LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan siap membantu kabupaten/kota yang memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD untuk pembangunan daerah. Langkah ini menjadi strategi penting agar pembangunan di Sumut tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.Penyesuaian TKD tahun depan untuk pemerintah daerah di Sumut mencapai sekitar Rp4,7 triliun, terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. Jika dibandingkan tahun 2025, DBH turun hingga 59%, sementara DAU turun sekitar 12%.Situasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Saat ini, skema pembiayaan paling banyak digunakan yaitu melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), yang merupakan dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan.“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen, jadi BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby Nasution dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin 24 November 2025.Menurut Bobby, infrastruktur menjadi permasalahan utama hampir di semua daerah. Selain itu, infrastruktur juga menjadi janji paling sering diucapkan para calon kepala daerah saat kampenye politik.“Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, ini janji yang paling sering diucapkan. Kami mencoba memfasilitasi agar SMI dan PII bisa meng-guidance, memberikan informasi kepada kita tentang skema kerja samanya,” kata Gubernur Sumut.Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa menjelaskan, bahwa terdapat enam provinsi di Pulau Sumatera yang menjadi debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. Total nilai proyek pembiayaan publik di Pulau Sumatera mencapai Rp2,76 triliun. Sementara itu, di Sumut terdapat enam kabupaten/kota yang menjadi debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.“Pembangunan jalan menjadi proyek yang paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumut, dan ini merupakan proyek yang sangat penting untuk pembangunan daerah,” ungkap Faaris.Sosialisasi ini dihadiri oleh bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Kepala BKAD, serta Kepala Bappelitbang se-Sumut.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar pemerintah pusat diminta memberi perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, khususnya Kepulauan Nias.Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu 12 November 2025.“Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali, kalau di (Kepulauan) Nias sangat bermohon untuk tidak ada penyesuaian (TKD),” kata Bobby.Selain itu, Bobby juga menyampaikan masukan agar besaran dan waktu penyaluran anggaran ke daerah dapat disampaikan lebih awal. Hal ini penting agar pemerintah daerah bisa segera menjalankan program sejak awal tahun anggaran.“Aspirasi dari Pemprov dan teman-teman kabupaten/kota, pertama tentang timing besaran anggaran yang disampaikan ke daerah, timing transfernya kita utamakan jangan mepet, agar bisa dikerjakan awal tahun, bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Gubernur Sumut itu.Terkait, penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada rapat tersebut, salah seorang anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan, agar dibentuk Satgas Kolaborasi Sumut Berkah. Satgas ini bertugas untuk mengkaji apakah pembagian DBH di daerah sudah adil atau tidak.Bobby pun menyambut baik usulan tersebut. Pemprov Sumut siap bersama dengan DPR RI untuk bekerja bersama untuk tujuan tersebut.“Ada satu Satgas tentu kami mendukung, dan kami sangat bersemangat, bersama sama bekerja, kami siap membuat Satgas ini," kata Bobby.Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan, pihaknya menjadikan daerah 3T sebagai perhatian khusus. Nantinya dalam penyusunan anggaran bersama Kemenkeu, pihaknya akan menjadikan daerah 3T sebagai prioritas pembangunan.“Memang itu menjadi concern kami, dan kami mendengar masukan Pak Gubernur tentunya ke depan dalam penyusunan anggaran nanti dengan Kemenkeu bersama sama kita akan coba daerah 3T, harus ada perhatian khusus, baik dalam hal misal pembangunan akan kita perhatikan," kata Wihadi.Diketahui, kunjungan Banggar DPR RI ke Sumut dalam rangka mendengarkan masukan terkait TKD, potensi serta realisasi penerimaan negara di Sumut.Turut hadir pada kesempatan tersebut anggota Banggar DPR RI, dan beberapa Bupati serta walikota Sumut.

LensaDaily - Sebanyak Rp601 miliar yang merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023–2025 tahap ketiga disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah menyalurkan DBH untuk periode yang sama sebesar Rp1,8 triliun, total DBH yang telah dan akan disalurkan tahun ini mencapai sekitar Rp3,5 triliun.“Saya harap penyaluran dana ini dapat dimanfaatkan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di daerah,” ujar Bobby Nasution saat menyerahkan DBH di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu 29 Oktober 2025.Bobby menyampaikan, Pemprov Sumut berkomitmen menyelesaikan seluruh penyaluran DBH 2023–2025 pada tahun ini. “Kita berkomitmen menyelesaikannya tahun ini, termasuk untuk tahun berjalan 2025. Saat ini kas daerah kita sekitar Rp1 triliun, dan akan kita gunakan untuk distribusi DBH,” ujarnya.Bobby juga mengingatkan para kepala daerah agar mengutamakan program-program prioritas tahun depan, mengingat adanya penyesuaian nilai Transfer ke Daerah (TKD). “Angkanya sekitar Rp9 triliun untuk seluruh Pemda di Sumut. Saya harap program utama Presiden, Pemprov Sumut, dan kabupaten/kota dapat kita selaraskan. Kegiatan tambahan lainnya bisa disesuaikan jika pendapatan daerah meningkat,” katanya.Kegiatan distribusi DBH ini dirangkaikan dengan agenda Penguatan Penerapan Manajemen ASN, yang dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Gubernur Sumut Surya, seluruh bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut dan kabupaten/kota.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyerahkan utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp674 miliar. Utang yang diserahkan  Gubernur Sumut, Bobby Nasution ini merupakan sebagian DBH dari tahun 2023-2024.Hal ini sekaligus bentuk komitmen Bobby Nasution untuk menyelesaikan utang DBH kepada Kabupaten/Kota. Penyaluran DBH ini diharapkan bisa memperlancar pembangunan dan program pemerintah di kabupaten/kota. Selain itu juga memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab/Pemko.“Dengan disalurkannya ini, jadi pemerintah daerah mungkin bisa menyelesaikan pembayaran ke pihak ketiga, yang sebelumnya tertunda, memperlancar program-program pemerintah, program pusat, Pemprov dan kabupaten/kota,” kata Bobby Nasution, saat penyerahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 8 Agustus 2025.Total utang Pemprov Sumut dalam bentuk DBH dari tahun 2023-2024 saat ini sekitar Rp2,2 triliun (Rp295 miliar tahun 2023 dan Rp1,8 triliun 2024). Pemprov Sumut berkomitmen akan menyelesaikan pembayaran utang ini tahun 2025.“Total semua utang Pemprov ke daerah itu sekitar Rp3,5 triliun (termasuk DBH 2025) dan kita berkomitmen akan menyelesaikan ini di tahun ini, sehingga kita bisa bekerja bisa lebih bersinergi lagi, makin kompak, bersama-sama membangun Sumatera Utara,” kata Bobby Nasution.Walau begitu, tidak seluruh kabupaten/kota akan menerima penyaluran DBH 100% untuk periode kali ini. Sebagian kabupaten/kota akan menerima dengan metode beberapa termin karena belum memenuhi beberapa indikator.Penyaluran tidak penuh 100% atas pertimbangan, seperti kepatuhan dalam sisi perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan RKPD), dukungan pada program nasional dan provinsi, pencapaian indikator makro, pelaporan hasil evaluasi dan inovasi pembangunan daerah. Selain itu juga, penilaian terhadap sisi keuangan seperti penetapan Perda APBD, mandatory spending, kesesuaian program dan dukungan terhadap program pusat serta provinsi.“Kami bukan menahan, pemerintahan itu berjenjang, bapak/ibu sekalian (kepala daerah) punya program sendiri, ada juga program provinsi, ada juga program pusat yang harus kita kerjakan dan ada beberapa daerah yang belum memberikan dukungan penuh,” kata Bobby Nasution.Hadir pada penyerahan DBH ini, seluruh bupati/walikota se-Sumut dan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong. Hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut, pajabat struktural dan fungsional dan OPD kabupaten/kota.