LensaDaily - Pastikan tepat sasaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) membentuk Tim Percepatan Pendataan Korban Bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial, stimulan ekonomi, dan perbaikan rumah tepat sasaran, valid, dan cepat.Hal tersebut terungkap dalam Rapat Percepatan Pendataan by name by address Kabupaten Tapteng yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap. Rapat berlangsung secara daring dari ruang kerja Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa 28 April 2026.Sulaiman mengatakan, pembentukan tim percepatan ini merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.“Mendagri memerintahkan dan menyetujui Gubernur Sumut untuk membentuk tim percepatan pendataan dan verifikasi data by name by address. Pemprov Sumut akan membantu merampungkan data-data yang dibutuhkan oleh kementerian,” ujar Sulaiman.Menurutnya, pembentukan tim ini menjadi langkah strategis agar bantuan yang disalurkan lebih tepat dan cepat kepada masyarakat terdampak. Untuk itu, tim dari provinsi akan turun langsung ke Tapteng guna berkolaborasi mempercepat validasi data. Tim tersebut melibatkan Pemprov Sumut, Pemkab Tapteng, serta instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik dan BNPB di tingkat provinsi maupun kabupaten.Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung berharap pada 30 April 2026 tim dari Pemprov Sumut sudah turun ke Tapteng untuk merumuskan tata cara kerja hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga pada pekan berikutnya data hasil verifikasi dapat diperoleh secara valid.“Saat ini sedang menunggu persetujuan pendamping dari pemerintah pusat yang akan menjadi perwakilan Kasatgas. Pada Kamis mendatang diharapkan akan dilakukan pertemuan antara Pemprov Sumut dengan Pemkab Tapteng, termasuk Forkopimda dan instansi vertikal, untuk membahas mekanisme kerja,” ucapnya.Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapteng Binsar Tua Hamonangan Sitanggang mengapresiasi pembentukan tim percepatan yang melibatkan pemerintah pusat dan provinsi. Meski demikian, Pemkab Tapteng tetap mengoptimalkan pendataan yang saat ini masih terus diperbaiki secara intensif.“Kami anggap pendataan ini belum sempurna. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami sangat bersedia untuk membentuk tim yang diharapkan dapat menyempurnakan pendataan, sehingga penyaluran bantuan, stimulan, dan bantuan peralatan rumah tangga segera diselesaikan untuk tahap dua dan tiga,” harapnya.Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Rahmat Hidayat Siregar, Kepala Dinas Sosial Sumut Illyan Chandra Simbolon, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Parlindungan Pane, serta jajaran OPD Pemkab Tapteng.

LensaDaily - Upaya pemulihan dan rehabilitasi pascabencana di Sumatera Utara terus dilakukan, salah satu fokus masyarakat yang masih berada di pengungsian segera memperoleh bantuan rumah maupun bantuan keuangan. Sebelum Ramadan, diharapkan pengungsi sudah kembali ke rumah.Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution usai mengikuti rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam wilayah Sumatera yang berlangsung di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis 15 Januari 2026.“Jadi bantuan-bantuan rumah ataupun bantuan keuangan untuk mempercepat masyarakat kami yang terdampak untuk memperbaiki rumah, ini yang paling utama. Karena kita mau masuk bulan suci Ramadan, kalau bisa masyarakatnya sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Bagi rumahnya yang kemarin masih masuk kategori rusak ringan ataupun rusak sedang. Jadi uangnya sudah bisa diberikan, data sudah kami berikan,” kata Bobby.Bobby mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota telah mengumpulkan data by name by address sebagai dasar penyaluran bantuan. Data tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan instansi terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).“Data sudah diberikan ke kementerian terkait dan kepala BNPB dan kami tinggal menunggu saja realisasi anggaran,” ujar Bobby.Menjelang bulan suci Ramadan, Bobby juga memastikan ketersediaan bahan pangan di Sumut dalam kondisi aman, termasuk untuk kebutuhan distribusi ke daerah-daerah terdampak bencana.“Stok kami aman, Sumatera Utara aman, stoknya untuk distribusi, supply ke daerah-daerah terkena bencana juga aman,” ungkap Bobby.

LensaDaily - Anggaran sebesar Rp430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor disiapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang dialokasikan ke lima bidang prioritas guna mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana. Porsi terbesar pada bidang infrastruktur yang mencapai Rp275 miliar.Alokasi terbesar pada infrastruktur  tersebut meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah, dengan total sekitar Rp275 miliar. Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar.“Kita akan lalukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana, bidang pendidikan kita bagi dua untuk infrastruktur dan SPP gratis di daerah bencana,” kata Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat rapat koordinasi (Rakor) dengan Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin 12 Januari 2026.Selain itu, Bobby Nasution juga menyampaikan rencana pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar. Nilai tersebut setara dengan huntap yang dibangun pemerintah pusat, yakni Rp60 juta per unit.“Kita tunggu datanya dari kabupaten/kota dan menyingkronkan dengan data BNPB, bila memang Huntap sudah tercover semua oleh BNPB, kita akan tambahkan anggaran ini untuk BNPB, jadi rumah yang dibangun BNPB nilainya nanti lebih dari Rp60 juta,” kata Bobby Nasution.Sementara itu, pemerintah pusat terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat. Melalui BNPB, pemerintah pusat menyiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu bapak/ibu semua dalam pemulihan, tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di huntara, menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kita tanggung, kita juga menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah dan Rp5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak,” kata Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto.Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan daerah bencana telah kembali normal. Indikator tersebut antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan SPBU, gas, elpiji, listrik, internet, dan air minum dalam kondisi baik.“Kalau dilihat dari pemetaan kita Sumut sudah membaik secara umum, hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik,” kata Tito Karnavian.Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan walikota daerah terdampak bencana, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta OPD terkait Pemprov Sumut.

LensaDaily - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menekankan tata kelola pemerintahan yang baik di 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, tata kelola yang efektif akan mengendalikan progres kegiatan, dan memastikan tidak ada kegiatan yang bermasalah dibiarkan.Hal ini disampaikan Pj Sekdaprov Sulaiman, saat memberikan arahan kepada 42 OPD di Forum Strategis Penyelarasan Persepsi dan Penguatan Komitmen Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumut, di Aula Mes Pora-Pora Tengku Rizal Nurdin Parapat, Sabtu malam 10 Januari 2026.Menurut Sulaiman, keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada kesamaan persepsi dan kualitas kepemimpinan kepala perangkat daerah. Ia menyoroti nilai-nilai penting seperti integritas, kolaborasi, kecepatan dan ketepatan kerja, serta keberanian untuk berubah."Jika ada kegiatan yang bermasalah harus dihentikan, direvisi, atau dialihkan sesuai kebutuhan," kata Sulaiman.Lebih lanjut, Sulaiman juga mengajak seluruh OPD, jika ada masalah harus diselesaikan secara tuntas. Pejabat tidak boleh hanya menunjuk pihak lain atau menyalahkan pejabat sebelumnya. Semua pihak bertanggung jawab atas apa yang terjadi, dan harus fokus pada langkah penyelesaian."Mari kita bersama mengelola anggaran yang lebih baik dan tepat sasaran, untuk kepentingan dan kemajuan Sumut," ucap Pj Sekda Sumut.Sulaiman juga berharap, dengan adanya forum ini agar seluruh OPD bekerja secara kolaboratif, bukan sendiri-sendiri, dan semua program saling melengkapi. "Prinsipnya Kita tidak saling menjelekkan, antar-OPD harus kompak semua kita komunikasikan kerja kolaboratif untuk langkah yang lebih baik," katanya.Sulaiman menutup arahan dengan ajakan untuk menatap 2026 dengan optimisme, melupakan masa lalu, dan berdoa agar tahun depan menjadi tahun yang lebih baik bagi pemerintahan Sumut.Sebelumnya di siang hari para peserta forum menerima masukan penting dari beberapa narasumber. Antara lain, Direktur Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap, yang menyampaikan paparan tentang pemulihan pascabencana, sebagai instrumen penting untuk pemulihan ekonomi. Ia menggarisbawahi perlunya kolaborasi antar-OPD, agar pembangunan dan pemulihan ekonomi berjalan efektif.Juga ada Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Bappenas, Dail Umamil Asri, yang memaparkan tentang strategi implementasi program strategis nasional, melalui sinkronisasi prioritas pembangunan pusat dan daerah. Serta Motivator Yopi Adinata mendorong peserta untuk menurunkan ego dan bekerja dengan inisiatif, kreatif, serta inovatif. Sesi ini dilakukan melalui ice breaking untuk memperkuat semangat kolaborasi.

LensaDaily - Sebanyak 312 orang meninggal dunia korban dari bencana yang melanda Sumatera Utara (Sumut). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut per 5 Desember 2025  pukul 08.00 WIB, tercatat 312 meninggal dunia dan 163 orang masih hilang. "Luka-luka 651 orang, meninggal 312 orang dan hilang 163 orang," tulis dalam laporan BPBD Sumut, yang diterima dari Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut, Porman Mahulae, Jumat, 5 Desember 2025.Dalam data BPBD Sumut itu, bencana alam ini tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Sumut, yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Humbang Hasundutan, Padang Sidimpuan, Pakpak Bharat, Mandailing Natal dan Medan. Kemudian, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Nias, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Asahan dan Batubara.Dimana dari 17 Kabupaten/Kota terkena dampak bencana banjir , banjir bandang dan longsor ini, tercatat 398.835  kepala keluarga terdampak, 1.495.687 jiwa. Mengungsi berjumlah 51.433 jiwa.Daerah terkena dampak parah bencana alam ini, di Tapanuli Tengah dengan jumlah korban tewas 88 orang, hilang berjumlah 112 dan luka-luka 512. Kemudian, Tapanuli Selatan tercatat 84 orang meninggal dunia, 31 orang hilang dan 69 orang luka-luka. Tapanuli Utara tercatat 34 orang tewas, 14 orang hilang dan 3 orang luka-luka. Sedangkan, di Kota Medan banjir menewaskan 12 orang.Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan pengungsi di Sumut tersebar di beberapa titik. Antara lain 15.765 jiwa di Tapanuli Utara, 2.111 jiwa di Tapanuli Tengah, 1.505 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 7.194 jiwa di Mandailing Natal.