LensaDaily - Situs Megalitik Tetegewo di Desa Hilisao'ötö, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan (Nisel) akan dilakukan revitalisasi untuk melestarikan warisan peradaban leluhur sekaligus mengembangkan kawasan itu sebagai destinasi wisata sejarah unggulan di Kepulauan Nias.Hal tersebut dikatakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution saat mengunjungi Situs Megalitik Tetegewo bersama Duta Besar Prancis, Fabien Penone, Jumat 17 Juli 2026 sore. Situs yang menyimpan ratusan artefak batu berusia ribuan tahun itu dinilai memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat adat Nias.Dalam kunjungan tersebut, Bobby Nasution bersama rombongan berjalan kaki sekitar 200 meter dari titik pemberhentian kendaraan menuju lokasi situs. Menyusuri jalur menanjak, mereka mendengarkan penjelasan warga mengenai sejarah keberadaan Tetegewo sebagai peninggalan leluhur yang pernah bermukim di kawasan perbukitan.Di lokasi, Bobby Nasution menyimak kisah mengenai susunan batu-batu megalitik beserta berbagai ukiran dan artefak yang menjadi jejak peradaban masyarakat adat Nias. Susunan batu tersebut diyakini memiliki kemiripan dengan pondasi rumah adat Nias yang hingga kini menjadi identitas budaya masyarakat setempat.Meski berada di puncak bukit dengan medan yang cukup curam, masyarakat berharap keberadaan situs tersebut tetap terjaga dan mendapat perhatian pemerintah, khususnya melalui penataan kawasan serta peningkatan akses infrastruktur."Jadi karena ini peninggalan sejarah penting bagi masyarakat adat Nias, maka ini harus dijaga. Dan yang terpenting juga bagaimana kita bisa merevitalisasi situs ini dan yang lainnya juga, agar batu-batu yang ada ini tetap terjaga," ujarnya.Menurut Bobby Nasution, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap situs peninggalan sejarah tersebut, baik dari sisi fisik maupun pengelolaan kawasan. Upaya itu juga diarahkan untuk memperkuat promosi Tetegewo sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kepulauan Nias."Kita ingin membangun Nias, dan untuk situs peninggalan sejarah ini bukan hanya tempatnya saja. Tetapi bagaimana keberadaan artefak-artefak ini bisa menjadi masukan untuk masyarakat dari sisi wisatanya. Ini tugas kita bersama, dan kami Pemprov Sumut akan melakukan revitalisasi," sebut Bobby Nasution.Sementara itu, warga Nias Selatan, Hulu, mengaku bangga atas perhatian yang diberikan Bobby Nasution terhadap pembangunan di Kepulauan Nias, termasuk pelestarian situs sejarah yang berada jauh dari pusat kota."Kalau bisa tempat ini dibangun lebih bagus lagi, kami tentu sangat berterimakasih. Apalagi kami dengar, Pak Gubernur sudah berapa kali datang ke Nias. Ini menambah harapan kami supaya peninggalan sejarah ini bisa dikunjungi banyak wisatawan," ujar Hulu.***

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berharap Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) masuk dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata. Dukungan tersebut disampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PRSU ke-50 di Medan, Kamis 9 Juli 2026.Bobby mengatakan, PRSU tahun ini merupakan penyelenggaraan pertama pada masa kepemimpinannya sekaligus menjadi momentum kebangkitan setelah pandemi Covid-19. Menurutnya, PRSU menjadi wadah yang menyatukan potensi sumber daya manusia (SDM), budaya, dan ekonomi kreatif Sumatera Utara."Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian, sedangkan di Sumatera Utara sedikitnya ada lima etnis yang ditampilkan melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini menjadi potensi besar untuk memperkuat kebudayaan, sumber daya manusia, dan perekonomian," ujar Bobby.Ia berharap PRSU dapat menjadi bagian dari kalender event nasional sehingga mampu meningkatkan promosi budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Bobby juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut agar mengesampingkan ego sektoral dalam mendukung penyelenggaraan PRSU. Menurutnya, masih ada daerah yang telah memiliki paviliun, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkenalkan potensi masing-masing."Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat," katanya.Menurut Bobby, keberhasilan PRSU bukan hanya menjadi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumut atau gubernur, melainkan keberhasilan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Jika masuk dalam agenda nasional, PRSU diyakini mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui sektor budaya dan pariwisata.Usai pertemuan, Bobby bersama rombongan Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah paviliun kabupaten/kota, di antaranya Paviliun Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Deliserdang.Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai, memasuki usia emas ke-50 tahun, PRSU perlu terus ditransformasikan menjadi ajang yang lebih profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat."Saya melihat ada semangat besar untuk menjadikan PRSU tidak sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai ruang yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. PRSU harus menjadi etalase budaya, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus media promosi pariwisata dan potensi daerah," ujarnya.Menurut Evita, PRSU telah berkembang menjadi etalase budaya, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara serta partisipasi dari Pulau Pinang, Malaysia.Ia mendorong agar PRSU memiliki grand design pengembangan lima hingga 10 tahun ke depan sehingga berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan (trade fair), seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik wisatawan, pembeli, hingga investor dari dalam maupun luar negeri.Evita juga mengusulkan kehadiran paviliun khusus pariwisata serta membuka peluang partisipasi UMKM dari luar daerah. Menurutnya, Komisi VII DPR RI siap memperkuat sinergi dengan kementerian terkait agar PRSU dapat masuk dalam kalender event nasional dan memperoleh dukungan pemerintah pusat."Ke depan PRSU harus berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik pembeli maupun investor dari luar negeri. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak karena tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri," katanya.Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Very Indrawan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI yang dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap PRSU sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus penggerak perekonomian daerah.Menurutnya, penyelenggaraan PRSU ke-50 tahun ini diikuti 33 paviliun kabupaten/kota serta satu paviliun negara sahabat. Seluruh kegiatan diselenggarakan tanpa menggunakan APBD, melainkan melalui skema kemitraan."Sebanyak 75% konten acara diisi oleh putra-putri daerah sebagai bentuk komitmen menjadikan PRSU sebagai panggung utama bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif lokal," ujarnya.Very mengatakan, pihaknya terus melakukan transformasi penyelenggaraan PRSU dengan memperhatikan berbagai masukan masyarakat, mulai dari harga tiket masuk, kualitas pelayanan, pengelolaan parkir, hingga aspek kenyamanan pengunjung. Hingga hari keenam penyelenggaraan, jumlah pengunjung tercatat mencapai 25.447 orang dengan nilai transaksi ekonomi lebih dari Rp511 juta. Capaian tersebut menunjukkan perputaran ekonomi yang positif dan diyakini akan terus meningkat hingga penutupan PRSU.Ia berharap Komisi VII DPR RI terus memberikan dukungan terhadap pengembangan PRSU agar semakin profesional melalui berbagai inovasi dan penguatan ekosistem pameran, budaya, serta ekonomi kreatif di Sumatera Utara.Turut mendampingi kunjungan tersebut anggota Komisi VII DPR RI, antara lain Bane Raja Manalu, Jamal Mirdad, Eva Monalisa, Arjuna Sakti, Mohammad Toha, dan Hendry Munief.***

LensaDaily - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Parsadaan Purba Pakpak Boru Panogolan (P3BP) Indonesia berjalan lancar dan sukses di Hotel Batavia, Kota Pematangsiantar, Senin, 1 Juni 2026. Rakernas ini pertama digelar pada masa bakti pengurus DPP P3BP Indonesia periode 2025-2029 dibawah kepemimpinan Ketua Umum Jauliman Purba Pakpak.Kegiatan yang digelar bersamaan dengan hari lahir Pancasila ini dihadiri unsur Dewan Pengawas DPP P3BP, jajaran pengurus harian DPP P3BP Indonesia, jajaran pengurus harian DPW P3BP Indonesia seperti DPW Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebeka), DPW Banten, DPW Jambi, DPW Pekan Baru, DPW Lampung, DPW Medan dan jajaran pengurus harian tingkat DPC seperti DPC Simalungun dan DPC Pematangsiantar serta para jajaran pengawas dari masing-masing tingkat DPW dan DPC. Sebagian peserta mengikutinya secara daring melalui aplikasi zoom.Sedangkan para tamu undangan yang hadir diantaranya Bupati Simalungun, H Anton Achmad Saragih yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora yang juga membuka secara resmi Rakernas tersebut; Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga; Anggota DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Sibarani dan Anggota DPRD Humbang Hasundutan, Poltak Purba.Ketua Panitia Rakernas P3BP Indonesia, Armada Purba dalam laporannya menyampaikan kegiatan tersebut menjadi rakernas pertama yang digelar pada masa bakti pengurus DPP P3BP Indonesia periode 2025-2029 dibawah kepemimpinan Ketua Umum Jauliman Purba Pakpak, Sekretaris Alfagino Purba Pakpak dan Bendahara Neny Angelina br Purba Pakpak.“Rakernas ini terselenggara atas perintah dari DPP P3BP yang menugaskan kami untuk menjadi tuan rumah. Semoga, lewat pelaksanaan rakernas ini maka P3BP Indonesia dapat menyusun program-program kerja untuk memajukan organisasi dan juga menjalin sinergi dengan pemerintah dalam rangka melestarikan adat istiadat dan budaya Simalungun serta cagar budaya yang ada di Simalungun,” ujarnya.Hal yang sama disampaikan Ketua Umum P3BP Indonesia, Jauliman Purba Pakpak. Ia menjelaskan, Rakernas P3BP Indonesia mengagendakan pembahasan program kerja strategis yang akan menjadi agenda kerja P3BP dalam 5 tahun kedepan. Untuk mencapai hal tersebut, Rakernas kali ini mengagendakan pembahasan dan penyempurnaan AD/ART organisasi, pembahasan strategis mengenai revitalisasi Rumah Bolon di Pematang Purba dan program pemberdayaan ekonomi lewat pembentukan usaha yang akan dikelola oleh organisasi.“Tiga hal ini menjadi hal yang penting untuk dibahas oleh peserta yang tujuannya adalah untuk mewujudkan Tema yang kita usung pada Rakernas ini yakni Marhidorat Bani Simalungun (Berdampak Bagi Simalungun),” ujarnya.Jauliman menegaskan, makna kata Marhidorat atau berdampak merupakan kata yang memiliki makna yang luas yang secara umum menggambarkan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan Tema ini, ia berharap seluruh anggota P3BP Indonesia dapat memberikan dampak positif di seluruh wilayah nusantara terkhusus di Kabupaten Simalungun.“Kita tentu sangat berharap, seluruh anggota P3BP yang merupakan keturunan oppung Parultop-Ultop dapat menunjukkan bahwa kehadiran kita memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat Indonesia dan khusus di tanah kita Simalungun,” tegasnya.Selain membahas berbagai program strategis organisasi, acara Rakernas ini juga dirangkai dengan Seminar tentang “Revitalisasi Rumah Bolon Pematang Purba” dengan menghadirkan para narasumber diantaranya Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Simalungun, Franky Fernandus Purba; Windra Hardi Purba dari Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Utara; Haris P Sinaga selaku Arkeolog Tim Ahli Cagar Budaya Simalungun dan Hotman Damain dari Arsitektur Tim Ahli Cagar Budaya Simalungun.Penutupan Rakernas P3BP Indonesia tahun 2026 ini ditandai dengan pembacaan rekomendasi oleh Ketua Umum Jauliman Purba Pakpak. Rekomendasi utama tersebut yakni mendorong dan terlibat aktif untuk bersinergi dengan pemerintah dalam memproses percepatan revitalisasi Rumah Bolon Pematang Purba yang menjadi Istana Raja Purba Pakpak. Saat ini Rumah Bolon tersebut dalam kondisi memprihatinkan karena mengalami kerusakan akibat termakan waktu dan sangat membutuhkan perbaikan yang bersifat segera.Untuk mendorong percepatan revitalisasi tersebut, P3BP Indonesia dalam waktu dekat merancang berbagai kegiatan untuk meminta perhatian pemerintah agar bersama-sama merevitalisasi bangunan Rumah Bolon yang kini menjadi satu-satunya peninggalan yang tersisa dari kerajaan marpitu (7 kerajaan) yang pernah berjaya di Simalungun.

LensaDaily - Rombongan pelayaran persahabatan internasional Asean Plus Cadet Sail (APCS) 2026 tiba di Kota Medan, Sumatera Utara sebagai salah satu titik persinggahan kegiatan pelayaran persahabatan internasional yang diikuti oleh negara-negara ASEAN dan negara sahabat lainnya.Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima courtesy call Satuan Tugas (Satgas) Kartika Jala Krida 2026 di Medan. Rombongan terdiri dari taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) TNI serta perwakilan kadet dari berbagai negara di dunia.Sebanyak 76 taruna AAL TNI dan 56 taruna mancanegara mengikuti pelatihan tersebut. Dalam pertemuan itu, hadir kadet dari Jepang, Singapura, Korea Selatan, Pakistan, Kanada, Kenya, Filipina, Prancis, Australia, Uni Emirat Arab, Kamboja, Malaysia, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.Gubernur Bobby Nasution menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun hubungan baik antar-kadet lintas negara, yang diharapkan berdampak pada stabilitas dan ketenteraman global di masa depan.“Pada satu titik, hubungan tersebut dapat membawa keputusan penting, membawa kebijakan penting, dan hubungan itu tentu akan berdampak pada ketenteraman global,” kata Bobby pada courtesy call Satgas Kartika Jala Krida 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Senin 6 April 2026.Ia juga mengapresiasi TNI AL yang telah memilih Sumut sebagai salah satu titik persinggahan dalam pelayaran tersebut. Selain menjalankan misi pelayaran, para kadet juga melaksanakan kegiatan bakti sosial selama berada di Sumut.Para kadet diketahui telah berangkat dari Surabaya sejak Maret lalu dan akan menempuh perjalanan selama 124 hari. Adapun rute pelayaran meliputi Colombo, Singapura, Vietnam, China, Korea Selatan, Rusia, Jepang, Filipina, Sulawesi Utara, sebelum kembali ke Surabaya.Komandan Komando Daerah Angkatan Laut I (Dankodaeral I), Laksamana Muda TNI Deny Septiana menyampaikan bahwa Kartika Jala Krida mengemban misi diplomasi maritim. Selain itu, para taruna juga akan mengikuti berbagai kegiatan sosial dan budaya di setiap daerah yang disinggahi.Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut Mulyono.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengusulkan Desa Adat Bawomataluo di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara (Sumut) menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO. Desa ini dinilai memiliki keunikan budaya megalitik, rumah adat Omo Sebua, serta tradisi lompat batu yang masih lestari hingga kini.Bawomataluo sendiri telah masuk dalam tentative list UNESCO sejak 2009. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berupaya mendorong pengakuan internasional terhadap destinasi wisata tersebut.“Saat ini kami sedang memproses Desa Bawomataluo agar dapat menjadi situs warisan UNESCO. Kita sudah melakukan sosialisasi di Nias dan nanti kita akan melanjutkan penyusunan dossier (dokumen) Bawomataluo,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan, dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Rabu 1 April 2026.Menurut Yuda, Bawomataluo memiliki nilai budaya tinggi yang tercermin dari kondisi geografis dan kehidupan masyarakatnya. Desa ini berada di ketinggian 324 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan menampilkan permukiman tradisional yang terawat, termasuk Omo Sebua (Rumah Raja) yang telah berusia lebih dari 200 tahun.“Desa ini juga memiliki tradisi lompat batu atau tradisi Fahombo yang masih terjaga keasliannya hingga sekarang dan selama ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Utara,” kata Yuda.Setelah tahap sosialisasi, proses pengusulan akan dilanjutkan dengan penyusunan berkas Preliminary Assessment. Sesuai prosedur UNESCO, tahapan ini menjadi syarat sebelum pengajuan nominasi penuh secara resmi.Selain Bawomataluo, Pemprov Sumut juga terus mendorong perlindungan dan pelestarian cagar budaya di daerah. Pada tahun 2025, lima objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, yakni Candi Bahal I, II, dan III, Masjid Azizi di Langkat, serta Istana Maimun di Kota Medan.“Kami mendorong kabupaten/kota untuk melengkapi administrasi yang disyaratkan agar dapat mengusulkan cagar budaya daerah menjadi cagar budaya provinsi,” ujar Yuda.Kabid Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Rais Kari, menambahkan bahwa pada tahun 2026, Pemprov Sumut mengusulkan tujuh objek cagar budaya untuk ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Usulan tersebut merupakan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Sumut tahun 2025.Tujuh objek tersebut meliputi Candi Tandihat 1, 2, dan 3, empat sumur minyak di Kabupaten Langkat, Makam Papan Tinggi di Barus, serta Situs Hilimase (Hilima Setano) di Nias Selatan.“Hingga saat ini terdapat sebanyak 894 cagar budaya di kabupaten/kota dan 46 cagar budaya provinsi Sumut,” ujar Rais.Ia menegaskan, peningkatan status menjadi cagar budaya nasional akan memperkuat upaya pelestarian karena adanya dukungan pemerintah pusat.“Rata-rata biaya perlindungan itu besar, sementara kemampuan kita terbatas. Karena itu, pelestarian cagar budaya harus melibatkan kolaborasi pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat,” katanya.