LensaDaily - Permintaan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, atas peningkatan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk pemulihan pascabencana di Sumut akhirnya dikabulkan. Pemerintah pusat menambah anggaran untuk Sumut hingga mencapai Rp23,32 triliun yang tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk periode 2026–2028.Berdasarkan data yang ada, disebutkan bahwa dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tersebut diarahkan untuk mendukung proses pemulihan pascabencana di Sumut, dengan perencanaan selama tiga tahun sejak 2026 hingga 2028. Pada tahun 2026, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,94 triliun, yang terbagi atas Rp6,5 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp2,44 triliun untuk kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.“Kalau kita hitung, rata-rata per tahun dana TKD itu mencapai Rp7,78 triliun. Dan ini berlangsung selama tiga tahun. Jadi ada yang menjadi kewenangan pusat, ada yang provinsi. Intinya upaya kita bersama untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumut akan terus berlangsung secara bertahap,” sebut Gubernur Bobby Nasution dalam keterangan persnya, Kamis 9 April 2026.Untuk tahun 2027, alokasi anggaran yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) mencapai Rp7,97 triliun, dengan pembagian Rp4,62 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp3,35 triliun untuk daerah.Pemulihan Pascabencana Berlangsung hingga 2028Sementara pada 2028, alokasi anggaran R3P sebesar Rp6,40 triliun, dengan rincian Rp2,07 triliun menjadi kewenangan pusat dan Rp4,32 triliun untuk kewenangan provinsi. Dengan demikian, total kebijakan pengelolaan kegiatan dan anggaran tersebut mencapai Rp23,32 triliun hingga 2028.“Tentu kita Pemerintah Provinsi, sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah, mengapresiasi alokasi anggaran untuk upaya pemulihan pascabencana di Sumut. Sebagaimana kita tahu, kondisi di beberapa daerah mengalami kerusakan, baik infrastruktur, fasilitas umum, permukiman penduduk, hingga lahan pertanian milik masyarakat yang hilang akibat banjir bandang dan longsor,” jelas Bobby Nasution.Rencana tiga tahun ini, lanjutnya, merupakan langkah yang rasional mengingat proses pemulihan pascabencana tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan pemetaan lahan, relokasi, pembangunan ulang, hingga pemulihan sumber mata pencaharian masyarakat.“Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, karena rencana ini sebagai upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ini membuktikan kami tidak sendiri, termasuk juga pihak lain (swasta) yang turut serta membantu masyarakat memulihkan keadaan pascabencana,” pungkas Bobby Nasution.

LensaDaily - Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) kembali diterjang banjir bandang usai hujan deras yang melanda daerah tersebut Rabu sore, 11 Februari 2026, sekitar pukul 17.00 WIB. Dampak banjir bandang ini meluas di tiga kecamatan Kabupaten Tapteng.Berdasarkan data diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapteng, mencatat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan meluapnya sungai di Kecamtan Sarudik, Kecamatan Tukka, Pandan dan Kecamatan Barus. Akibatnya, juga menyebabkan di tiga kecamatan banjir.Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu menjelaskan sebelumnya, cuaca di daerah dia pimpinan cerah dan panas. Kemudian, masuk sore hari tiba-tiba mendung lalu turun hujan deras."Kondisi di Tapanuli Tengah ada perubahan cuaca sangat ekstrem hari ini. Yang mana, cuaca itu cerah dan panas. Lalu, sore tiba-tiba mendung dan hujan sangat deras. Begitu pun, dari hulunya di perbukitan," kata Masinton Pasaribu, Rabu malam, 11 Februari 2026.Masinton mengungkapkan atas curah hujan yang tinggi menyebabkan tanggul-tanggul darurat, yang dibuat kembali jebol. Kemudian, merendam sejumlah wilayah pemukiman warga di Kabupaten Tapteng."Jadi, sore tadi sekitar jam 5 atau hujan deras, mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir, kembali mengalami banjir. Air meluap tinggi, sedimen yang dibersihkan dari sungai, air kembali penuh. Tanggul-tanggul darurat, yang dibuat kembali jebol," jelas Bupati Tapteng. Masinton mengimbau masyarakat untuk menjauh daerah pinggiran sungai yang meluap dan perbukitan, yang sangat berpotensi terjadi longsor. Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng sudah melakukan mengevakuasi warga ke tempat lebih aman dan melakukan pemantauan titik-titik banjir."Air mengalir sangat deras disertai dengan kayu. Masyarakat, sudah kita evakuasi dan kita imbau untuk menyelamatkan diri, untuk menghadiri daerah-daerah banjir dan mewaspadai potensi adanya longsor," sebut Bupati Tapteng.Bupati Tapteng mengatakan sejauh ini belum ada laporan warga menjadi korban bencana alam ini."Makanya, kami bekerja dari sore tadi, untuk melakukan evakuasi dan pemantauan titik-titik banjir," sebut Masinton. 

LensaDaily - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan lima daerah di Sumatera Utara yang masih menjadi perhatian karena terdampak cukup parah akibat banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Selain itu, perekonomian di sejumlah wilayah juga belum berjalan optimal karena kendala pemulihan sarana dan prasarana.Hal ini diungkapkan dalam rapat koordinasi (Rakor) Pemulihan Pascabencana Sumatera Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual dari ruang kerjanya, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 9 Desember 2026.Rakor tersebut dihadiri pimpinan pemerintahan dari tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera. Termasuk 18 daerah di Sumut yang menjadi pembahasan terkait kondisi terkini sekaligus laporan upaya pemulihan pascabencana.Pada kesempatan itu, Wagub Surya menyampaikan bahwa berdasarkan data yang disajikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat lima daerah yang masih menjadi perhatian karena terdampak cukup parah akibat banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.Kelima daerah tersebut yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailingnatal, dan Kota Sibolga. Selain itu, perekonomian di sejumlah wilayah juga belum berjalan optimal karena kendala pemulihan sarana dan prasarana.“Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan pastikan lagi data yang ada di semua kabupaten/kota terdampak bencana, agar data yang kita kirimkan nanti valid dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat, serta seluruh OPD yang ada di provinsi,” ujar Surya kepada pimpinan OPD yang hadir.Di antaranya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Tuahta Saragih, Asisten Pemerintahan Umum Basarin Tanjung, Kepala Dinas Kesehatan Faisal Hasrimi, serta pejabat lainnya.Sebagai pembina pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Sumut berdasarkan hasil Rakor tersebut akan memasukkan seluruh data ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang akan menjadi acuan bagi kementerian terkait serta seluruh pimpinan OPD provinsi.Secara teknis, Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah menggelar Rakor lanjutan untuk memvalidasi dan menyesuaikan data agar terkoneksi dengan R3P.“Jadi kita harus detailkan lagi, kita koordinasikan lagi semua kerusakan yang ada, dengan BPBD kabupaten/kota. Hasilnya ini nanti kita sampaikan juga ke OPD lain (terkait), sehingga upayanya berjenjang,” jelas Tuahta.Untuk langkah tersebut, Pemprov Sumut menargetkan R3P rampung hingga menghasilkan Surat Keputusan (SK) Gubernur pada 31 Januari 2026. Dengan demikian, data tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota, serta digunakan apabila diperlukan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat.Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian yang memimpin Rakor menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mengecek kondisi berbagai fasilitas pelayanan publik, seperti rumah sakit, Puskesmas, sekolah, infrastruktur, perekonomian, rumah ibadah, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Hal ini mengingat sejumlah daerah mengalami dampak bencana yang cukup signifikan sehingga memerlukan perhatian lebih dalam proses pemulihan.“Jadi Rakor ini sangat penting untuk kita mengetahui langkah dan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terdampak bencana. Dan saya terimakasih kepada daerah di Sumatera Utara yang sudah berhasil melakukan pemulihan pascabencana," pungkasnya.

LensaDaily - Upaya pemulihan pasca bencana banjir bandang terus dilakukan, salah satunya Satuan Brimob Polda Sumatera Utara bersama masyarakat membangun fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) sebagai kebutuhan dasar warga terdampak di Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan.Pembangunan MCK dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Brimob Batalyon C Pelopor bersama masyarakat. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 75 persen. Tahapan pekerjaan yang tengah dilakukan meliputi pengecatan, pemasangan kloset, penimbunan, serta pelapisan plester pada dinding tembok.Sebagai bentuk pengawasan dan perhatian langsung terhadap kebutuhan masyarakat, Komandan Batalyon C Sat Brimob Polda Sumut, Kompol Zaenal Muhlisin, turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan pembangunan MCK tersebut. Kehadiran pimpinan di lapangan menjadi motivasi bagi personel dan masyarakat untuk menyelesaikan pembangunan sesuai standar kelayakan dan kebersihan.Kompol Zaenal Muhlisin menyampaikan bahwa pembangunan MCK merupakan bagian penting dari misi kemanusiaan Brimob dalam membantu pemulihan kehidupan warga pasca bencana.“Fasilitas MCK ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dari sisi kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kami berharap fasilitas ini dapat segera digunakan dan memberi manfaat nyata bagi warga yang terdampak banjir bandang,” ujarnya, Rabu 7 Januari 2026.Ia menambahkan, sinergi antara personel Brimob dan masyarakat setempat menjadi kunci utama percepatan pembangunan di tengah keterbatasan pasca bencana. Brimob berkomitmen untuk terus hadir dan mendukung proses pemulihan hingga kondisi masyarakat kembali normal.

LensaDaily - Sebanyak 30.875 rumah rusak terdampak bencana banjir, banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara (Sumut) yang terjadi pada November 2025 lalu. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah melakukan verifikasi data yang akan selesai sebelum tahun depan 2026.Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, Pemprov Sumut terus mempercepat realisasi untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir dan longsor di Sumut. Sehingga masyarakat terdampak bencana bisa segera mendapat hunian tetap.Ada beberapa langkah percepatan yang dilakukan, yaitu pendataan hingga verifikasi data rumah rusak ringan, sedang, berat dan hilang. Hal tersebut disampaikannya pada saat rapat pembahasan pembangunan hunian tetap pascabencana Sumatera, secara daring di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Kamis (25/12/2025). Ia menargetkan akhir 2025, verifikasi data selesai dilakukan.“Secara keseluruhan, unit rumah masyarakat (yang rusak) ada 30.875 rumah, sekarang datanya by name by address, sekarang masuk tahap verifikasi, akhir 2025 kami harapkan verifikasi selesai,” kata Bobby.Selain pendataan, Gubernur Bobby Nasution juga telah mempercepat penyediaan lahan bagi pembangunan hunian tetap. Pembangunan tersebut dilakukan secara berkolaborasi oleh Menteri PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi. Sementara itu pemerintah daerah mulai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, pemerintah kabupaten/kota menyiapkan lahannya.Diketahui, beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama dengan Menteri Dalam Negeri telah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan 200 hunian tetap di Sibolga, 118 di Tapanuli Tengah, 103 di Tapanuli Utara dan 227 di Tapanuli Selatan.Meski begitu, dari 1.000-an kuota hunian tetap yang akan dibangun, Sumut masih memiliki sisa kuota. Agar segera dibangun, Gubernur pun meminta pemerintah kabupaten/kota agar mengajukan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di wilayahnya dapat digunakan sebagai lahan pembangunan hunian tetap.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Gubernur Bobby Nasution. Ia pun meminta agar pembangunan dapat dikawal hingga selesai.“Saya senang sekali karena Gubernur bisa mengkoordinasikan dengan baik, tolong dikawal ya Pak Gubernur, itu contoh di Tapanuli Utara saya sudah kunci (selesai 21 Maret 2026), jadi saya kunci, semua kolaborasi, tanahnya Pemda, provinsi turun tangan langsung bagus, bupati juga bagus mengawasi,” kata Maruarar.Turut mengikuti rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf. serta turut mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap.