LensaDaily - Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Jimmy Bernando Panjaitan ditolak untuk kembali menjabat kedua kalinya. Penolakan ini muncul dari masyarakat hingga pelaku usaha pariwisata, tergabung dalam Komunitas Prajurit Pariwisata Kawasan Danau Toba (KPP-KDT), yang menginisiasi petisi penolakan Jimmy Bernando Panjaitan tersebut.Petisi 'Penolakan Dirut BPODT' ini dilakukan untuk menolak kelanjutan jabatan Dirut BPODT yang telah berakhir pada 25 Maret 2026. Hasil petisi tersebut, akan disampaikan KPP-KDT kepada Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, dalam waktu dekat."Ini kebetulan kita kan menginisiasi petisi ini. Bisa ribuan tandatangan petisi untuk menolak (Dirut BPODT) ini," sebut perwakilan KPP-KDT, Tamba Tua Sirait, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 17 April 2026.Tamba mengungkapkan petisi ini, sebagai wujud mendesak Menteri Pariwisata untuk segera memberhentikan Jimmy Bernando Panjaitan dari jabatannya, karena sudah berakhir masa periodesasinya, lalu mendorong Kemenpar menunjuk Plt Dirut BPODT sembari memproses Dirut BPODT yang baru."Kami juga akan melayangkan surat penolakan secara resmi kepada Menteri Pariwisata untuk Dirut BPODT ini," tegas Tamba yang juga menjabat Kepala Desa Pardomuan Ajibata, Kabupaten Toba.Tamba mengungkapkan bahwa DPRD Kabupaten Toba melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu bersama sejumlah Kepala Desa. Pada intinya, selama memimpin sebagai Dirut BPODT tidak ada menunjukkan kinerja yang baik."Ada beberapa poin yang kami, ada 11 poin. Ada 11 poin tuntutam kami ke BPODT. Kenapa? Karena memang kinerja dari Jimmy Panjaitan atau kinerja dari BPODT ini tidak mempunyai visi, tidak mempunyai visi yang jelas. Belum ada nampak kerja yang dapat kita rasakan gitu," jelas Tamba.Selama masa kepimpinan Jimmy Panjaitan, BPODT kehilangan eksistensinya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pariwisata RI di kawasan Danau Toba, karena tidak memberi kontribusi nyata apapun terhadap pengembangan Industri pariwisata di Danau Toba. Terlebih lagi, BPODT berubah hanya sekedar lembaga birokrasi minus aksi dan kinerja. "Karena kan ini kan tugasnya ini kan koordinasi ke 8 kawasan Danau Toba. Tapi untuk komunikasi aja kepada penggiat pelaku pariwisata yang ada di kawasan Danau Toba, kayaknya Bapak Jimmy ini nggak pernah," sebut Tamba dengan nada kesal."Seharusnya bapak (Jimmy Panjaitan) itu sebagai perwakilan dari kementerian harus koordinasi kepada penggiat pariwisata setiap kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba. Bagaimana untuk mengembangkan kawasan Danau Toba. Tapi kayaknya belum pernah orang ini. Mau dihubungin atau gimana di WA (Whatsapp) untuk boleh ngumpul untuk diskusi kayaknya nggak ada selama 5 tahun ini," tutur Tamba kembali. Tamba membandingkan Jimmy Panjaitan dengan BPODT dibawah kepemimpinan Arie Prasetyo, yang lebih terbuka komunikasi dengan masyarakat dan pelaku pariwisata di kawasan Danau Toba pada saat itu."Kalau kita referensi kita bisa kita bandingkan dengan Pak Arie atau Dirut yang lama, itu masih bisa diajak komunikasi, masih bisa datang ke penduduk menjelajahi komunikasi ke desa-desa," kata Tamba. "Jadi komunikasi antara dua arah ya antara BPODT itu dengan pemerintah masih enak, bahkan pengembangan kira-kira meminta masukan bagaimana untuk pengembangan untuk ini daerah Danau Toba ini," kata Tamba kembali. Tamba mengungkapkan jangan komunikasi dengan masyarakat atau pelaku usaha pariwisata. Dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba, memiliki rekaman komunikasi buruk hingga HUT Kabupaten Toba jarang menghadiri undangan. "Jadi kan ini kan setiap ulang tahun Toba. Bapak (Jimmy Panjaitan) itu enggak pernah hadir sama sekali. Bagaimana mau bisa berkoordinasi," sebut Tamba. Selain KPP-KDT menilai elama masa kepemimpinannya, Jimmy Panjaitan gagal dan tidak berkemampuan membangun koordinasi dan komunikasi dengan para pimpinan daerah.Begitu juga, Jimmy Panjaitan gagal menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para pimpinan SKPD yang membidangi Pariwisata di KDT.KPP-KDT juga menilai Jimmy Panjaitan adalah sosok yang sulit di hubungi, tidak ramah dalam komunikasi (bertolak belakang dengan nilai keramah-tamahan Pariwisata), dan minus silaturahmi, secara khusus kepada para pelaku pariwisata.

LensaDaily - Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota di kawasan Danau Toba, terus memperkuat posisi Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Nasional.Penguatan ini dilakukan melalui penyusunan berbagai program strategis tahun 2026, meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan infrastruktur, serta penyediaan fasilitas penunjang pariwisata.Hal itu terungkap dalam rapat virtual (zoom meeting) yang dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis 6 November 2025.“Ini merupakan tindak lanjut dari rapat 22 Juli 2025 tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba. Pemprov Sumut telah memenuhi empat rekomendasi UNESCO, yakni Warisan Geologi, Warisan Lainnya, Visibility dan Kemitraan, serta Konten Tiga Bahasa,” ujar Bobby.Menurutnya, upaya peningkatan visibilitas Geopark Danau Toba dilakukan melalui pembangunan papan penunjuk arah, papan informasi, dan fasilitas umum seperti toilet. Selain itu, Pemprov juga memperkuat kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di kawasan Danau Toba.Bobby menambahkan, strategi penguatan tahun 2026 juga difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui Pelatihan Sertifikasi Guide Geowisata (Interpreter Geotourism) bagi 50 peserta di kawasan Danau Toba. Juga pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti papan petunjuk arah, fasilitas umum, dan sarana wisata lainnya.Kemudian, penyusunan DED Amphiteater di Samosir, Masterplan KEK Pariwisata Danau Toba, serta dukungan anggaran bagi Badan Pengelola Geopark. Serta sinergi lintas sektor dalam pengembangan kawasan pariwisata secara berkelanjutan.Selain itu, Pemprov Sumut juga akan meningkatkan promosi wisata melalui berbagai event internasional, di antaranya Festival Danau Toba (Aquabike World Championship dan F1H2O), Trail of the Kings by UTMB, IMT-GT Geopark Travel Pattern Famtrip and Workshop, serta Familiarization Trip bekerja sama dengan agen perjalanan dalam dan luar negeri.Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya komitmen seluruh pihak agar rencana program berjalan lancar dan berkelanjutan. “Rapat ini bertujuan untuk mensinergikan aspek energi dalam rencana induk pariwisata serta mendorong terwujudnya pariwisata berkelanjutan berbasis energi hijau,” ujarnya.Luhut juga menekankan perlunya memastikan kesiapan daerah dalam mendukung pengembangan kawasan Danau Toba, termasuk pasokan listrik, ketersediaan air bersih, transportasi, akomodasi, serta kebersihan lingkungan.“Perhatikan bagaimana tingkat kebersihannya. Terkait hambatan dan tantangan lainnya, DEN akan membantu semaksimal mungkin,” tegasnya.Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Injourney, serta seluruh pemerintah daerah di kawasan Danau Toba.

LensaDaily - Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menyampaikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan Festival Bunga dan Buah Karo 2025 yang sukses menarik perhatian hingga 80.000 pengunjung. Festival ini bukan hanya perayaan budaya dan potensi alam, tetapi juga menjadi rantai bisnis baru menggeliatkan roda ekonomi masyarakat.Tahun ini, Festival Bunga dan Buah Karo juga menghadirkan kegiatan business matching yang mempertemukan pelaku UMKM lokal dengan para eksportir. Inisiatif ini membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian unggulan dari Karo. Dalam kegiatan tersebut juga tercapai kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Karo dan sejumlah eksportir, yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk distribusi produk ke pasar ekspor dan ritel modern."Business Matching ini adalah terbesar inovatif dari Bapak Bupati," kata Direktur BPODT, Raja Malem Tarigan dalam keterangannya, Rabu 6 Agustus 2025."Kami melihat langsung bagaimana Bupati Karo menunjukkan komitmen luar biasa terhadap kesuksesan festival ini. Saya pribadi turut mendampingi beliau hingga H-1 pukul 12 malam, untuk memastikan seluruh persiapan mulai dari venue, booth UMKM, penataan ruang, hingga kesiapan teknis lainnya berjalan lancar dan optimal," sebutnya.Festival ini menjadi bukti nyata bahwa event pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi lokal, dengan perputaran uang dan aktivitas bisnis yang melibatkan berbagai pelaku — dari UMKM, petani, hingga sektor pariwisata.Raja Tarigan juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Bupati Karo yang telah menyatakan komitmennya untuk mempersiapkan Festival Bunga dan Buah 2026 sejak jauh-jauh hari. Dengan perencanaan lebih matang, promosi bisa dilakukan lebih panjang, dan potensi kunjungan wisatawan akan semakin besar."Tahun depan, sesuai pembicaraan dengan Bapak Bupati, di tengah-tengah acara FBB akan ada kunjungan para wisatawan ke objek-objek wisata di Karo dalam bentuk paket wisata,” tuturnya.Festival Bunga dan Buah merupakan Karisma Event Nusantara (KEN). Setelah melalui proses seleksi dan kurasi yang cukup panjang dan ketat, Kementerian Pariwisata akhirnya merilis Karisma Event Nusantara (KEN) 2025. Festival Bunga dan Buah Karo ini adalah 1 dari  110 event nasional dari 37 provinsi di Indonesia.Perlu diketahui, KEN merupakan sebuah strategi kolaborasi antara Kementerian Pariwisata (dulu Kemenparekraf) bersama Pemerintah Daerah (Pemda), serta seluruh stakeholder pariwisata yang bertujuan meningkatkan citra pariwisata Indonesia. KEN menjadi ajang promosi dan penggerak kebangkitan sektor pariwisata di Indonesia