LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berharap Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) masuk dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata. Dukungan tersebut disampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PRSU ke-50 di Medan, Kamis 9 Juli 2026.Bobby mengatakan, PRSU tahun ini merupakan penyelenggaraan pertama pada masa kepemimpinannya sekaligus menjadi momentum kebangkitan setelah pandemi Covid-19. Menurutnya, PRSU menjadi wadah yang menyatukan potensi sumber daya manusia (SDM), budaya, dan ekonomi kreatif Sumatera Utara."Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian, sedangkan di Sumatera Utara sedikitnya ada lima etnis yang ditampilkan melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini menjadi potensi besar untuk memperkuat kebudayaan, sumber daya manusia, dan perekonomian," ujar Bobby.Ia berharap PRSU dapat menjadi bagian dari kalender event nasional sehingga mampu meningkatkan promosi budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Bobby juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut agar mengesampingkan ego sektoral dalam mendukung penyelenggaraan PRSU. Menurutnya, masih ada daerah yang telah memiliki paviliun, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkenalkan potensi masing-masing."Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat," katanya.Menurut Bobby, keberhasilan PRSU bukan hanya menjadi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumut atau gubernur, melainkan keberhasilan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Jika masuk dalam agenda nasional, PRSU diyakini mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui sektor budaya dan pariwisata.Usai pertemuan, Bobby bersama rombongan Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah paviliun kabupaten/kota, di antaranya Paviliun Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Deliserdang.Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai, memasuki usia emas ke-50 tahun, PRSU perlu terus ditransformasikan menjadi ajang yang lebih profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat."Saya melihat ada semangat besar untuk menjadikan PRSU tidak sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai ruang yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. PRSU harus menjadi etalase budaya, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus media promosi pariwisata dan potensi daerah," ujarnya.Menurut Evita, PRSU telah berkembang menjadi etalase budaya, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara serta partisipasi dari Pulau Pinang, Malaysia.Ia mendorong agar PRSU memiliki grand design pengembangan lima hingga 10 tahun ke depan sehingga berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan (trade fair), seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik wisatawan, pembeli, hingga investor dari dalam maupun luar negeri.Evita juga mengusulkan kehadiran paviliun khusus pariwisata serta membuka peluang partisipasi UMKM dari luar daerah. Menurutnya, Komisi VII DPR RI siap memperkuat sinergi dengan kementerian terkait agar PRSU dapat masuk dalam kalender event nasional dan memperoleh dukungan pemerintah pusat."Ke depan PRSU harus berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik pembeli maupun investor dari luar negeri. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak karena tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri," katanya.Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Very Indrawan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI yang dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap PRSU sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus penggerak perekonomian daerah.Menurutnya, penyelenggaraan PRSU ke-50 tahun ini diikuti 33 paviliun kabupaten/kota serta satu paviliun negara sahabat. Seluruh kegiatan diselenggarakan tanpa menggunakan APBD, melainkan melalui skema kemitraan."Sebanyak 75% konten acara diisi oleh putra-putri daerah sebagai bentuk komitmen menjadikan PRSU sebagai panggung utama bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif lokal," ujarnya.Very mengatakan, pihaknya terus melakukan transformasi penyelenggaraan PRSU dengan memperhatikan berbagai masukan masyarakat, mulai dari harga tiket masuk, kualitas pelayanan, pengelolaan parkir, hingga aspek kenyamanan pengunjung. Hingga hari keenam penyelenggaraan, jumlah pengunjung tercatat mencapai 25.447 orang dengan nilai transaksi ekonomi lebih dari Rp511 juta. Capaian tersebut menunjukkan perputaran ekonomi yang positif dan diyakini akan terus meningkat hingga penutupan PRSU.Ia berharap Komisi VII DPR RI terus memberikan dukungan terhadap pengembangan PRSU agar semakin profesional melalui berbagai inovasi dan penguatan ekosistem pameran, budaya, serta ekonomi kreatif di Sumatera Utara.Turut mendampingi kunjungan tersebut anggota Komisi VII DPR RI, antara lain Bane Raja Manalu, Jamal Mirdad, Eva Monalisa, Arjuna Sakti, Mohammad Toha, dan Hendry Munief.***

LensaDaily - Stok pangan di Sumatera Utara (Sumut) dalam kondisi surplus menjelang bulan suci Ramadan, Februari mendatang. Bahan pangan pokok seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng di Sumut berada dalam kondisi surplus.Hal ini dikatakan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Medan, Jumat 30 Januari 2026. Diketahui, sejumlah bahan pangan pokok seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng di Sumut berada dalam kondisi surplus.Kondisi pangan di Sumut surplus ini beberapa waktu lalu cabai merah sempat menjadi salah satu penyebab inflasi di Sumut. “Ini kalau dilihat surplus semua, dari jumlah kebutuhan dan produksi, surplus,” kata Bobby.Bobby mengungkapkan, pada Oktober 2025 cabai merah sempat menjadi pemicu inflasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kemudian melakukan intervensi dengan mendatangkan cabai dari Jawa Timur. Setelah memasuki masa panen, cabai merah tidak lagi menjadi penyebab inflasi.Pemprov Sumut juga memiliki berbagai upaya pengendalian inflasi yang dirangkum dalam 11 aksi cepat. Langkah tersebut antara lain pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP murah dengan cabai merah, percepatan program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tata niaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, penguatan kerja sama antardaerah, penugasan BUMD untuk mengelola cabai dan bawang merah, antisipasi pangan program MBG, serta penetapan toko pantau inflasi.Selain itu, Bobby memaparkan kepada Komisi XI DPR RI bahwa pada tahun 2026 Pemprov Sumut akan membangun tiga cold storage di daerah penghasil dan daerah konsumsi. Pemprov Sumut juga akan membangun solar dryer dome di beberapa wilayah Sumut.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menilai inflasi di Sumut cukup tinggi. Namun, menurutnya kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kebijakan atau kelangkaan permanen, melainkan faktor bencana dan cuaca.Dari kunjungan tersebut, Hanif juga menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut telah bekerja dengan baik. Sinergi antara Pemprov Sumut dan Bank Indonesia dinilai berjalan positif.“TPID Sumut kinerjanya cukup baik, sinergi Bank Indonesia dengan Pemprov berjalan, operasi pasar berjalan, monitoring harga berjalan dengan baik, ke depan kita dorong hal bersifat positif ini dipertahankan,” kata Hanif.

LensaDaily - Inspeksi mendadak yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno dengan melakukan penggeledahan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIB Kabanjahe diapresiasi Anggota DPR RI Komisi XIII, Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.Sidak dilakukan sebagai upaya penguatan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan ini melibatkan Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal, Kepala Rutan Kelas IIB Kabanjahe beserta jajaran, serta tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara pada 30 Desember 2025.Dalam kegiatan tersebut dilakukan penggeledahan badan dan barang warga binaan pada Blok B dan Blok C. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang terlarang, antara lain dua unit telepon genggam, satu unit headset nirkabel, dua buah senjata tajam rakitan, tujuh sendok besi, empat gunting kuku, serta satu set kartu remi. Seluruh barang temuan tersebut telah dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.Maruli Siahaan menilai langkah cepat dan terukur tersebut menunjukkan keseriusan jajaran Kanwil Pemasyarakatan Sumatera Utara dalam menegakkan aturan dan mencegah potensi gangguan keamanan di dalam rutan. Ia juga menegaskan bahwa warga binaan yang disebut dalam pemberitaan sebagian telah dipindahkan sebelum informasi tersebut beredar, sementara sebagian lainnya dipindahkan ke lapas lain untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.Selain itu, Maruli menyampaikan bahwa pembinaan di Rutan Kabanjahe tetap berjalan, termasuk persiapan kegiatan panen raya sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan. Ia juga mengapresiasi adanya upaya penegakan disiplin terhadap sejumlah pegawai sebagai bagian dari pembenahan internal.“Penegakan hukum dan tata tertib di lingkungan pemasyarakatan harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan berkeadilan. Apa yang dilakukan Kanwil Pemasyarakatan Sumatera Utara merupakan langkah yang tepat dan patut didukung,” ujar Maruli Siahaan.

LensaDaily - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya memaparkan kondisi terkini sejumlah daerah yang terdampak bencana alam banjir, longsor, dan banjir bandang dalam rapat bersama Anggota Komisi VIII DPR RI. Paparan tersebut disampaikan pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII dalam rangka pengawasan penanggulangan bencana di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Sabtu 6 Desember 2025.Dalam pemaparannya, Wagub Surya menjelaskan bahwa berdasarkan infografis kejadian bencana di Sumut, tercatat 407.256 Kepala Keluarga (KK) terdampak dengan total 1,5 juta jiwa. Sebanyak 37.158 orang kini mengungsi, 318 jiwa meninggal dunia, 647 orang mengalami luka-luka, dan 123 warga masih dinyatakan hilang.Daerah yang paling parah terdampak antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan, Langkat, Kota Sibolga, serta beberapa wilayah lain seperti Kabupaten Deliserdang dan Kota Medan. Sejumlah ruas jalan nasional juga terputus akibat longsor, termasuk jalur Tarutung–Sibolga dan kawasan perbatasan Tapsel–Tapteng (Batangtoru–Pandan).Wagub Surya menjelaskan, bencana terjadi ketika para kepala daerah sedang mengikuti Upacara Hari Guru. Gubernur Sumut Bobby Nasution segera memerintahkan penyaluran bantuan logistik. Namun akses menuju Sibolga tertutup akibat longsor, sehingga Pemprov Sumut berkoordinasi dengan pihak terkait dan menggunakan jalur udara untuk mengirimkan bantuan.Situasi serius juga terjadi di Kabupaten Langkat, di mana 1.834 rumah terendam banjir. Kota Medan pun terdampak, termasuk area Kantor Gubernur. Sebagai langkah tanggap darurat, Pemprov Sumut mendirikan Posko Bencana di Jalan AH Nasution sebagai pusat penerimaan bantuan, serta di Lanud Soewondo sebagai lokasi penyimpanan sementara sebelum didistribusikan ke daerah bencana.“Tidak ada waktu untuk bersantai, begitu juga Bapak Gubernur Bobby Nasution yang hingga saat ini lebih sering berada langsung di lokasi bencana. Semua wilayah dimonitor, dan daerah yang belum menerima bantuan segera diperintahkan untuk diprioritaskan,” ujar Wagub didampingi Asisten Pemerintahan Basarin Tanjung.Pemprov Sumut bersama unsur Forkopimda telah mendistribusikan berbagai bantuan, mulai dari kebutuhan pangan (beras, air mineral, telur, minyak goreng, mie instan), kebutuhan bayi dan ibu hamil/menyusui, hingga kebutuhan sandang seperti pakaian, selimut, popok, sabun, dan perlengkapan ibadah.Selain itu, kebutuhan papan seperti kasur, tikar, matras, ember, peralatan masak, dan perlengkapan dapur juga telah dikirimkan. Bantuan obat-obatan, tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan surveilans turut dikerahkan ke lokasi-lokasi yang terdampak.Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa Sumut. Ia menekankan pentingnya penanganan pasca bencana, terutama pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.“Saya mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi. Jika ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi daerah, segera laporkan ke pemerintah pusat agar bantuan tambahan dapat diberikan. Semoga seluruh ikhtiar kita mendapat keberkahan,” ujar Ansory.Usai pertemuan, Ansory secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kebencanaan dari Kementerian Sosial berupa logistik, dukungan dapur umum, dan kebutuhan lainnya dengan total nilai Rp12.065.804.402.Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, para anggota Komisi VIII, perwakilan BNPB, Kemensos, serta sejumlah OPD terkait.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar pemerintah pusat diminta memberi perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, khususnya Kepulauan Nias.Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu 12 November 2025.“Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali, kalau di (Kepulauan) Nias sangat bermohon untuk tidak ada penyesuaian (TKD),” kata Bobby.Selain itu, Bobby juga menyampaikan masukan agar besaran dan waktu penyaluran anggaran ke daerah dapat disampaikan lebih awal. Hal ini penting agar pemerintah daerah bisa segera menjalankan program sejak awal tahun anggaran.“Aspirasi dari Pemprov dan teman-teman kabupaten/kota, pertama tentang timing besaran anggaran yang disampaikan ke daerah, timing transfernya kita utamakan jangan mepet, agar bisa dikerjakan awal tahun, bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Gubernur Sumut itu.Terkait, penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada rapat tersebut, salah seorang anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan, agar dibentuk Satgas Kolaborasi Sumut Berkah. Satgas ini bertugas untuk mengkaji apakah pembagian DBH di daerah sudah adil atau tidak.Bobby pun menyambut baik usulan tersebut. Pemprov Sumut siap bersama dengan DPR RI untuk bekerja bersama untuk tujuan tersebut.“Ada satu Satgas tentu kami mendukung, dan kami sangat bersemangat, bersama sama bekerja, kami siap membuat Satgas ini," kata Bobby.Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan, pihaknya menjadikan daerah 3T sebagai perhatian khusus. Nantinya dalam penyusunan anggaran bersama Kemenkeu, pihaknya akan menjadikan daerah 3T sebagai prioritas pembangunan.“Memang itu menjadi concern kami, dan kami mendengar masukan Pak Gubernur tentunya ke depan dalam penyusunan anggaran nanti dengan Kemenkeu bersama sama kita akan coba daerah 3T, harus ada perhatian khusus, baik dalam hal misal pembangunan akan kita perhatikan," kata Wihadi.Diketahui, kunjungan Banggar DPR RI ke Sumut dalam rangka mendengarkan masukan terkait TKD, potensi serta realisasi penerimaan negara di Sumut.Turut hadir pada kesempatan tersebut anggota Banggar DPR RI, dan beberapa Bupati serta walikota Sumut.