LensaDaily - Sebanyak 5.500 kursi disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam program Mudik Gratis untuk menyambut Idulfitri 1447 H/2026. Mudik gratis itu untuk berbagai moda transportasi, mulai dari angkutan jalan, kereta api, transportasi laut, hingga penyeberangan.“Program ini menjadi solusi untuk perjalanan pulang kampung yang aman, nyaman dan tanpa biaya bagi warga Sumatera Utara,” ujar Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut, Rochani Litiloly, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jumat 6 Maret 2026.Pendaftaran program Mudik Gratis Idulfitri 1447 H/2026 bersama Pemprov Sumut dibuka secara daring melalui laman https://mudikgratis.pemprovsu.id sejak 2 hingga 10 Maret 2026. Pendaftaran akan ditutup lebih awal apabila kuota telah terpenuhi.Adapun jadwal keberangkatan mudik gratis untuk angkutan jalan dilaksanakan pada 17, 18, dan 19 Maret 2026, sedangkan arus balik pada 26, 27, dan 28 Maret 2026. Untuk kereta api, keberangkatan dijadwalkan pada 16, 18, 27, dan 28 Maret 2026. Sementara angkutan laut akan berangkat pada 16 dan 23 Maret 2026.Rochani menjelaskan, untuk transportasi darat disediakan sebanyak 3.120 kursi dengan sejumlah rute, antara lain Medan–Sibuhuan–Sosa, Medan–Gunung Tua–Padangsidimpuan, Medan–Sibolga–Barus, Medan–Sidikalang–Salak, serta Medan–Padangsidimpuan.“Hingga hari ini kami sudah melakukan verifikasi data pemudik yang mendaftar sebanyak 4.500 dan saat ini masih berproses untuk pengambilan tiket. Sesuai SOP kami pemudik harus mendaftar secara online dan pengambilan tiket secara offline, di sini kami melihat keseriusan calon pemudik,” katanya.Setelah proses verifikasi, calon pemudik diberikan waktu selama dua hari untuk mengambil tiket. Apabila tiket tidak diambil dalam batas waktu tersebut, Dishub Sumut akan menghubungi yang bersangkutan. Jika calon pemudik membatalkan keberangkatan, maka Tim IT Dishub akan mencoret data pendaftar dan memberikan keterangan pembatalan.“Kami tetap membuka antrean pendaftaran, jika ada calon pemudik yang membatalkan tetap kami berikan kuotanya kepada yang lain,” ujarnya.Untuk moda kereta api, disediakan 800 kursi rute Medan–Rantau Prapat dan 500 kursi rute Medan–Tanjungbalai. Sementara angkutan laut menyediakan masing-masing 400 kursi untuk rute Belawan–Batam dan Batam–Belawan.Moda transportasi penyeberangan juga disiapkan bagi masyarakat yang akan mudik ke Kepulauan Nias melalui rute Sibolga–Gunungsitoli dan Gunungsitoli–Sibolga. Pemudik diharapkan dapat tiba di Sibolga pada malam hari agar dapat langsung terkoneksi dengan keberangkatan kapal pada pukul 22.00 WIB.Selain itu, Dishub Sumut juga telah menggelar rapat koordinasi terkait angkutan Lebaran dan pelaksanaan mudik gratis. Sejumlah persiapan dilakukan, seperti pemeriksaan kelaikan kendaraan (ram check) di pool dan terminal, tes urine bagi sopir, serta koordinasi bersama Jasa Raharja, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumut, dan Dinas Kesehatan.Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dishub Sumut, Riris Sijabat, menambahkan bahwa untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, Pemprov Sumut bersama Dirlantas Polda Sumut, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, BPTD, dan Jasa Raharja juga telah melakukan survei kondisi prasarana jalan di jalur mudik.Survei tersebut dibagi dalam tiga rute utama jalur mudik di Sumatera Utara. Hasilnya, ditemukan sejumlah titik rawan kemacetan, kecelakaan, dan longsor di berbagai jalur yang dilalui pemudik.“Untuk perjalanan mudik gratis yang tidak bisa dilalui via Batu Lobang karena masih dalam proses perbaikan dan dijanjikan BBPJN akan selesai bulan Desember tahun ini. Jadi untuk bus mudik gratis akan dilalui dari Simpang Rampa – Poriaha sampai ke Sibolga,” jelas Riris.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siap mendukung dan menjalankan amanah Presiden RI Prabowo Subianto, untuk mencapai target Zero Over Dimension Over Load (ODOL) tahun 2027. Kelebihan muatan kendaraan truk berkapasitas besar menjadi salah satu penyebab jalan kerap kali rusak, karena tidak mampu menampung beban angkutan yang melebihi kapasitas kendaraan.Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dinas Perhubungan Sumut, Rochani Litiloly dan pejabat lainnya, saat menggelar Konfrensi pers dengan tema ‘Stop Kendaraan Over Dimension Over Load’ yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat 3 Oktober 2025.Dalam kesempatan itu, Rochani menyampaikan paparan terkait latar belakang kendaraan bermotor/truk yang kelebihan dimensi dan kelebihan muatan. Bahwa indikasinya adalah, penentuan tarif angkutan barang disepakati antara pemilik barang dengan pengusaha pengangkutan. Namun di sisi lain ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pengangkut barang seperti operasional lapangan yang bervariasi, dimana biaya bongkar, parkir tidak resmi hingga pungutan liar menjadi perhitungan untuk biaya tambahan.Sehingga untuk menekan biaya operasional, pemilik barang maupun pengusaha pengangkutan bersepakat memuat bawaan dengan melanggar ketentuan batas maksimal atau kapasitas daya angkut kendaraan. Termasuk juga dimensi atau ukuran bak yang memanjang ke belakang, untuk menghindari barang bertumpuk ke atas.“Jadi ada modifikasi kendaraan oleh bengkel kendaraan tidak resmi yang tidak sesuai ketentuan. Termasuk juga sulitnya meminta komitmen dalam mengurangi ODOL karena ada perusahaan logistik atau pemilik barang yang besar biasanya menggunakan sistem kontrak ke pihak ketiga dalam distribusinya,” jelas Rochani.Karena itu, lanjutnya, Dishub Sumut akan melaksanakan beberapa upaya dan rencana penanganan ODOL sebagaimana amanah dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pada tahun ini pemerintah menyusun rencana aksi, hingga langkah lanjut yang dikoordinir Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfrawil).Melibatkan Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kemen-PU, Kemendagri, Kepolisian serta pemangku kepentingan lainnya, menuju Zero ODOL 2027.Sementara untuk dukungan tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi untuk bisa mengefektifkan rencana aksi penanganan ODOL di seluruh kabupaten/kota. Di antaranya melalui isu keselamatan transportasi seperti sertifikasi karoseri dan bengkel umum, isu penanganan kendaraan ODOL seperti menyusun jaringan lintas angkutan barang, penataan kelas, pengawasan muatan barang di jalan provinsi dan kabupaten/kota serta penertiban perusahaan angkutan barang.“Setiap ruas jalan, baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota punya kapasitas masing-masing. Karena itu kita juga akan terus menyosialisasikan kepada pengusaha agar memperhatikan kondisi muatan untuk tidak berlebihan. Karena itu menjadi penyebab jalan cepat rusak. Selain itu, kita juga akan melakukan pengembangan sistem pengawasan,” sebutnya.