LensaDaily - Inovasi layanan dilakukan PT Bank Sumut dengan menghadirkan pembayaran tiket kapal milik PT Wira Jaya Logitama Lines (WJL) yang terintegrasi langsung dalam aplikasi New Sumut Mobile. Inisiatif ini menjadi langkah strategis Bank Sumut dalam memperluas ekosistem layanan keuangan digital, sekaligus memberikan solusi transaksi yang cepat, aman, dan tanpa hambatan bagi masyarakat yang semakin dinamis.Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menegaskan bahwa kehadiran fitur ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan berbasis kebutuhan masyarakat.“Melalui integrasi pembayaran tiket kapal WJL di aplikasi New Sumut Mobile, kami ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendorong percepatan inklusi dan literasi keuangan digital, khususnya di wilayah kepulauan,” ujar Heru.Layanan ini mencakup sejumlah rute strategis yang menjadi urat nadi mobilitas dan distribusi logistik di Sumatera Utara, seperti Sibolga, Gunung Sitoli, dan Teluk Dalam-termasuk konektivitas menuju wilayah Kepulauan Nias.Pada lintasan Singkil-Gunung Sitoli, layanan penumpang dioperasikan oleh kapal Wira Mutiara. Sementara rute Sibolga-Teluk Dalam dilayani oleh armada Wira Ono Niha dan Wira Samaeri. Untuk jalur Sibolga-Gunung Sitoli, tersedia beragam armada seperti Wira Prime, Wira Glory, Wira Victoria, Wira Harmoni, Wira Nauli, hingga kapal cepat Wira Fast9 yang mampu memangkas waktu tempuh menjadi sekitar empat jam.Melalui fitur ini, calon penumpang tidak lagi perlu antre di loket. Proses pembayaran tiket kini dapat dilakukan langsung dari ponsel, kapan saja dan di mana saja. Sistem telah terintegrasi secara host-to-host menggunakan metode virtual account (VA), memastikan transaksi berlangsung real-time, praktis, dan aman.Tidak hanya di Sumatera Utara, layanan ini juga telah terhubung dengan rute Telaga Punggur (Batam)–Mengkapan di Kepulauan Riau melalui kapal Wira Loewisa, memperluas jangkauan kemudahan akses pembayaran lintas wilayah.Menurut Heru, sektor transportasi penyeberangan memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda ekonomi, khususnya di wilayah kepulauan. Oleh karena itu, kemudahan akses pembayaran diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.“Digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi bagaimana kami menghadirkan solusi nyata yang memberi nilai tambah bagi masyarakat. Bank Sumut akan terus memperluas kolaborasi strategis untuk menghadirkan layanan yang relevan dan berdampak,” tambahnya.Kehadiran fitur ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan perjalanan, tetapi juga mempercepat terbentuknya ekosistem transaksi non-tunai di daerah. Di tengah mobilitas yang terus meningkat, kemudahan akses pembayaran menjadi kunci dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih efisien dan modern.Bank Sumut bersama WJL akan terus memperkuat sinergi dan menghadirkan inovasi layanan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menegaskan posisi Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah yang adaptif, progresif, dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.Informasi lebih lanjut mengenai layanan ini dapat diakses melalui aplikasi New Sumut Mobile maupun layanan pelanggan Bank Sumut.

LensaDaily - Pengelolaan administrasi dan pelaporan melalui konsep paperless (tanpa kertas) tengah dipercepat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang terus mendorong pengurus PKK kabupaten/kota se-Sumut untuk memanfaatkan teknologi digitalHal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, didampingi Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, saat membuka Pelatihan Tertib Administrasi TP PKK Kabupaten/Kota se-Sumut di Ballroom Grand Mercure Hotel, Medan, Selasa 3 Februari 2026.Kahiyang Ayu menyampaikan, pemanfaatan teknologi digital dengan konsep paperless merupakan tren yang terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya efisiensi kerja dan pengurangan dampak lingkungan. Selain itu, sistem digital dinilai mampu meningkatkan kecepatan, akurasi, serta transparansi dalam pelaporan administrasi.“Digitalisasi hadir untuk meringankan beban kerja pengurus PKK, khususnya di bidang administrasi dan pelaporan. Dengan sistem yang rapi dan tertata, pelaksanaan program pemberdayaan keluarga akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.Ia menegaskan, tidak boleh lagi ada kendala dalam administrasi, terutama dalam penyusunan laporan kegiatan. Digitalisasi menjadi solusi agar kinerja PKK semakin efisien, akuntabel, dan transparan.Pada kesempatan tersebut, Kahiyang Ayu juga mengajak seluruh jajaran TP PKK kabupaten/kota untuk terus memperkuat kekompakan, sinergi, serta menjaga kolaborasi antarwilayah. Menurutnya, hal itu menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga sejahtera menuju Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan.Pelatihan Tertib Administrasi TP PKK Kabupaten/Kota se-Sumut ini berlangsung selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 Februari 2026. Kegiatan diisi dengan simulasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA) PKK Sumut, serta diikuti oleh seluruh perwakilan TP PKK kabupaten/kota se-Sumut.

LensaDaily - Percepat dan mempermudah sistem administrasi persuratan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Tata Administrasi Persuratan Sumatera Utara (SIMANTAP SUMUT).Sebelumnya, Pemprov Sumut telah menggunakan aplikasi serupa yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Namun kali ini, Pemprov Sumut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuat serta mengembangkan sendiri sistem administrasi persuratan khusus untuk lingkungan Pemprov Sumut.“Sistem ini tujuan utamanya mempercepat dan mempermudah, jangan lari dari konsep ini, mudah-mudahan ini bisa dipenuhi,” kata Bobby saat meluncurkan SIMANTAP SUMUT di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa 13 Januari 2026.Selain itu, Bobby berharap keamanan dan kerahasiaan sistem tersebut terjamin. Menurutnya, sistem yang aman merupakan hal yang sangat penting di era digital saat ini.Inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pengarsipan yang baik. Menurut Bobby, pengarsipan di instansi pemerintahan harus dikelola secara optimal, mengingat banyak arsip masa lalu yang masih berkaitan dengan kebijakan publik saat ini.“Pengarsipan ini sangat penting, ini juga sangat berharga, apalagi bagi penerus yang membuat kebijakan di masa depan, pasti membutuhkan pengarsipan berkas yang kita miliki,” kata Bobby.Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan sistem tersebut merupakan program strategis dalam mendorong modernisasi birokrasi. SIMANTAP SUMUT telah siap digunakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.SIMANTAP SUMUT memungkinkan seluruh proses pengelolaan surat masuk dan keluar dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan terpantau secara real time melalui pusat data Pemprov Sumut. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur notifikasi yang memungkinkan pimpinan dan aparatur menerima pemberitahuan surat secara cepat dan real time.“Tujuannya agar mempercepat proses kerja dan pengambilan keputusan,” kata Erwin.Turut hadir pada peluncuran tersebut Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta seluruh OPD Pemprov Sumut.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pelaksanaan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi di Sumut. Hal ini merespons serius keluhan para driver ojek online (ojol) yang menuntut keadilan dalam sistem tarif dan perlindungan keselamatan kerja.Hal itu disampaikannya setelah menerima aspirasi yang disampaikan Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitarnya (GODAMS) bersama Aliansi Solidaritas Driver Medan (SDM) di Anjungan Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat 3 Oktober 2025.Dalam pertemuan itu, driver dari berbagai platform seperti Maxim, Shopee, Grab, Indrive, dan Gojek mengeluhkan praktik aplikator yang dianggap merugikan. Mulai dari penerapan argo murah yang memicu perang tarif, hingga belum adanya kepastian hukum mengenai jaminan keselamatan dan perlindungan kerja.Ketua Umum GODAMS Agam Zubir menegaskan, pertemuan tersebut bertujuan mencari solusi konkret atas persoalan yang dihadapi para driver. “Harapannya setelah pertemuan ini bisa mencari satu formula atau solusi praktek kecurangan yang banyak merugikan dirasakan para driver ojol. Bukan hanya itu, para driver ojol juga dihadapkan dengan perang tarif,” katanya.Para driver ojol juga meminta pemberlakukan batas ambang atas dan bawah yang nilainya Rp2.000 sampai Rp 2.500/km benar-benar dipraktekkan sesuai aturan yang berlaku, tidak adalagi embel-embel mesti harus mengikuti berbagai macam program yang diterapkan oleh aplikator. Para pun driver berharap Sumut bisa menjadi pelopor dalam menyelamatkan nasib pekerja ojol yang kerap dieksploitasi oleh aplikator.Menanggapi aspirasi tersebut, Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemprov Sumut tidak tinggal diam. Sebagai langkah konkret, ia menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pelaksanaan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi di Sumut.“Kami minta ke satgas tolong keluhan seperti ini diterbitkan rekomendasi ke Pemprov. Dibuat kajiannya. Jadi, setelah ini selama seminggu satgas akan mengeluarkan rekomendasi untuk Gubernur Sumut. Dalam waktu seminggu kami terima, kami akan keluarkan kebijakan untuk hasil dari rekomendasi tersebut,” kata Bobby.Hasil rekomendasi dari satgas tersebut, katanya, bisa berupa peraturan gubernur atau kebijakan apa yang dapat membantu meringankan keluhan dari para driver ojol. Satgas tersebut nantinya diketuai oleh Kepala Dinas Perhubungan bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut.Turut hadir dalam pertemuan itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Plt Kepala Dinas Perhubungan Sumut Muttaqien Hasrimy, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Yuliani Siregar, belasan perwakilan driver ojol, dan pimpinan OPD Sumut lainnya.