LensaDaily - Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil menurunkan inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025 diapresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penurunan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan cuaca dan pasokan.Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin 17 November 2025.“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta kerja sama dengan daerah champion seperti Jember,” ucap Bima Arya.Ia menambahkan, bahwa kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga intervensi cepat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting.Wakil Gubernur Sumut Surya yang mengikuti Rakor tersebut dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumt, memaparkan bahwa inflasi Sumut turun dari 5,32% menjadi 4,97% berkat sejumlah langkah strategis.Bersama instansi lainnya, Pemprov Sumut melakukan sejumlah upaya dalam menurunkan inflasi, seperti melakukan kolaborasi lintas sektor dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni mengelola pasokan komodtas strategis seperti cabai, bawang merah dan beras.Pemprov Sumut juga melaksanakan 11 aksi cepat dalam mengendalikan inflasi, berupa subsisdi operasi pasar murah, sidak harga, dan intervensi langsung ke rantai pasok. “Stabilisasi pasokan melalui intervensi Perum Bulog yaitu realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 34,90 juta kg atau setara dengan 38,84% dari target 89,86 juta kg. Bantuan Pangan juga terealisasi sebanyak 16,65 juta kg,” sebutnya.Wagub Sumut melanjutkan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi harga cabai merah melalui pembelian lintas daerah, yang telah dilaksanakan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 ton. Pasokan cabai tersebut dikirim melalui tiga tahap yang diturunkan ke Pasar Induk dan Dinas Ketahan Pangan dan Hortikultura.Pemprov Sumut juga rutin melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah, baik dengan Kemendagri, serta kabupaten/kota. Juga melaksanakan koordinasi pendistribusian minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah dilaksanakan pada 7 November 2025. “Kami juga melaksanakan rapat perkembangan harga pakan ternak,” ucapnya.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan sejumlah provinsi mengalami penurunan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua November 2025. Salah satunya Provinsi Sumut, yang mengalami penurunan IPH sebesar 3,56% terhadap komoditas cabai mrah, beras, dan bawang merah. Penurunan IPH terjadi di Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padanglawas, dan Kota Tebingtinggi.“Jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah dari minggu sebelumnya. Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya,” ucapnya.

LensaDaily - Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan langkah yang proaktif, terkait kondisi perekonomian di Sumut, sebab pada Agustus 2025 inflasi (y-on-y) di Provinsi Sumut meningkat sebesar 4,42%. Angka inflasi ini sangat tinggi yang berdampak menekan daya beli masyarakat.Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong saat memimpin rapat lanjutan percepatan realisasi anggaran dan penanganan laju inflasi bersama Sekda Kabupaten/Kota se-Sumut, di Aula Gedung Bina Graha Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21 Medan, Senin 8 September 2025. Sebelumnya, Sekdaprov Togap Simangunsong juga memimpin rapat penanganan inflasi yang diikuti para pimpinan OPD Pemprov Sumut.“Pertemuan ini kita adakan dalam rangka untuk melakukan langkah yang proaktif terkait kondisi perekonomian di Sumut. Pada Minggu yang lalu, Sumut masih inflasi 4,42%. Idealnya inflasi Sumut adalah 2,5% dan harus kita upayakan di angka ini, agar ideal dari segi masyarakat dan pengusaha tidak terganggu,” ucap Togap Simangunsong.Dijelaskannya, angka inflasi sangat tinggi ini tentunya menekan daya beli masyarakat. Penyumbang utama adalah komoditi cabai merah, bawang merah, daging ayam dan lainnya. Dari data yang diperoleh salah satu penyebabnya adalah komoditi tersebut dipasok keluar provinsi Sumut, sehingga menekan harga di Sumut sendiri.“Kita harus melakukan intervensi agar kebutuhan pokok ini harus terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat Sumut, baru dapat di jual ke luar provinsi,” katanya.Untuk itu, ia berharap kabupaten/kota memperkuat tim pengendalian inflasi dengan memantau perkembangan harga stok dan distribusi. Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dan mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah.Sementara untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, Togap juga meminta kabupaten/kota untuk mengoptimalkan belanja daerah dari APBD. Dimana beberapa daerah masih banyak belanja dan pendapatan yang belum terealisasikan.“Ini sangat berdampak pada inflasi karena uang banyak terendap dan tidak beredar di masyarakat. Kita harap dengan percepatan realisasi anggaran ini tentunya mendongkrak daya beli masyarakat,” katanya.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyerukan beberapa hal kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sumut untuk mengendalikan inflasi dan mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Sumatera Utara (Sumut).“Pertama, Pemerintah Kabupaten dan Kota agar fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi. Seluruh pihak harus berkomitmen memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga lapangan strategis, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah melalui percepatan penyaluran SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, serta perluas toko pantau inflasi,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat pimpin rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat 29 Agustus 2025.Kedua, katanya, perlunya penguatan kolaborasi dan ekosistem hulu hilir. Pemerintah daerah, BI, Bulog, BUMD, serta instansi vertikal terkait sepakat memperkuat kerja sama antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker terutama guna menekan gejolak harga.Poin ketiga, Wagub Sumut meminta agar ada penguatan dan integrasi data pangan melalui penggunaan teknologi informasi. Disepakati pilot project penerapan sistem monitoring harga dan stok pangan di Provinsi Sumut, Kota Medan, Tebingtinggi, Kabupaten Deliserdang, Karo dan Langkat, sebagai sistem dini harga dan stok pangan.Untuk akselerasi ETPD, Surya meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalisasi penerimaan daerah secara non tunai. Seluruh Pemda berkomitmen memperluas kanal pembayaran non tunai, khususnya pada kanal digital (QRIS, E-Commerce, Mobile Banking) untuk pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD dapat meningkat dengan lebih transparan dan akuntabel.“Selanjutnya, penguatan infrastruktur regulasi digitalisasi. Pemerintah daerah bersama Bank Sumut sepakat memastikan ketersediaan infrastruktur kanal non tunai sekaligus mempercepat penyusunan dan implementasi regulasi daerah (Perkada) guna mendukung penggunaan kartu kredit Indonesia,” ujar Surya.Selain itu, Surya juga meminta literasi dan realisasi elektronifikasi ditingkatkan. Seluruh anggota TP2DD berkomitmen untuk memperluas pelaksanaan sosialisasi dan capacity building untuk meningkatkan pemahaman OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha terhadap manfaat digitalisasi. Serta mendorong peningkatan realisasi transaksi non tunai daerah.Sementara itu ada beberapa upaya yang telah dilakukan Pemprov Sumut berkolaborasi dengan berbagai pihak di Sumut dalam pengendalian inflasi sepanjang 2025. Mulai dari penanaman jagung, panen raya serentak, operasi pasar sebanyak 35 kali, dan melakukan gerakan pasar dan pangan murah se-Sumut selama tahun 2025.Pada kesempatan tersebut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Iman Gunadi menyampaikan, beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi di Sumut. Tekanan inflasi di Sumut sebagian besar bersumber dari kenaikan Harga kelompok makanan. Oleh sebab itu ada beberapa fokus utama yang perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut.Pertama, katanya, mengenai kondisi neraca pangan yang sangat dipengaruhi oleh perdagangan antar daerah. Kedua pasokan dan harga beras belum stabil. Ketiga mengenai ekosistem hulu-hilir komoditi pangan belum terbentuk.“Pembentukan ekosistem hulu-hilir komoditas pangan perlu didorong di Sumut,” kata Iman Gunadi.Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Walikota Tebing Chairil Mukmin Tambunan, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Hutabarat

LensaDaily - Pemerintah terus mendorong penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bertujuan untuk menekan inflasi dan mengendalikan harga beras di pasaran. Sumatera Utara (Sumut) andil besar terhadap kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah, yang diikuti Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya, bersama Kementerian Dalam Negeri, Bulog dan lainnya, secara virtual di Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Kota Medan, Selasa 19 Agustus 2025.Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, terdapat 14 provinsi yang berkontribusi pada kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dan Provinsi Sumut memberikan andil terbesar, yaitu sebesar 3,58%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beberapa komoditas seperti beras, cabai merah, dan bawang merah."Beras adalah yang utama mengalami kenaikan harga di beberapa daerah. Ini harus segara kita carikan solusi agar harga ini dapat terkendali," ucap Tomsi Tohir.Tomsi juga meminta Bulog, untuk dapat merealisasikan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sesuai dengan target yang ditentukan yakni sebesar 16% per enam  bulan ke setiap daerah. Saat ini, Bulog hanya dapat menyalurkan sebesar 2,94%."Ini harus betul-betul kita serius untuk menyalurkan beras SPHP ini dengan target yang ditentukan, dan meminta Pemda untuk dapat membantu penyaluran SPHP ini supaya lebih cepat, agar harga beras ini turun," katanya.Tomsi juga meminta Bulog untuk dapat mencari jalan keluar, agar beras ini dapat tersalurkan di pasar tradisional, sehingga masyarakat dapat membeli beras SPHP. Juga untuk menekan harga beras, agar tidak naik dan memberatkan masyarakat.Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida mengatakan, sampai saat ini Bulog telah menyalurkan beras SPHP dari bulan Juli hingga Desember 2025 sebesar 38.811 ton.Menurutnya, selain pasar tradisional, Bulog juga telah menyalurkan beras SPHP ke ritel modern. serta melakukan canvassing ke seluruh pasar diseluruh wilayah di Indonesia. "Semua direksi juga sudah turun ke lapangan Pak, yang bekerja sama dengan Pemda, TNI/Polri, untuk melakukan penjualan beras murah ke masyarkat," katanya.