah betul penerima manfaat," kata Tito.Ia meminta para gubernur segera mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyampaikan data spesifik calon penerima Huntap.Tito menjelaskan, pembangunan Huntap akan dilakukan melalui tiga mekanisme. Pertama, skema insitu, yakni pembangunan kembali di lokasi asal milik warga. Kedua, eksitu mandiri, yaitu relokasi ke lahan baru yang disediakan atau dicari sendiri oleh warga. Ketiga, eksitu komunal, yakni relokasi bersama ke kawasan baru yang lebih aman dalam satu hamparan lahan terpusat.Secara keseluruhan, pemerintah pusat telah menerima rencana pembangunan Huntap untuk tiga provinsi sebanyak 39.016 unit. Dari jumlah tersebut, yang akan dibangun meliputi 3.221 unit insitu, 7.091 unit eksitu mandiri, dan 6.996 unit eksitu komunal.Khusus untuk Sumatera Utara, rencana pembangunan Huntap yang telah diajukan mencapai 7.321 unit, dengan target pembangunan sebanyak 6.350 unit. Rinciannya, 1.478 unit insitu, 851 unit eksitu mandiri, dan 4.021 unit eksitu komunal."Kami imbau kabupaten/kota untuk segera mengajukan data tersebut. Kami akan mengerjakan bagi yang mengajukan saja," ucapnya.Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution yang mengikuti Rakor tersebut menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Huntap. Ia bahkan turun langsung ke daerah terdampak banjir dan longsor untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal.Berbagai langkah percepatan dilakukan, mulai dari verifikasi data korban, percepatan pembangunan fisik, penyediaan lahan strategis, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, gubernur juga aktif berkoordinasi dengan Forkopimda dan kepala daerah serta memberikan instruksi langsung di lapangan, termasuk dukungan penambahan anggaran penanggulangan pascabencana.Rakor tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Pusat Amalia Adininggar Widyasanti, kepala daerah dari tiga provinsi, serta sejumlah instansi terkait.

LensaDaily - Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi (Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pascabencana di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Jumat 27 Maret 2026.Pembangunan Huntap di Desa Hapesong Baru ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Tapsel, serta lembaga kemanusiaan Yayasan Buddha Tzu Chi.Tito Karnavian yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan pentingnya kecepatan pemerintah daerah dalam menyediakan data by name by address sebagai kunci percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat."Kita apresiasi Bupati yang sangat cepat memberikan data sehingga bantuan segera tersampaikan. Ini kerja yang tidak ringan. Saya meminta daerah lain juga mencontoh kecepatan ini agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan cepat diterima rakyat," tegas Tito yang turut didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya dan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan apresiasinya terhadap kualitas hunian yang dibangun. Ia menyoroti peran Yayasan Buddha Tzu Chi yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga melengkapinya dengan berbagai fasilitas."Ini kolaborasi luar biasa. Tanahnya dari PTP, listrik dari PLN, rumahnya dari Buddha Tzu Chi," kata Maruarar.Wagub Sumut Surya menyampaikan apresiasi kepada kementerian terkait dan para donatur. Menurutnya, Huntap tersebut bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kepedulian negara terhadap masyarakat terdampak bencana."Pembangunan ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman. Kami berkomitmen mendukung penuh kebijakan pusat guna mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor perumahan dan kami mengapresiasi kecepatan progres pembangunan huntap ini," ujar Surya.Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menyampaikan terima kasih atas monitoring dari pemerintah pusat."Dukungan pusat memotivasi kami untuk bekerja cepat dalam verifikasi data penerima, sehingga masyarakat bisa segera menempati hunian yang nyaman," ungkapnya.Diketahui, terdapat 227 unit Huntap di kawasan tersebut, dengan rincian 120 unit telah selesai dan 107 unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Seluruh unit ditargetkan rampung pada 20 April 2026.Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, unsur Forkopimda Tapsel, serta perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi.

LensaDaily - Hunian tetap (Huntap) yang diperuntukkan bagi korban terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara mulai dibangun. Sebanyak 648 unit Huntap Groundbreaking, yang lokasinya berada di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Humbahas dan Kota Sibolga.Hal tersebut diungkap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution pada rapat pembahasan lanjutan pembangunan Huntap di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Minggu malam 28 Desember 2025. Rapat daring itu dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait, juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Kepala BNBP Suharyanto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, dan kepala daerah yang terkena dampak bencana.Gubernur Sumut, Bobby Nasution yang mengikuti rapat secara daring di Aula Tengku Rizal Nurdin (TRN), Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, melaporkan bahwa di Tapanuli Utara, lokasi Huntap berada di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting. Luas lahannya 5 hektare dengan jumlah 103 unit Huntap.Di Tapanuli Selatan, lokasinya berada di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru. Lahan yang disiapkan 61.942 meter persegi, dengan Huntap yang disiapkan sebanyak 227 unit.Sementara lokasi Huntap yang disiapkan di Tapanuli Tengah berada di Lahan Asrama Haji Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori. Luas lahannya 1,3 hektare dengan jumlah Huntap sebanyak 118 unit. Di Kota Sibolga berada di Jalan Sudirman, Keluarahan Aek Porombunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Luas lahannya 5,1 hektare dengan jumlah Huntap 200 unit."Selain 648 unit Huntap tersebut, rencana Huntap selanjutnya sebanyak 343 unit. Lokasinya berada di Tapanuli Tengah, Kelurahan Tukka, Desa Lumut. Jumlahnya sebanyak 86 unit," ucap Bobby.Kemudian rencana Huntap berada di Tapanuli Selatan, Desa Tandihat, sebanyak 186 unit. Selanjutnya berada di Kabupaten Humbanghasundutan yang lokasinya berada di Desa Panggunggurgan 35 unit dan Desa Sampe Tua/Onan Ganjang sebanyak 36 unit Huntap.Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan kepada kepala daerah untuk diminta proaktif mengusulkan validasi data Huntap. Dalam hal ini, PKP membutuhkan usulan lokasi riil, agar pembangunannya bisa direalisasikan segera.Selain itu, daerah juga diminta untuk segera melaporkan jumlah data hunian masyarakat yang berada pada kategori rusak ringan, sedang, berat, hanyut atau hilang, karena dampak bencana banjir dan tanah longsor. Karena selain hunian yang akan dibangun oleh pemerintah melalui APBN, Yayasan Buddha Tsuzi, Danantara juga akan membangun 15.000 unit hunian untuk tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana."Jangan terlalu jauh dari ekosistem, seperti sekolah, rumah sakit, ladang sebagai tempat pencaharian masyarakat. Saya minta tolong daerah kaji hunian yang benar-benar siap," pungkas Maruarar.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan korban terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara yang mengalami kerusakan rumah akan diganti pemerintah. Korban terdampak akan menerima uang tunai untuk perbaikan rumah dengan nominal berbeda tergantung kerusakan yang dialami bahkan hingga rumah hancur atau hilang.Hal ini dikatakan Bobby Nasution saat bertemu korban banjir dan longsor di Hutanabolon, Tapanuli Tengah, Jumat 26 Desember 2025. Di Tapanuli Tengah, daerah paling terdampak yaitu Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah.Hutanabolon sempat terisolir karena akses ke kelurahan ini tertimbun lumpur cukup tinggi. Hampir dua minggu, kelurahan ini sulit diakses karena banyaknya material di jalan termasuk kayu dan batu-batu besar.Saat aksesnya terbuka, Gubernur Sumut langsung meninjau daerah ini dan memastikan Hutanabolon akan segera di rehabilitasi. Bukan hanya rumah, tetapi juga infrastruktur dan juga fasilitas-fasilitas publik.“Rumah-rumah inang rusak ringan, sedang, berat, hilang akan diganti Bapak Presiden, jumlahnya nanti kita coba lebih banyak lagi. Rusak ringan diberi Rp15 juta per rumah, sedang Rp30 juta, rusak berat Rp60 juta, hilang rumah dan tanah disiapkan rumah layak huni, termasuk infrastruktur dan juga fasilitas umum akan kita perbaiki,” kata Bobby Nasution.Saat ini pembangunan hunian tetap Tapanuli Tengah sedang berlangsung di Pinangsori sebanyak 118 unit. Bobby Nasution berharap lokasi yang ditentukan untuk pembangunan hunian tetap korban di Hutanabolon aman dari ancaman bencana.“Lokasinya diserahkan ke Pak Bupati, tetapi yang pasti jauh dari bencana, aman dari longsor, aman dan banjir dan layak dihuni,” kata Bobby Nasution didampingi Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.Pada kesempatan ini Bobby Nasution juga memberikan bantuan logistik, hadiah Natal untuk anak-anak di Hutanabolon dan juga bantuan untuk Posko di Masjid Al-Huda. Bobby berharap bisa mengobati sedikit kesedihan para korban banjir dan longsor.“Ini ketiga kalinya saya ke sini dan perbedaannya sangat jauh (akses jalan, pemukiman dan fasilitas umum yang mulai membaik) sangat luar biasa, TNI, Polri, masyarakat semua, bekerja sama untuk pemulihan bencana, saya harap apa yang sudah dilakukan pemerintah, Pak Bupati bisa menjadi sedikit pengobat hati,” kata Bobby Nasution.Salah satu warga Huntanabolon, Irma Tanjung mengaku sudah satu bulan tinggal di pengungsian karena rumahnya sudah hilang. Dia berharap relokasi untuk huntap korban bencana tidak terlalu jauh dari rumahnya yang hilang.“Rumah saya sudah hilang, sudah tersapu longsor dan juga sudah ketanam lumpur, kalau ditanyapun ga bisa lagi saya pastikan persis di mana lokasinya, lagian di area dekat rumah kami banyak batu besar-besar, gimana lagipun bersihkannya, tapi kalaupun direlokasi jangan jauh-jauh kali dari sini,” kata Irma.

LensaDaily - Sebanyak 30.875 rumah rusak terdampak bencana banjir, banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara (Sumut) yang terjadi pada November 2025 lalu. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah melakukan verifikasi data yang akan selesai sebelum tahun depan 2026.Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, Pemprov Sumut terus mempercepat realisasi untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir dan longsor di Sumut. Sehingga masyarakat terdampak bencana bisa segera mendapat hunian tetap.Ada beberapa langkah percepatan yang dilakukan, yaitu pendataan hingga verifikasi data rumah rusak ringan, sedang, berat dan hilang. Hal tersebut disampaikannya pada saat rapat pembahasan pembangunan hunian tetap pascabencana Sumatera, secara daring di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Kamis (25/12/2025). Ia menargetkan akhir 2025, verifikasi data selesai dilakukan.“Secara keseluruhan, unit rumah masyarakat (yang rusak) ada 30.875 rumah, sekarang datanya by name by address, sekarang masuk tahap verifikasi, akhir 2025 kami harapkan verifikasi selesai,” kata Bobby.Selain pendataan, Gubernur Bobby Nasution juga telah mempercepat penyediaan lahan bagi pembangunan hunian tetap. Pembangunan tersebut dilakukan secara berkolaborasi oleh Menteri PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi. Sementara itu pemerintah daerah mulai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, pemerintah kabupaten/kota menyiapkan lahannya.Diketahui, beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama dengan Menteri Dalam Negeri telah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan 200 hunian tetap di Sibolga, 118 di Tapanuli Tengah, 103 di Tapanuli Utara dan 227 di Tapanuli Selatan.Meski begitu, dari 1.000-an kuota hunian tetap yang akan dibangun, Sumut masih memiliki sisa kuota. Agar segera dibangun, Gubernur pun meminta pemerintah kabupaten/kota agar mengajukan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di wilayahnya dapat digunakan sebagai lahan pembangunan hunian tetap.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Gubernur Bobby Nasution. Ia pun meminta agar pembangunan dapat dikawal hingga selesai.“Saya senang sekali karena Gubernur bisa mengkoordinasikan dengan baik, tolong dikawal ya Pak Gubernur, itu contoh di Tapanuli Utara saya sudah kunci (selesai 21 Maret 2026), jadi saya kunci, semua kolaborasi, tanahnya Pemda, provinsi turun tangan langsung bagus, bupati juga bagus mengawasi,” kata Maruarar.Turut mengikuti rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf. serta turut mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap.