LensaDaily - Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sumut diminta untuk mendukung pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan upaya menyejahterakan masyarakat. Data ini akan menjadi Badan Lusbenchmark peta ekonomi nasional dan menjadi dasar dalam melihat transformasi ekonomi digital.Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution usai berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS Kota Medan, Senin 9 Februari 2026. “Kita minta semua kepada daerah untuk mendukung DTSEN untuk penginputan data di tahun 2026. Nah ini akan menjadi data besar kita juga, bagaimana kita mengambil kebijakan dan bagaimana kita sejahterakan masyarakat kita di Sumatera Utara,” katanya.Bobby juga memastikan setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut selalu berbasis data. Menurutnya, seluruh perencanaan kebijakan harus dimulai dari data yang benar agar kebijakan yang dihasilkan juga tepat sasaran.“Kita bekerja dengan starting yang benar, artinya data yang kita miliki ini benar-benar mewakili kondisi Sumatera Utara. Jangan salah ambil kebijakan, jangan salah ambil starting karena datanya tidak tepat. Oleh karena itu kita sampai di sini, kita datang ke sini memastikan data yang kita gunakan ini sudah tepat atau belum,” kata Bobby.Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan sensus ekonomi. Diharapkan sensus tersebut dapat menjadi benchmark peta ekonomi nasional dan menjadi dasar dalam melihat transformasi ekonomi digital.“Harapannya sensus ini bisa jadi benchmarking peta ekonomi tentang bagaimana transformasi ekonomi digital bisa dicapture di sensus ekonomi, kami meng-capture pelaku UMKM, juga ekonomi digital. Sensus ini akan dibarengi dengan pembaruan DTSEN, jadi kita akan dapat data by name by address data 15 juta penduduk Sumut,” kata Asim.Selain berdiskusi, Gubernur Bobby juga meresmikan ruang command center BPS. Turut hadir pada kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Armand Effendy Pohan, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, serta Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah.

LensaDaily - Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus lakukan penguatan ekosistem ekonomi dengan mendukung daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sumut, dan membangun iklim investasi yang kondusif dan progresif.Hal ini terlihat dari indikator sasaran pembangunan pada triwulan III tahun 2025 yang menunjukkan capaian sangat tinggi, ditandai oleh keberhasilan pengendalian tingkat kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perbaikan Gini Ratio serta capaian PDRB per kapita yang jauh melampaui target.Kepala Biro Perekonomian Sumut, Poppy Marulita Hutagalung mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, pada Triwulan III tahun 2025 ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 4,55 % secara year on year (YoY). Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang masih berjalan stabil. PDRB Sumatera Utara triwulan III tahun 2025 menyumbang kontribusi tertinggi di Pulau Sumatera sebesar 23,58%.“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumut triwulan III tahun 2025 sebesar 5,32 % turun dari tahun 2024 sebesar 5,6 %,” ujar Poppy di Medan, Rabu 14 Januari 2026.Selain itu, persentase kemiskinan di Sumut juga masih mengalami tren penurunan pada Maret 2025 tercatat 7,36 % di bawah target penurunan 2025 sebesar 7,46-6,96 %. Sedangkan Gini Ratio Maret 2025 mencapai 0,295 poin dari target 0,305-0,303 poin. Angka ini menurun sebesar 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2024 dan juga turun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024.Sumatera Utara juga mampu mengendalikan inflasi tahun 2025 yang berhasil ditekan dari 5,32% pada September (year on year/yoy) menjadi 3,96% pada November 2025, sekaligus memperkuat stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.Poppy menjelaskan, untuk mengendalikan inflasi di Sumut, Pemprov Sumut telah merumuskan kebijakan pengendalian inflasi jangka menengah yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/839/KPTS/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut Periode 2025–2027. Kebijakan ini mengusung stategi 4K untuk pengendalian inflasi yakni; Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.Sepanjang tahun 2025, Gubernur Bobby Nasution juga telah membangun iklim investasi Sumut yang kondusif dengan persentase peningkatan investor yang berinvestasi di Sumut sebesar 53,5 persen dengan peningkatan nilai investasi sebesar 25%.Pemprov Sumut terus berkomitmen untuk meningkatkan investasi, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Inisiasi ini mewujudkan harapan warga Sumatera Utara akan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat daya saing daerah.Selain itu, Gubernur Bobby Nasution juga telah melakukan penguatan ekosistem ekonomi dengan mendukung kemajuan UMKM. Hal ini terlihat dari capaian tahun 2025 yang menunjukkan dari 6.100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) telah terindentifikasi 328 usulan titik lahan, dengan 4.613 koperasi (75,62%) telah terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih

LensaDaily - Sebanyak 50 ton cabai merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur didatangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sebagai upaya pemerintah daerah mengendalikan laju inflasi yang saat ini masih tergolong tinggi.Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Distribusi Komoditas Cabai Merah sebagai salah satu penyumbang inflasi di Sumut, yang digelar di Ruang Rapat II Kantor Gubernur Sumut, Jumat 10 Oktober 2025.Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong mengatakan, pasokan cabai merah tersebut akan didistribusikan dalam tiga tahap. “PT AIJ, Dirga Surya dan PPSU sudah ke Jawa Timur untuk mendapatkan pasokan dari sana. Ada 50 ton cabai yang akan didistribusikan dalam tiga tahap,” ujarnya.Pada tahap pertama, sebanyak 16 ton cabai merah dari Jember akan disalurkan, sisanya disusul tahap kedua dan ketiga. Distribusi cabai akan dipusatkan di Pasar Induk Lau Cih, bekerja sama dengan PD Pasar Medan dan BUMD Deliserdang sebagai tempat penampungan sementara.Dari 16 ton cabai tahap pertama, 10 ton akan didistribusikan ke Pasar Induk Lau Cih, 1,5 ton ke Deliserdang, dan sisanya ke Kedai Kolaborasi Pasar Medan. “Para distributor nantinya akan membeli cabai dari Lau Cih. Harga jual di tingkat konsumen ditetapkan Rp55.000/kg, sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024,” jelas Togap.Ia berharap langkah ini berdampak nyata dalam menekan harga cabai merah dan menjaga inflasi daerah agar tetap terkendali.Sementara itu Plt Dirut Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan Agus Saputra menyampaikan siap berkolaborasi dalam menjaga inflasi di Sumut agar terkendali. Dia mengatakan di Pasar Induk Lau Cih saat ini mempunyai tempat penyimpanan untuk cabai merah dengan kapasitas 10 ton. "Ketahanannya bisa sampai dua hari. Kami sebagai transformer antara PT AIJ ke pedagang distributor," katanya.Ia menyebutkan harga terkini cabai merah di pasar tersebut dijual dengan harga Rp75.000/kg untuk cabai merah gunung, Rp65.000/kg untuk cabai merah dari Jawa.Di tempat terpisah, pada Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut di Aula Dekranasda, Jumat (10/10/2025), Kepala Biro Perekonomian Sumut Poppy Marulita Hutagalung menyampaikan, pemerintah dalam hal mengintervensi inflasi di Sumut juga akan memaksimalkan peran BUMD yang mengelola terkait pangan, seperti PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ), Dirga Surya, dan Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) sebagai penyaluran utama.Kemudian melalui distributor hingga ke pedagang pasar. Penyaluran cabai merah ini juga melalui Bulog melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Pangan Kita (TPK).Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Sumut (yoy) pada September 2025 mencapai 5,32%, naik dari 4,42% pada Agustus 2025. Komoditas penyumbang inflasi terbesar di antaranya cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai hijau, beras, dan daging ayam.Sementara Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Abdul Khalim menyampaikan bahwa program intervensi yang dilakukan merupakan kolaborasi Pemprov dengan kabupaten/kota sebagai aksi cepat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut, dengan segera mendatangkan dari wilayah lain saat mengalami defisit. "Posisi pasokan kita secara tahunan surplus. Khusus bulan ini mengalami defisit. Dengan adanya intervensi, harga cabai merah di pedagang diharapkan akan turun di harga jual wajar, tentunya tanpa merugikan para petani," ujarnya.Melalui intervensi yang dilakukan, katanya, akan menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir dalam menjaga ketersediaan pasokan. Inflasi dilakukan di dua daerah seperti Medan dan Deliserdang lantaran di daerah ini penyumbang inflasi tertinggi di Sumut.Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung, Kadis Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Fitra Kurnia, Kadis Ketahanan Pangan Rajali, Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kasatpol PP Sumut Muttaqien Hasrimy, serta perwakilan PT AIJ, PPSU, Bank Indonesia, Bulog, BPS Sumut, Satgas Pangan, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota.

LensaDaily - Beras murah sebanyak 15.700 ton segera digelontorkan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution melalui operasi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengintervensi dan mengendalikan harga beras di pasaran, sehingga harga beras kembali normal dan terjangkau masyarakat. Hal itu terungkap Bobby Nasution dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro, Gubernur Bobby Nasution, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu 20 Agustus 2025 malam. Hadir juga para kepala daerah se-Sumut.Bobby Nasution mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah berkomunikasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka pengendalian harga beras. Melalui operasi pasar di seluruh kabupaten/kota secara serentak, diharapkan masyarakat tidak lagi mengeluhkan mahalnya harga bahan pokok ini."Jadi gambaran umumnya saya sampaikan, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100. Kita sudah ada MoU dengan Bulog untuk operasi pasar ini," ujar Bobby.Dari angka tersebut, lanjutnya, pihak Bulog menargetkan adanya operasi pasar di tiap daerah kabupaten/kota se-Sumut, setiap bulannya. Sehingga diharapkan para kepala daerah diminta menyiapkan skema untuk membuka pasar murah di beberapa tempat."Kalau masing-masing ambil 500 ton, sudah bisa kita operasi pasar. Kita buat serentak sekaligus di seluruh daerah. Tinggal untuk skemanya, ada kerja sama atau MoU antara Pemkab/Pemko dengan Bulog," jelas Bobby.Selain itu, dari beberapa komoditi yang disebutkan mengalami kenaikan harga, padahal produksinya dari Sumut. Penyebabnya antara lain karena hasilnya didistribusikan ke luar provinsi seperti Riau dan Aceh. Sehingga kebutuhan di Sumut sendiri mengalami kekurangan.Senada dengan itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto pun menilai, dukungan dari pemerintah daerah dapat mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat. Secara otomatis juga akan mampu membuat harga lebih stabil.Penyaluran juga dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN yang bergerak di bidang pangan, Koperasi/gerai Instansi pemerintah lainnya, Rumah Pangan Kita (RPK) serta swalayan/toko ritel modern."Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP itu, membuat target 600 ton per hari, sudah terealisasi untuk mempercepat sampai ke masyarakat," ucapnya. Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, saat ini Indonesia telah menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Yakni sistem basis data tunggal yang dikelola oleh BPS, yang berisi informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, termasuk data nama dan alamat. Juga sebagai acuan utama program pemerintah, seperti penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat. "DTSEN bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi angka yang ada di BPS tentang jumlah penduduk dan jumlah keluarga, dengan yang ada di Dukcapil itu sama. Termasuk ini juga mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial (STKS) dari Kementerian Soaial. Sehingga semuanya akan mengacu pada data BPS, sebagai basis data tunggal," sebut Amalia.Kemudian untuk berikutnya, Amalia menyebutkan bahwa BPS juga akan melakukan pengumpulan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Data ini penting untuk memantau perkembangan dan potensi kawasan-kawasan tersebut, serta sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang efektif."Kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk melakukan pembaharuan DTSEN dari bawah (kabupaten/kota). Dan aplikasi untuk pemutakhirannya akan disiapkan dari pusat. Untuk teknisnya silakan daerah masing-masing berkolaborasi dengan BPS di kabupaten/kota," jelas Amalia.Karena itu, pihaknya mengapresiasi dukungan dari Pemprov Sumut yang akan membantu proses pengumpulan data tersebut, bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota. Sebab hasilnya juga akan sangat bermanfaat bagi daerah itu sendiri.Turut hadir dalam rakor tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Rudi B Hutabarat, Kepala BPS Sumut Asim Saputra serta para kepala daerah se-Sumut. Sementara turut mendampingi Gubernur, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Bapelitbang Sumut Dikky Anugerah dan sejumlah pejabat lainnya.