LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mencatat surplus anggaran sebesar Rp521,494 miliar yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution saat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Rabu 1 Juli 2026.Penyampaian Ranperda dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut.Pada kesempatan itu, Gubernur Bobby memaparkan sejumlah laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, serta Laporan Perubahan Ekuitas.Bobby menjelaskan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp12,027 triliun atau sebesar 95,87% dari target pendapatan sebesar Rp12,546 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.Sementara itu, realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp11,505 triliun atau 92,00% dari total anggaran belanja sebesar Rp12,507 triliun. Belanja tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer."Jika realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2025, terdapat surplus sebesar Rp521,494 miliar," ujar Bobby.Selain itu, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp10,992 miliar, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp532,486 miliar.Bobby mengatakan, laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut. Hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan melalui sidang paripurna DPRD Sumut pada 25 Juni 2026.Atas laporan keuangan tersebut, Pemprov Sumut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Bobby, capaian tersebut menjadi prestasi yang patut disyukuri karena merupakan opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut, sejak laporan keuangan Tahun Anggaran 2014 hingga 2025.Untuk itu, Bobby menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, termasuk DPRD Sumut yang menjalankan fungsi pengawasan secara optimal."Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas upaya, kerja keras dan jerih payah seluruhnya, khususnya kepada dewan yang terhormat, yang telah menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan," katanya.Ia berharap opini tertinggi dari BPK RI tersebut dapat terus dipertahankan melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengendalian intern, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah juga harus terus berlandaskan tiga pilar utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, guna mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan."Pemprov Sumut terus berkomitmen melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus, yang bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan," ucapnya.Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus. Turut hadir Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, para wakil ketua dan anggota DPRD Sumut, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, serta para undangan lainnya.***

LensaDaily - Untuk ke-12 kalinya secara beruntun, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kembali diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).Capaian WTP ke-12 secara berturut-turut tersebut diharapkan menjadi pemacu semangat seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution pada Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis 25 Juni 2026.Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sumut.Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah menyelesaikan audit LKPD Sumut Tahun 2025 dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme.Menurutnya, raihan opini WTP ke-12 secara berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.“Capaian opini terbaik ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” kata Bobby.Meski demikian, Bobby mengakui masih terdapat berbagai hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan dalam tata kelola keuangan daerah. Karena itu, selain melakukan pembenahan internal, Pemprov Sumut juga mengharapkan bimbingan dan arahan dari BPK RI serta pengawasan yang efektif, objektif, dan konstruktif dari DPRD Sumut.“Kami berharap kepada segenap aparatur untuk terus berupaya meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan taat azas dan taat aturan, sehingga laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang tetap mendapatkan opini terbaik yang telah menjadi ‘budaya’ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.Bobby juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Clean Government dan Good Governance dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Komitmen tersebut dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas melalui kolaborasi Sumut Berkah guna mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Sumut mempertahankan opini WTP. Menurutnya, sinergi antara Pemprov Sumut, DPRD, dan BPK RI menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.Nelson juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Pemprov Sumut, antara lain terkait evaluasi belanja daerah, pengendalian anggaran, penyelesaian kelebihan pembayaran, serta beberapa catatan lainnya.  “Meskipun begitu, permasalahan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Dan kami apresiasi capaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi (BPK RI) sebesar 78,9%. Untuk itu kami memerlukan komitmen dan capaian bersama agar bisa sesuai target secara nasional (80%). Untuk opini WTP ke-12, kami ucapkan selamat,” pungkasnya.***

LensaDaily - Kolaborasi dalam membangun daerah yang berkeadilan dan berdaya saing sangat diperkukan untuk mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution dalam pidato pada Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu 15 April 2026.Menurut Bobby Nasution, peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.“Kita meyakini kolaborasi mampu menggerakkan potensi besar daerah, mulai dari wilayah pantai barat hingga pesisir timur, dari pegunungan Bukit Barisan hingga Kepulauan Nias,” ujar Gubernur Bobby Nasution yang hadir bersama Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya.Mengusung tema “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi”, Bobby Nasution mengingatkan bahwa Provinsi Sumut resmi berdiri pada 15 April 1948 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Saat ini, Sumut berkembang menjadi 33 daerah otonom yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa, mencerminkan keberagaman sekaligus kekuatan daerah.Dari sisi capaian pembangunan, pertumbuhan ekonomi Sumut tercatat 4,53%, dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera sebesar 23,52%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 76,47 poin, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 7,24%, lebih baik dibandingkan nasional sebesar 8,25%.Selain itu, gini rasio tercatat 0,283 poin dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,32%. Dari sisi ekonomi dan lingkungan, PDRB provinsi tumbuh 5,23% dengan PDRB per kapita mencapai Rp78,31 juta. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 73,96 poin, melampaui capaian nasional, sementara penurunan emisi gas rumah kaca mencapai 25,78 juta ton CO2e.Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumut juga mencatat peningkatan kinerja. Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 mencapai 4,27 poin dengan kategori A- (sangat baik), meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai SAKIP turut naik menjadi 69,11 poin dengan predikat B.Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah mencapai 95,62 poin (kategori sangat baik). Pemprov Sumut juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2014 hingga 2025.Meski demikian, Bobby menyoroti tantangan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mitigasi, penataan ruang, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir.Ke depan, pembangunan Sumut akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, industri, dan pariwisata.“Untuk pembangunan SDM, kita masih dihadapkan pada tantangan serius yakni pengguna narkoba yang cukup tinggi. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian yang benar-benar serius dan berkelanjutan terhadap persoalan ini,” ucapnya.Pada peringatan HUT ke-78 ini, Bobby Nasution bersama pimpinan DPRD Sumut juga menyerahkan bingkisan kepada para mantan gubernur, mantan Sekda, dan mantan Ketua DPRD. Bingkisan turut diberikan kepada kepala desa, lurah, kepala sekolah, tenaga kesehatan, serta siswa-siswi dan putra-putri daerah berprestasi.Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-78 Provinsi Sumatera Utara. Ia berharap di usia yang semakin matang, Sumut dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 untuk Sumatera Utara. Semoga ke depan Sumut semakin baik, maju, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ujar Sutarto.Acara tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, para bupati/wali kota se-Sumut, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, serta para mantan gubernur, mantan Sekretaris Daerah, mantan Ketua DPRD Sumut, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda, serta tokoh agama.

LensaDaily - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut menyerahkan operasional Jalan Pendukung Stadion Utama Sumatera Utara kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) Jalan Pendukung Stadion Utama kedua pihak.“Berita acara serah terima operasional (BASTO) Jalan Pendukung Stadion Utama Sumatera Utara ini kita sambut penuh suka cita. Sehingga barang negara ini terawat dengan baik,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong, usai penandatanganan BASTO Jalan Pendukung Stadion Utama, yang berlangsung di Ruang Rapat I, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin 1 September 2025.Togap berharap setelah serah terima ini, maka Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan bisa menindaklanjuti, agar segera menganggarkan untuk dilakukan pemeliharaan. Sehingga aset berharga ini tetap terawat dan terjaga.“Terima kasih juga kepada Kementerian PU, dalam hal ini Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut, terima kasih dengan proses keterbukaan ini, dan ini menjadi suatu langkah baik, Stadion Utama Sumatera Utara ini bisa kita pelihara melalui APBD,” ucapnya.Kepala BBPJN Sumut Hardy Siahaan mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin, antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Pihaknya memulai pembangunan jalan pendukung tersebut sejak Juni 2024, dan selesai pada Desember 2024. Setelah itu, pihaknya juga sudah melakukan pemeliharaan.“Kegiatan pengerjaan juga sudah diaudit oleh BPK RI dan BPKP. Hasilnya, temuan minor dan sudah tuntas. Oleh karena itu, hari ini operasional jalan pendukung kami serahkan ke Pemprov Sumut,” katanya.Beberapa Minggu lalu, BBPJN Sumut bersama Pemprov Sumut sudah melakukan pengecekan bersama di Stadion Utama Sumut. Pihaknya mendapati kondisi stadion yang masih baik. Dia pun berharap dengan adanya serah terima ini, maka seluruh aset dan infrastruktur di stadion bisa dimanfaatkan baik untuk event lokal maupun nasional.Hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut Mahfullah Pratama Daulay, jajaran pimpinan BBPJN Sumut, serta pimpinan OPD Setdaprov Sumut.