LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melakukan gebrakan dengan meluncurkan Business Registration System (BRS) SDGs, sistem pendaftaran bisnis berbasis digital yang diklaim pertama di Indonesia dalam mengintegrasikan peran dunia usaha ke dalam target pembangunan berkelanjutan.Peluncuran ini bersamaan dengan resmi dimulainya penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2026–2030. Langkah strategis ini ditandai dengan pembukaan konsultasi publik yang digelar di Hotel Adimulia Medan, Senin 6 April 2026.Sistem tersebut secara resmi diluncurkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap. Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan bahwa RAD SDGs 2026–2030 bukan sekadar dokumen administratif. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan dukungan tenaga ahli yang kompeten."Dokumen ini disusun secara komprehensif berbasis data valid dan pendekatan evidence-based policy. Kami ingin memastikan pembangunan di Sumut bersifat inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi dengan prinsip No One Left Behind," ujar Sulaiman.Ia juga mendorong penerapan inisiatif Build Forward Better, yakni pendekatan untuk membangun Sumut menjadi lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan, terutama dalam mitigasi risiko bencana serta penguatan ketahanan infrastruktur.Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah, memaparkan sejumlah target indikator makro dalam RAD SDGs 2026–2030. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,6 persen, pendapatan per kapita Rp115,3 juta, tingkat kemiskinan ditekan ke kisaran 2,82–3,82 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen.Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan terus meningkat. "SDGs bukan lagi agenda tambahan, melainkan kerangka utama perencanaan daerah yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD," tegas Dikky.Ia menjelaskan, peluncuran BRS merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumut, SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sistem ini bertujuan mentransformasi kemitraan sektor swasta agar lebih terstruktur dan terukur.Hingga saat ini, sebanyak 199 pelaku usaha telah terdaftar dalam sistem BRS, dengan target mencapai 500 UMKM pada tahun 2026. Jepang dipilih sebagai rujukan karena keberhasilannya mengintegrasikan praktik pembangunan berkelanjutan dalam sistem registrasi bisnis.Konsultan IDJC untuk Project JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, turut mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menyebut sistem pendaftaran bisnis SDGs di Sumut berpotensi menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia. "Selamat kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar," ungkapnya.Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kadin Sumut, para kepala perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

LensaDaily -  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumatera tara terus mendorong peningkatan potensi industri melalui penguatan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi lokal.Hal ini dilakukan mendorong pengembangan sektor industri di Sumatera Utara (Sumut) dinilai memiliki potensi besar, didukung kekayaan sumber daya alam, letak geografis strategis, serta ketersediaan tenaga kerja.“Untuk meningkatkan potensi industri di Sumut, kita perlu memfokuskan pada penguatan industri kecil dan menengah (IKM), selain itu juga pengembangan kawasan industri dan hilirisasi komoditas unggulan,” ujar Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Selasa 31 Maret 2026.Dedi menjelaskan, industri lokal masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain tingginya biaya produksi dan rendahnya daya saing. Berdasarkan data Dinas Perindag ESDM Sumut, hingga tahun 2025 terdapat 194.089 IKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 399.194 orang.IKM berbasis potensi lokal dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap IKM perlu terus ditingkatkan.“Untuk itu IKM perlu didukung dalam peningkatan proteksi, akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan dalam hal manajemen dan pemasaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu IKM memperluas pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Dedi.Pada tahun 2026, Dinas Perindag ESDM Sumut akan meningkatkan kapasitas dan daya saing IKM melalui pelatihan serta bantuan peralatan kepada 80 IKM kopi. Selain itu, akan ditumbuhkan 60 wirausaha baru di sektor kopi dan 35 di sektor kuliner melalui program serupa.“Kami juga berkolaborasi dengan Dekranasda untuk melakukan pelatihan diversifikasi produk serta mengikuti ajang promosi dalam event pameran untuk membawa produk lokal kita ke kancah nasional dan internasional,” ujarnya.Terkait pengembangan kawasan industri, Dedi menyebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Kawasan Industri Medan telah menjadi pusat pertumbuhan industri yang signifikan. Kawasan ini tidak hanya menarik investasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.Ke depan, pengembangan kawasan industri baru berbasis potensi daerah akan terus didorong guna meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi.Sementara itu, hilirisasi komoditas dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Sumut dikenal sebagai penghasil utama kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao, yang selama ini sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi.“Melalui hilirisasi, komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi, seperti produk oleokimia dari kelapa sawit, barang jadi berbahan karet, atau produk makanan dan minuman berbasis kopi dan kakao, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih besar dan berdampak luas bagi perekonomian daerah,” kata Dedi.

LensaDaily - Tingkatkan kemampuan personel dalam menghasilkan konten visual yang profesional untuk mendukung publikasi kegiatan kepolisian kepada masyarakat, Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Sumatera Utara menggelar pelatihan videografi dan fotografi bagi personel humas Polda Sumut dan Polres jajaran, Selasa 10 Maret 2026.Pelatihan tersebut dibuka oleh Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Nanang Masbudi, dan dilanjutkan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan. Peserta kegiatan terdiri dari personel Bid Humas Polda Sumut, personel humas Polres jajaran, serta personel PPID dari satuan kerja di lingkungan Polda Sumut.Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan berbagai materi teknis mulai dari komposisi foto, pengaturan kamera, pencahayaan, hingga teknik pengambilan angle yang tepat. Selain itu, peserta juga dilatih mengenai teknik pengambilan video yang menarik serta konsep storytelling visual agar setiap dokumentasi kegiatan kepolisian dapat disajikan secara informatif dan mudah dipahami publik.Melalui pelatihan ini, diharapkan personel humas mampu menghasilkan foto dan video yang lebih profesional untuk kebutuhan publikasi di media sosial, website resmi, maupun media massa. Kemampuan dokumentasi yang baik dinilai penting untuk memastikan setiap kegiatan Polri dapat tersampaikan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan memiliki nilai jurnalistik.Irwasda Polda Sumut, Nanang Masbudi, dalam arahannya menekankan pentingnya peran humas dalam membangun citra positif Polri di era digital. Menurutnya, kualitas dokumentasi visual memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik terhadap kinerja kepolisian.“Melalui pelatihan ini, saya berharap seluruh personel humas dapat meningkatkan kemampuan teknis sekaligus kreativitas dalam menghasilkan konten yang berkualitas. Dokumentasi yang baik bukan hanya sekadar merekam kegiatan, tetapi juga mampu menyampaikan pesan positif kepada masyarakat,” ujarnya.Ia juga mengingatkan para peserta agar terus mengasah kemampuan diri dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat.“Terus tingkatkan kemampuan dan kreativitas. Tekankan pada diri anda, bukan belajar apa, tetapi tetap saya bisa apa,” tegas Nanang.Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Ferry Walintukan menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang dokumentasi visual merupakan bagian penting dari strategi komunikasi publik Polri.Menurutnya, konten foto dan video yang berkualitas akan membantu memperkuat transparansi informasi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.“Kami ingin seluruh personel humas memiliki standar dokumentasi yang baik dan profesional. Dengan begitu, setiap kegiatan Polri dapat dipublikasikan secara menarik, informatif, dan mampu membangun citra positif Polri di tengah masyarakat,” kata Ferry.Melalui pelatihan ini, juga diharapkan terbangun keseragaman standar dokumentasi kegiatan di lingkungan Polda Sumut dan Polres jajaran, sehingga kualitas publikasi menjadi lebih baik dan profesional.Selain itu, kegiatan ini juga mendorong komitmen personel humas untuk lebih aktif dan kreatif dalam memproduksi konten visual yang positif terkait kinerja Polri.Sebagai tindak lanjut, pelatihan akan dilanjutkan pada Rabu (11/3/2026) dengan materi pelatihan penulisan narasi berita, guna semakin memperkuat kemampuan personel humas dalam menyajikan informasi yang akurat, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Bank Sumut tumbuh lebih progresif dengan dinamika kondisi global saat dimana sektor keuangan menjadi salah satu pondasi utama sebuah negara. Sektor keuangan disebut sebagai salah satu strategi negara dalam menghadapi tantangan global saat ini.Pesan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Direktur Utama Heru Mardiansyah dan jajaran direksi Bank Sumut. Kata Bobby, ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. “Artinya sektor keuangan jadi tolok ukur pondasi negara, kalau kita kecilkan skalanya, pondasi provinsi, Saya minta peran Bank Sumut dibuat lebih progresif lagi,” kata Bobby Nasution kepada direksi Bank Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu 4 Februari 2026.Untuk mempercepat pertumbuhan Bank Sumut, Bobby Nasution juga meminta manajemen dilakukan secara ketat dan profesional. Ia menekankan pentingnya pengelolaan bank yang disiplin, terlebih Bank Sumut kini dipimpin oleh sosok yang telah lama berkarier di internal bank tersebut, yakni Heru Mardiansyah.“Program konsolidasi yang bapak susun, beri waktu enam bulan, jangan lama-lama, kalau tidak bisa dikonsolidasi gilas aja Pak. Apalagi bapak orang yang dilahirkan Bank Sumut, karena selama ini Dirutnya dari luar, bapak pasti lebih cinta dan paham betul dengan Bank Sumut,” kata Bobby Nasution.Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah menyampaikan, pihaknya telah menyusun program 100 hari kerja. Pada 30 hari pertama akan dilakukan konsolidasi dan diagnosis, dilanjutkan fase eksekusi dan quick wins pada hari ke-31 hingga ke-60, serta digitalisasi pada hari ke-61 hingga ke-100.Target program tersebut antara lain perbaikan profil risiko Bank Sumut, diversifikasi ke ekosistem bisnis, perbaikan bisnis, peningkatan digital maturity, serta penurunan non performing loan (NPL).“Budaya (kerja) Bank Sumut bisa bersatu, meng-create budaya kinerja, eksekusi dan berbasis hasil, kami tidak ingin Bank Sumut terkotak-kotak, kemudian transformasi budaya dan digital sehingga memberikan layanan maksimal seperti bank lainnya,” kata Heru Mardiansyah.Pertemuan ini turut dihadiri Komisaris Utama Bank Sumut Firsal Ferial Mutyara, Komisaris Independen Erlina, dan Direktur Kepatuhan Eksir. Hadir pula Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Bappelitbang Dikky Anugerah, serta OPD terkait lainnya.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyediakan layanan internet gratis di sekolah sebagai bentuk komitmen memastikan seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi digital. Program ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan digital antarsekolah maupun antarwilayah.Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya mengatakan, penyediaan internet gratis merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumut mendorong pemerataan akses pendidikan digital, khususnya bagi daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan jaringan internet.“Penyediaan internet gratis ini juga merupakan upaya untuk memperkecil kesenjangan digital antar sekolah dan antara daerah perkotaan dengan daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses internet yang memadai,” ujar Surya pada acara Roketin Generasi Tunas Digital di Dharmawangsa, Medan, Sabtu 13 Desember 2025.Menurut Surya, kehadiran internet gratis tidak hanya membantu siswa dalam memperoleh sumber belajar yang lebih luas, tetapi juga memberi ruang bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif.Namun demikian, ia menegaskan pembangunan ekosistem digital tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata. Dukungan dari dunia usaha, komunitas, sekolah, guru, orang tua, hingga peserta didik sangat dibutuhkan.“Kami menyadari bahwa pembangunan ekosistem digital tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Kita memerlukan dukungan semua pihak,” katanya.Surya menambahkan, masa depan digital Sumut tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kuatnya komitmen bersama dalam membimbing dan melindungi generasi muda.“Teknologi akan terus berkembang dan tantangan akan terus muncul. Namun selama kita berada dalam satu barisan, kita pastikan generasi muda Sumut tumbuh sebagai generasi yang kuat, cerdas, berkarakter, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya literasi dan keamanan digital bagi generasi muda, mengingat teknologi tidak hanya mengubah cara bekerja dan belajar, tetapi juga cara berpikir dan berinteraksi.“Kita ingin memastikan bahwa ketika mereka mengakses teknologi, mereka melakukannya dengan aman, menggunakan internet dengan bijak, serta berkreasi secara produktif dan bertanggung jawab,” kata Surya.Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah mempercepat konektivitas internet hingga mencapai 100 persen. Ia juga memperkenalkan visi arah digital Indonesia yang kini mengusung konsep terhubung, tumbuh, dan terjaga.“3T kita ganti menjadi terhubung, tumbuh, dan terjaga, artinya semuanya harus inklusif,” ujar Meutya.