LensaDaily - Stok pangan strategis serta stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menghadapi bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri di Sumatera Utara (Sumut) dipastikan dalam kondisi aman dan terkendali. Ketersediaan stok beras di gudang Bulog mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.Kepastian tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sumut Poppy Marulita Hutagalung dan Pimpinan Wilayah (Pinwil) Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto dalam konferensi pers yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 13 Februari 2026.Menurut Poppy, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap pasokan dan harga komoditas bahan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur, serta cabai, guna menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).“Tidak hanya di hari menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan, kita terus melakukan monitoring ke pasar-pasar. Walau masih kita jumpai ada kenaikan harga di tingkat pengecer, tapi masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.Ia menambahkan, koordinasi dengan distributor, pelaku usaha, serta pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat agar distribusi bahan pangan berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran.“Saat ini stok dalam kondisi aman dan kami terus memantau perkembangan harga. Jika terjadi kenaikan, langkah intervensi akan segera dilakukan. Jadi masyarakat jangan khawatir, ketersediaan dan harga bahan pokok jelang Ramadan cukup tersedia,” ujarnya.Sementara itu, Pimpinan Wilayah (Pinwil) Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.“Hari ini stok kita cukup, berkisar 52 ribu ton. Apalagi Indonesia saat ini swasembada pangan dengan stok nasional yang sangat kuat, sekitar 3,2 juta ton. Saat ini juga musim panen di sejumlah wilayah di Sumut,” ujarnya.Ia menjelaskan, Bulog telah mulai menyerap hasil panen petani di berbagai wilayah Sumut dengan harga gabah Rp6.500 per kilogram. Beras hasil serapan tersebut kemudian disalurkan melalui program Beras SPHP yang mendapat subsidi dari pemerintah.“Untuk wilayah Sumut, harga beras di gudang Bulog sebesar Rp11.300 per kilogram, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13.000 per kilogram,” jelasnya.Selain beras, ketersediaan minyak goreng di Bulog Sumut juga dipastikan aman. Saat ini tersedia sekitar 1,5 juta liter minyak goreng Minyak Kita yang siap didistribusikan ke seluruh wilayah Sumut.“Harga tetap sama jika diambil di gudang Bulog, yakni Rp14.500 per liter. Meskipun gudang berada di Medan, harga tetap sama untuk seluruh wilayah Sumut, baik di Sibolga, Sidimpuan, maupun Nias,” jelasnya.Ia juga mengimbau para pemilik toko dan pengecer agar berpartisipasi dalam penyaluran minyak goreng sesuai ketentuan dengan tidak menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.Terkait pengecer yang memanfaatkan momentum HBKN dengan menjual di atas HET, pihaknya menegaskan akan melakukan pembinaan dan penindakan sesuai aturan.“Jika kita temukan, akan kita bina para pengecer agar tidak menjual melebihi harga HET. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, stok minyak dan beras kita cukup untuk Ramadan,” tegasnya.Turut hadir Plh Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut Yosi Sukmono serta Pelaksana Kepala Bidang Pangan Dinas Ketahanan dan Hortikultura Sumut Mugiono.

LensaDaily - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya. Penghargaan tersebut atas jasa Bobby Nasution terhadap peningkatan produksi padi atau beras, sehingga Sumatera Utara mengalami surplus di tahun 2025.Bobby Nasution salah satu penerima tanda kehormatan dari Presiden pada Panen Raya dan Pengumuman Swasembada di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2026. Produksi padi Sumut tahun 2025 mencapai 2,75 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi jagung sebesar 1,2 juta ton. Hal tersebut turut berkontribusi pada capaian swasembada pangan nasional yang diumumkan Presiden.Menurut Presiden, swasembada merupakan kemenangan penting Indonesia. Tidak ada bangsa yang merdeka jika pangan tidak tersedia untuk rakyat."Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan tergantung bangsa lain," ujar Presiden.Dikatakan Presiden, Covid-19 membuka mata dan merupakan sebuah peringatan bagi Bangsa Indonesia. Pada saat Covid-19 tidak ada negara yang mau menjual beras pada Indonesia.“Dan ini sudah dibuktikan, begitu ada Covid, negara yang punya beras tidak mau jual ke kita, waktu covid, membuka mata, waktu covid, pandemi adalah peringatan bagi Bangsa Indonesia jangan mau, jangan lengah, jangan tergantung bangsa lain, apalagi untuk makan,” kata Presiden.Negara Indonesia yang begitu makmur karena memiliki potensi yang melimpah seharusnya tidak bergantung dengan negara lain untuk urusan pangan. Indonesia dikaruniai oleh bumi yang luas, kaya dan tanah yang subur.“Tidak masuk di akal saya bagaimana negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita, kita impor, impor pangan, tidak masuk di hati saya, tidak masuk di akal saya,” ujar Presiden.

LensaDaily - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang berlangsung secara virtual di Ruang Kerja Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa 16 September 2025. Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.Pada kesempatan itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus berupaya menekan harga beras yang sampai saat ini masih mengalami kenaikan. Untuk di Sumut, terdapat tiga kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, yaitu Kabupaten Nias Barat, Pakpak Bharat dan Kota Binjai.“Terdapat 93 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras ini. Saya minta Pemda memperhatikan ini dan saya harapkan dapat menenkan harga yakni di antaranya dengan menyebarkan beras program SPHP yang lebih merata,” ucap Tomsi.Selain itu, Tomsi juga mengingatkan Bulog dapat bekerja sama dengan Pemda untuk menyebar beras SPHP ini agar lebih merata kepelosok kabupaten/kota. “Apalagi stok kita banyak dan berlimpah dan ini harus segara disebarkan,” katanya.Sementara itu, Kadiv Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandri mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai berupaya dalam stabilisasi harga pangan, di antaranya telah membentuk tim khusus untuk memonitoring kabaputen/kota yang mengalami kenaikan harga, yakni menyalurkan beras SPHP melalui pengecer pasar rakyat, ritel modern, dan lainnya.“Kita juga telah melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Tim TPID guna menyelaraskan langkah penangan kenaikan harga ini,” katanya. 

LensaDaily - Sebanyak 480 personel Patroli Gabungan Simpatik dilepas membawa 28.000 ton beras serta bahan pangan lainnya untuk dibagikan kepada masyarakat prasejahtera di Sumut. Pelepasan seluruh personel ini dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat kecil.Pelepasan ini dalam Apel Gelar Pasukan Patroli Gabungan Simpatik untuk Indonesia Damai di Lapangan Benteng, Medan, Rabu 10 September 2025 oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, Pangdam 1/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kajati Sumut Harli Siregar dan Forkopimda lainnya. “TNI khususnya Kodam I/BB sangat paham kondisi masyarakat kita saat ini, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, mudah-mudahan bisa mengurangi beban masyarakat kita, khususnya masyarakat prasejahtera,” kata Bobby Nasution.Kegiatan ini, menurut Bobby, juga menunjukkan kolaborasi dan sinergitas Forkopimda Sumut yang baik. Sehingga, bersama-sama bisa membuat kegiatan yang bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.“Kita harus terus jaga hubungan dan komunikasi yang baik ini, berkolaborasi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, begitu juga dengan seluruh stakeholder yang ada. Komunikasi dan hubungan yang baik ini juga yang membuat kita bisa menciptakan ketentraman di Sumut,” kata Bobby.Pangdam I BB Mayjen TNI Rio Firdianto mengatakan, bahan pokok ini akan diberikan para personel kepada masyarakat prasejahtera, seperti pedagang asongan, ojek online, pekerja serabutan dan lainnya. Dia berharap kondisi damai Sumut bisa terus dipertahankan dan perekonomian semakin baik.“Kami bersama Forkopimda terus berusaha menciptakan kondisi yang damai di Sumut, kita sangat bersyukur gelombang unjuk rasa yang ada di Sumut berjalan dengan damai, ini karena komunikasi dan hubungan yang baik dengan mahasiswa, Ormas, tokoh-tokoh masyarakat dan tentunya Forkopimda, kita harus terus jaga ini,” kata Rio Firdianto.Apel Gelar Pasukan Patroli Gabungan Simpatik ini dihadiri Hadir juga Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo, Wali Kota Binjai Amir Hamzah, serta tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan agama.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyerukan beberapa hal kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sumut untuk mengendalikan inflasi dan mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Sumatera Utara (Sumut).“Pertama, Pemerintah Kabupaten dan Kota agar fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi. Seluruh pihak harus berkomitmen memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga lapangan strategis, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah melalui percepatan penyaluran SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, serta perluas toko pantau inflasi,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat pimpin rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat 29 Agustus 2025.Kedua, katanya, perlunya penguatan kolaborasi dan ekosistem hulu hilir. Pemerintah daerah, BI, Bulog, BUMD, serta instansi vertikal terkait sepakat memperkuat kerja sama antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker terutama guna menekan gejolak harga.Poin ketiga, Wagub Sumut meminta agar ada penguatan dan integrasi data pangan melalui penggunaan teknologi informasi. Disepakati pilot project penerapan sistem monitoring harga dan stok pangan di Provinsi Sumut, Kota Medan, Tebingtinggi, Kabupaten Deliserdang, Karo dan Langkat, sebagai sistem dini harga dan stok pangan.Untuk akselerasi ETPD, Surya meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalisasi penerimaan daerah secara non tunai. Seluruh Pemda berkomitmen memperluas kanal pembayaran non tunai, khususnya pada kanal digital (QRIS, E-Commerce, Mobile Banking) untuk pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD dapat meningkat dengan lebih transparan dan akuntabel.“Selanjutnya, penguatan infrastruktur regulasi digitalisasi. Pemerintah daerah bersama Bank Sumut sepakat memastikan ketersediaan infrastruktur kanal non tunai sekaligus mempercepat penyusunan dan implementasi regulasi daerah (Perkada) guna mendukung penggunaan kartu kredit Indonesia,” ujar Surya.Selain itu, Surya juga meminta literasi dan realisasi elektronifikasi ditingkatkan. Seluruh anggota TP2DD berkomitmen untuk memperluas pelaksanaan sosialisasi dan capacity building untuk meningkatkan pemahaman OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha terhadap manfaat digitalisasi. Serta mendorong peningkatan realisasi transaksi non tunai daerah.Sementara itu ada beberapa upaya yang telah dilakukan Pemprov Sumut berkolaborasi dengan berbagai pihak di Sumut dalam pengendalian inflasi sepanjang 2025. Mulai dari penanaman jagung, panen raya serentak, operasi pasar sebanyak 35 kali, dan melakukan gerakan pasar dan pangan murah se-Sumut selama tahun 2025.Pada kesempatan tersebut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Iman Gunadi menyampaikan, beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi di Sumut. Tekanan inflasi di Sumut sebagian besar bersumber dari kenaikan Harga kelompok makanan. Oleh sebab itu ada beberapa fokus utama yang perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut.Pertama, katanya, mengenai kondisi neraca pangan yang sangat dipengaruhi oleh perdagangan antar daerah. Kedua pasokan dan harga beras belum stabil. Ketiga mengenai ekosistem hulu-hilir komoditi pangan belum terbentuk.“Pembentukan ekosistem hulu-hilir komoditas pangan perlu didorong di Sumut,” kata Iman Gunadi.Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Walikota Tebing Chairil Mukmin Tambunan, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Hutabarat