LensaDaily - Pengawasan obat dan makanan di wilayah Sumatera Utara dinilai sangat penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat, melalui pengawasan ketat terhadap peredaran obat, terutama penggunaan antibiotik yang harus berdasarkan resep dokter.Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) pun terus memperkuat sinergi dengan BBPOM dalam upaya pengawasan obat dan makanan. BBPOM pun diharapkan menjadi garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan di Sumut.Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap, dengan Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa 6 Januari 2026."Semua obat memang harus ada resep dari dokter. Saya pikir penertiban harus dimulai dari sekarang. Meskipun ketertiban itu mungkin membuat sebagian orang tidak nyaman, ini adalah langkah yang baik demi keselamatan masyarakat," ujar Sulaiman.Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman juga menekankan perlunya pengawasan secara ketat terkait pesatnya pertumbuhan industri rumahan yang memproduksi obat kecantikan. Ia mendorong BPOM untuk lebih kreatif dan cepat dalam memantau penggunaan zat kimia pada produk kosmetik, guna menghindari risiko kesehatan bagi konsumen.Selain itu, Pemprov Sumut juga diharapkan BBPOM untuk memberikan atensi khusus pada tren penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan anak muda. Perlu dilakukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di dalam cairan (liquid) vape."Yang saya khawatirkan adalah penyalahgunaan Narkoba dalam konsumsi vape tersebut. Kita harus memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui sinergitas informasi dan kolaborasi antara Pemprov, Dinas Kesehatan, dan BPOM," tegasnya.Bahkan menurut PJ Sekda Sumut itu, perlu dilakukan razia gabungan bersama Dinas Kesehatan, terutama menjelang hari raya besar guna menjamin keamanan konsumsi masyarakat. "Harapan ke depan, BPOM menjadi garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan di Sumut," pungkas Sulaiman.Sebelumnya, Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait menyatakan kesiapannya untuk mengawal program kerja dari hulu ke hilir. Salah satu fokus tahun ini adalah pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.Mojaza juga memaparkan beberapa poin penting dalam audiensi tersebut, yakni perlunya kolaborasi dengan Pemprov Sumut terkait imbauan untuk apoteker dan dokter agar penggunaan antibiotik dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.Kemudian mendorong sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat peredaran bahan baku obat dan komoditas seperti cengkeh, baik untuk ekspor maupun impor. Serta meminta keterlibatan BBPOM dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memberikan kontribusi dari sisi pengawasan distribusi barang.

LensaDaily - Keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) tercatat 81 siswa-siswi menjadi korban. Mereka mengalami gejala mual, muntah, sakit kepala, pusing, nyeri tenggorokan, diare, hingga sesak napas. Seluruh siswa telah mendapatkan penanganan medis di puskesmas dan beberapa rumah sakit terdekat.Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Kesehatan menurunkan Tim Gerak Cepat (TGC) untuk menangani dugaan kejadian keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, pada 15 Oktober 2025.“Pemprov Sumut melalui Dinas Kesehatan telah menurunkan Tim Gerak Cepat dan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kejadian tersebut,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy, di Medan, Kamis 16 Oktober 2025.Menurut Faisal, kondisi para siswa saat ini dalam keadaan stabil. Sebagian besar telah diperbolehkan pulang, sementara beberapa lainnya masih menjalani perawatan dan observasi.Pemprov Sumut juga telah menerima sampel muntahan untuk diuji di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Sumut, sementara sampel makanan dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.“Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan Bidang Kesehatan Masyarakat juga sudah kami minta melakukan supervisi lapangan, serta berkoordinasi dengan BBPOM Medan dalam penelusuran keamanan pangan dan rantai pasok bahan makanan,” tambah Faisal.Ia menjelaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan untuk siswa SMPN 1 Laguboti dihentikan sementara operasionalnya hingga hasil pemeriksaan keluar.“Makanan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang sangat baik untuk mendukung gizi dan tumbuh kembang anak sekolah, namun aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa Pemprov Sumut saat ini terus mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG di Sumut. Sertifikat tersebut menjadi jaminan keamanan dan kesehatan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).