LensaDaily - Kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi ilegal diungkap Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut. Sua unit truk yang membawa BBM jenis solar subsidi ilegal diamankan sebagai barang bukti.Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan menjelaskan penindakan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni di SPBU Takari, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dan SPBU Tambangan di Jalan Soekarno-Hatta, Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Selasa 5 Mei 2026 dini hari."Untuk truk pertama yang diamankan membawa BBM jenis solar subsidi seberat kurang lebih 4 ton yang dikemudikan Herman warga Sidempuan. Kedua truk yang telah dimodifikasi membawa BBM jenis solar bermuatan kurang lebih 1,4 ton solar subsidi yang dikemudikan Eko bersama kernetnya Roni Anggara," jelasnya.Juru Bicara Polda Sumut itu mengungkapkan, modus yang digunakan dalam penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM solar subsidi ilegal tersebut yakni memakai 29 barcode dan tujuh pelat nomor polisi palsu.BBM solar subsidi ilegal itu rencananya akan diantarkan ke salah satu gudang milik MR Jack yang berada di Desa Sei Bulu, Pasar Bengkel, Kabupaten Serdang Bedagai."Terhadap dua unit truk yang membawa BBM solar ilegal bersama sopir telah diamankan menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumut. Sementara penyidik masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku (jaringan lainnya)," pungkasnya.

LensaDaily - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengingatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara agar tetap kompak dalam menjalankan tugas pemerintahan.Hal tersebut disampaikannya saat silaturahmi bersama Forkopimda Sumut, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Makodam I/Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan, Minggu 15 Maret 2026.“Forkopimda harus kompak bekerja. Pada akhirnya semua yang kita lakukan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Jangan membawa perasaan masing-masing, karena rakyat membutuhkan kita. Curahkan perhatian kita sepenuhnya untuk rakyat,” tegasnya.Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti peredaran narkoba, premanisme, penyebaran berita hoaks, hingga praktik judi online yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.Selain itu, Djamari menekankan pentingnya peran Forkopimda dan tokoh agama dalam merangkul generasi muda agar terlibat aktif menjaga persatuan dan stabilitas daerah.“Bagaimana kita melibatkan anak-anak muda, merangkul mereka, serta memberikan ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan dan menjaga persatuan,” ujarnya.Ia juga meminta tokoh masyarakat dan jajaran Forkopimda untuk segera meluruskan berbagai isu hoaks yang beredar di tengah masyarakat, seperti isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) maupun krisis pangan. Menurutnya, pemerintah memastikan ketersediaan energi dan pangan nasional tetap aman dan mencukupi bagi masyarakat.Sedangkan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk terus menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah melalui sinergi dengan pemerintah pusat.Menurut Surya, stabilitas daerah tidak hanya dibangun melalui kekuatan institusi pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga melalui peran aktif tokoh masyarakat sebagai penyejuk dan pengayom di tengah masyarakat.Surya menambahkan, Sumut merupakan provinsi yang majemuk dengan beragam suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan besar yang harus dijaga melalui nilai-nilai toleransi.“Peran tokoh agama dan tokoh adat sangat penting sebagai penjaga harmonisasi dan kerukunan di tengah masyarakat,” kata Surya.Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumut mengusung visi pembangunan daerah Kolaborasi Sumut Berkah. Melalui visi tersebut, pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan tokoh masyarakat.Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemprov Sumut mendorong sejumlah langkah strategis pembangunan, antara lain penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik.Turut hadir dalam kegiatan tersebut mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, unsur Forkopimda Sumut, Anggota DPR RI Musa Rajekshah, Wali Kota Medan Rico Waas, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Sumut

LensaDaily - Kepala daerah diminta untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membeli bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan atau panic buying. Bobby memastikan stok BBM di Sumut masih dalam kondisi aman. Hal ini harus segera dilakukan agar antrean panjang di sejumlah SPBU di berbagai daerah di Sumut berakhir.Permintaan ini diungkapkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution yang berharap tidak ingin kondisi ini berlangsung lama karena berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap para kepala daerah beserta jajaran terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Akibat hal ini, beberapa SPBU kehabisan stok lebih cepat dari biasanya."Saya harap kepala daerah terus edukasi masyarakat, karena kalau saya perhatikan setelah saya mengunjungi beberapa kabupaten kota, panic buying cuma di kota-kota saja," kata Bobby Nasution saat acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar DPD Gerindra Sumut di Santika Premiere Dyandra Hotel, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 7, Medan, Sabtu 7 Maret 2026.Bobby Nasution mengibaratkan ketersediaan stok BBM nasional seperti tangki mobil yang akan kembali diisi sebelum benar-benar habis."Jadi tidak perlu panik, selama ini kita tidak pernah kehabisan BBM walau tempat penyimpanan BBM kita hanya 25 hari karena sebelum habis sudah diisi," kata Bobby Nasution.Turut hadir pada acara buka puasa bersama tersebut antara lain unsur Forkopimda Sumut, Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo beserta jajaran. Hadir pula para ketua DPD partai politik lainnya, bupati dan wali kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut.